Bangunan Gerai KDMP Boleh Bertingkat Untuk Atasi Kesulitan Lahan
Terkendala Lahan, 154 Koperasi Merah Putih di Sidoarjo Belum Bisa Dibangun Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pembangunan ratus
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Pembangunan ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sidoarjo masih tersendat.
Dari total 346 unit yang direncanakan, sebanyak 154 koperasi belum bisa direalisasikan akibat keterbatasan lahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengatakan keterbatasan lahan menjadi hambatan utama.
Apalagi, banyak wilayah yang masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan.
“Dari 346 yang sudah dalam tahap pembangunan ada 192, sisanya ini belum dibangun karena tidak ada lahan. Lahan LSD dan LP2B tidak bisa digunakan,” ujar Edi, Kamis (2/4/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinkop UM berupaya mencari alternatif solusi dengan memanfaatkan aset milik pemerintah yang belum digunakan secara optimal.
Menurut Edi, lahan milik pemerintah seperti sekolah, puskesmas, maupun fasilitas umum lainnya yang tidak terpakai berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi.
“Terhadap yang tidak punya lahan, diupayakan untuk mendapatkan lahan dengan mencari lahan milik pemerintah seperti sekolah atau puskesmas atau fasilitas pemerintah lainnya yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terus dilakukan guna mempercepat realisasi pembangunan KDMP di wilayah yang masih terkendala.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Pemkab Sidoarjo tetap optimistis target seluruh KDMP memiliki gerai pada 2026 dapat tercapai.
“Target semua KDMP punya gerai,” paparnya.
Hingga saat ini, pemanfaatan aset pemerintah tersebut masih dalam tahap pembahasan. Dinkop UM bersama OPD terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan solusi tersebut dapat segera direalisasikan.
“Masih koordinasi,” tukasnya.
Bangunan Gerai KDMP Boleh Bertingkat Untuk Atasi Kesulitan Lahan
Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada pekan lalu di Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan baru guna mengantisipasi kesulitan dan minimnya ketersediaan lahan guna pembangunan gerai KDMP.
Sementara itu redaksi JatimUPdate.id telah memuat berita dengan judul : https://jatimupdate.id/baca-15841-koperasi-merah-putih-bisa-dibangun-bertingkat-solusi-atasi-keterbatasan-lahan-di-kota
Lebih jauh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa pembangunan gedung Koperasi Merah Putih memungkinkan dilakukan secara vertikal atau bertingkat sebagai solusi atas keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.
Menurut Ferry, ketersediaan lahan di kota-kota besar menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi. Idealnya, setiap unit koperasi memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi.
Namun, kondisi tersebut sulit terpenuhi di kawasan padat penduduk, sehingga pemerintah daerah diminta untuk melakukan pendataan aset tanah yang tersedia.
“Kami di Kementerian Koperasi juga mempersiapkan surat perintah kerja bagi kondisi tanah-tanah yang kurang dari 1.000 meter persegi, karena ketersediaan tanah di kota-kota itu memang relatif sulit,” ujar Ferry saat ditemui di Masjid Al Jabbar, Minggu.
Sebagai langkah adaptif, konsep bangunan bertingkat dinilai menjadi solusi inovatif yang dapat menyesuaikan rancangan dengan luas lahan yang tersedia.
Dengan demikian, fungsi koperasi tetap dapat dimaksimalkan meski berada di lahan terbatas.
“Mungkin akan dibangun bangunan fisik, gudang dan kelengkapannya untuk lahan terbatas mungkin dibuat secara vertikal,” jelasnya.
Ferry juga menyebutkan bahwa hingga saat ini telah ada sekitar 2.400 unit Koperasi Merah Putih yang selesai dibangun di berbagai daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Bandung.
Pemerintah pun menargetkan sebanyak 34.000 bangunan fisik koperasi dapat rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu koperasi dapat beroperasi secara nasional guna memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat