Prabowo Terkesan Sistem Sampah Banyumas, Siap Direplikasi Nasional: Target Zero Waste 2028 Dikebut

 

Banyumas, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto dibuat terkesan oleh sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas.

Model berbasis ekonomi sirkular ini dinilai efektif, menghasilkan nilai ekonomi, dan siap direplikasi secara nasional.

Kunjungan kerja Presiden ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Banyumas, Selasa (28/4/2026), menjadi sorotan.

Di lokasi ini, Prabowo melihat langsung bagaimana sistem pengelolaan sampah dijalankan dari hulu hingga hilir.

Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Presiden menerima paparan tentang konsep waste to value—mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai.

“Sistem ini [Pengolahan Sampah Banyumas] sangat efektif dan bisa menjadi contoh nasional. Ini layak jadi Best Practise,” kata Prabowo saat di lokasi.

Ia menegaskan pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh, termasuk bantuan langsung untuk memperluas model tersebut ke berbagai daerah.

Data yang dipaparkan menunjukkan timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari.

Dari jumlah itu, sekitar 77 persen sudah berhasil dikelola. Sisanya masih dalam proses penanganan, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan terpadu.

Yang menarik, pengelolaan dilakukan berlapis: mulai dari pemilahan di rumah tangga, pengolahan di TPS3R oleh masyarakat, hingga diproses di TPST menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF).

Model ini tak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru.

Presiden menegaskan, persoalan sampah kini menjadi prioritas nasional dan harus diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. “Ini masalah besar yang harus kita tuntaskan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Luthfi menyebut ketertarikan Presiden juga terlihat pada pengembangan RDF di Jawa Tengah yang terus meluas. Saat ini, 13 kabupaten tengah mengembangkan fasilitas serupa, dengan tiga di antaranya sudah beroperasi.

Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng empat pabrik semen sebagai offtaker untuk menyerap hasil olahan sampah. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan model Banyumas.

Tak berhenti di situ, konsep pengolahan regional tengah disiapkan untuk kawasan dengan volume sampah besar seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.

“Target nasional 2029 zero sampah. Jawa Tengah optimistis bisa lebih cepat, yakni 2028,” tegas Luthfi.

Keberhasilan Banyumas kini tak sekadar cerita lokal. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, model ini berpotensi menjadi standar baru pengelolaan sampah nasional—mengubah masalah menjadi peluang ekonomi.

Profil Sistem Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten Banyumas

Pada pertengahan Mei 2025, secara khusus Redaksi JatimUPdate.id bersama tim Sygma Research and Consulting dibarengi Kades Kasegaran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Ahmad Syaifuddin diterima Bupati Banyumas, Sadewo Tri Listiono di Rumah Dinas Bupati.

Saat itu Bupati Sadewo secara khusus menceritakan bagaimana dirinya bersama koleganya Bupati periode sebelumnya bersama warga Kabupaten Banyumas bersama-sama mengatasi problem sampah.

Dan lebih jauh, Bupati Banyumas Sadewo pada Rabu pagi (29/04/2026) secara khusus mengirimkan laman media sosialnya yang dengan bangga menunjukkan bagaiman Selasa kemarin (28/04/2026) dirinya bersama Gubernur Jateng mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke lokasi Pengolahan Sampah Terpadu yang akan dijadikan Percontohan Nasional itu.

"Alhamdulillah, kemarin [Selasa/28/04/2026] Saya dan Pak Gubernur Jateng bersama-sama menyertai kunjungan Pak Presiden Prabowo ke Banyumas termasuk saat berkunjung ke sistem Pengolahan sampah Terpadu kita itu. InsyaAllah Sistem Pengolahan Sampah di Banyumas akan jadi Percontohan Nasional," kata Sadewo kepada Redaksi JatimUPdate.id, Rabu pagi (29/04/2026).

Sementara itu pada Mei 2026 lalu, Sadewo menceritakan sukses story bagaimana Banyumas bisa mengubah Darurat Sampah pada 2018 bisa melakukan transformasi hingga saat ini Pengelolaan Sampah terpadu bisa meraih penghargaan serta sukses menghasilkan pendapatan.

"Intinya regulasi yang menyeluruh dan kebijakan yang tegas agar sampah bisa dikelola secara benar, dan bagaimana mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah Banyumas bisa melalui itu dengan baik dan sukses," kata Sadewo pada Mei 2025 lalu.

Lebih jauh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas menjadi salah satu fasilitas pengelolaan sampah paling maju di Indonesia.

Sistem yang diterapkan mengedepankan prinsip Zero Waste to Landfill, yaitu meminimalkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Kabupaten Banyumas sebelumnya berada dalam kondisi darurat sampah pada 2018.

Pembenahan dilakukan melalui pembangunan TPST di berbagai wilayah serta penguatan tata kelola berbasis masyarakat.

TPST Kaliori menjadi bagian penting dalam sistem tersebut.

Sampah yang masuk dipilah dan diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri, paving block dan genteng dari limbah plastik, pupuk kompos, hingga pakan ternak melalui budidaya maggot.

Selain itu, Banyumas juga menjalankan program “Sumpah Beruang” (Sulap Sampah Berubah Jadi Uang) yang mengintegrasikan pengelolaan dari hulu ke hilir.

Warga dapat menjual sampah terpilah melalui aplikasi digital dan memperoleh insentif ekonomi.

Saat ini sebanyak 59 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan.

Model ini membuat pengelolaan lebih efisien sekaligus menekan beban anggaran daerah.

Keberhasilan Banyumas mendapat pengakuan luas, termasuk penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award 2025 serta Piala Adipura di tingkat nasional.

Pemerintah pusat juga menetapkan Banyumas sebagai daerah percontohan pengelolaan sampah.

Pemerintah pusat menyatakan akan mendorong pengembangan sistem serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional penanganan sampah

Redaksi JatimUPdate.id menghimpun data Elvira.id menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 secara serentak membangun 6 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas.

Dukungan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, pada TPST di Kabupaten Banyumas berupa hanggar, bangunan kantor, ruang maggot, biopond maggot, pengadaan mesin conveyor, mesin pencacah sampah organik, mesin pres plastik, mesin pemilah sampah, motor roda 3, dump truck, dan sarana pengolahan sampah. Keenam TPST yang dibangun Kementerian PUPR di Kabupaten Banyumas berada di lokasi berbeda.

Lokasi 1 berada di Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok dengan cakupan layanan 980 KK, pasar, dan rumah sakit. TPST ini dibangun di atas lahan kas desa dengan kapasitas pengolahan sampah masuk 16 m3/hari dan sampah residu 1,56 m3/hari.

Pengolahaan TPST ini menghasilkan output berupa pupuk kompos, sampah anorganik yang siap jual, maggot serta bubur pakan maggot.

Lokasi 2 berada di Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen yang terletak di kawasan Bisnis Ajibarang, Kabupaten Banyumas. TPST dibangun di atas lahan kas desa dengan kapasitas sampah masuk 18,5 m3/hari dan sampah residu 1,79 m3/hari untuk melayani 1.500 KK.

Pengelolaan TPST dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Karangklesem berjumlah 25 tenaga kerja dengan estimasi pendapatan Rp1.100.000/bulan.

Lokasi 3 berada di Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas dengan cakupan layanan 1.000 KK. Kapasitas 18 m3/hari dan sampah residu 1,67 m3/hari.

Lokasi 4 berada di Desa Rawalo RT 1 RW III Kecamatan Rawalo dengan kapasitas sampah masuk 22,8 m3/hari dan sampah residu 2,08 m3/hari.

Sistem pengelolaan sampah ini telah membantu menyerap tenaga kerja sebanyak 25 orang dan mengurangi sampah dari 1.000 penerima manfaat (KK) di Kecamatan Rawalo, sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih, meningkatkan nilai kesehatan, dan kenyamanan warga setempat.

Lokasi 5 berada di Desa Rempoah, terletak di dekat lokasi wisata Baturaden yang dikelola oleh BUMDes. TPST dibangun dengan kapasitas sampah masuk 25,5 m3/hari dan sampah residu 2,03 m3/hari dengan cakupan layanan mencapai 3.210 KK.

Selain menghasilkan sampah kompos dan sampah anorganik, pengelolaan TPST Rempoah juga menghasilkan bubur pakan maggot sehingga juga membantu para peternak maggot yang berada di sekitar TPST.

Lokasi 6 TPST di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja yang dapat mengurangi konsumsi sampah rumah tangga dari 2.000 KK. TPST dibangun dengan biaya sebesar Rp3,5 miliar dengan kapasitas 17,3 m3/hari dan menampung sampah residu sebesar 1,63 m3/hari.

Pengelolaan sampah pada TPST ini hampir sama dengan daerah lain, yakni mengembangkan metode pembuatan kompos.

Sampah organik yang telah dipilah dan diolah diproses menjadi pupuk kompos, sementara untuk sampah non-organik berupa kantong plastik dicacah dan dijual untuk bahan baku produk-produk yang bernilai ekonomis.

Selain pembangunan TPST, Pemkab juga merampungkan tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi (TPA BLE).

Saat ini, di Banyumas salah satu TPST-nya dilengkapi mesin pirolisis yang dapat memusnahkan sampah dengan pembakaran di atas 800 derajat Celcius.

TPA BLE dibangun dengan biaya sebesar Rp49,7 miliar rupiah dengan komposisi anggaran dari APBN sebesar Rp41,9 miliar (84,31%) dan APBD sebesar Rp7,8 miliar (15,69%). Hal ini merupakan bentuk sinergi untuk pembangunan dan pengelolaan TPA. Pelaksanaan pembangunan dimulai sejak Oktober 2020 dan selesai pada Desember 2021.

TPA BLE mampu menampung sampah 75 ton/hari dengan konsep memproses residu sampah yang berasal dari TPS 3R, TPST atau PDU yang ada di Banyumas.

Residu sampah yang masuk langsung secara otomatis dicacah dan dipilah, kemudian hasil pilahan diproses lebih lanjut untuk dimanfaatkan.

Lebih jauh Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan level ASEAN itu karena dianggap berhasil menerapkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang inklusif dan inovatif. Penghargaan ini diserahkan pada 3 September 2025 di Langkawi, Malaysia.

Widodo Sugiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa daerahnya kini memiliki 67 bank sampah aktif yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Selain itu, Banyumas telah mengelola sekitar 77 Ton per hari total timbulan sampahnya dengan beragam inovasi, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis Reduce, Reuse, Recycle), budidaya maggot, pengomposan, serta produksi Refuse Derived Fuel (RDF).

"Inovasi dan pengelolaan ramah lingkungan ini menjadikan Banyumas sebagai model pengelolaan sampah di Asia Tenggara sekaligus tujuan pembelajaran regional," ungkap Widodo pada Kamis, (11/09/2025).

Lebih jauh Bupati Sadewo menegaskan bahwa Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan.

Tujuannya tidak hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pengelolaan sampah akan terus dikembangkan agar lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis," kata Sadewo.

Lebih jauh kala itu Mei 2025, Bupati Sadewo menceritakan Kabupaten Banyumas, pada tahun 2018 pernah mengalami krisis sampah. Setelah Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) ditutup.

Sampah menumpuk, bau menyengat bertebaran, hingga memicu masyarakat melakukan aksi protes turun ke jalan.

Kini, Kabupaten Banyumas mengalami transformasi, cukup cepat, mampu mengelola sampah menjadi uang.

Sampah yang dulu jadi masalah, kini jadi solusi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tipsnya, melakukan upaya penyelesaian masalah bersama sama, mulai dari hilir hingga hulu. Menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.

Masyarakat memilah, komunitas mengolah, dan Pemerintah Daerah mendorong. Tiga pilar ini bekerja serempak. Semua dimulai dari rumah.

Seperti penuturan Ibu Ratih, Warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ratih membiasakan diri tidak menggunakan tas plastik, untuk tempat belanjaannya.

"Saya Alhamdulillah, kalau belanja saya mengurangi menggunakan tas plastik, kresek. Saya pakai tas yang bisa didaur ulang lagi," katanya.

Sebagai wujud kesadarannya, Ibu Ratih bersedia membayar Rp 30 ribu, untuk petugas kebersihan sampah.

"Sampah dirumah, sudah saya pilah pilah lagi. Sampah organik sisa makanan, saya pisah dengan sampah plastik," ujarnya.

"Sampah sampah yang telah dipilah, kata Ibu Ratih diambil petugas seminggu dua kali, setiap hari Rabu dan Sabtu. Ya sama KSM," Imbuhnya.

Sampah rumah tangga itu, dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, menjadi magot, paving hingga RDF (Refuse Derived Fuel).

Sistem ini menyerap ribuan tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Kini, Kabupaten Banyumas telah menggerakkan 38 TPS 3R dan PDU, serta 11 TPST. Semuanya dikelola oleh KSM dan Komunitas lokal.

Unit unit kerja itu, membentuk sistem yang terintegrasi, menyebar di seluruh Kabupaten Banyumas.

Ketua KSM Brayan, Kelurahan Tanjung, Zainul Miftah, warga Purwokerto Selatan Banyumas, menuturkan aktivitasnya mengelola sampah.

"Semua sampah yang berasal dari masyarakat semua tercampur, kita pilah disini, dan kita olah sesuai dengan SOP yang ditentukan Pemkab Banyumas," ujarnya.

Tetapi, disisi lain KSM juga mendorong masyarakat untuk ikut serta memilah sampah dari sumber asalnya.

"Hasilnya ada produk sisa makanan jadi magot, dan kasgot," katanya.

Kasgot itu sisa makanan magot yang diolah jadi kompos.

"Sedangkan magotnya kita manfaatkan untuk makanan ternak," katanya.

Kapala DLH Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri ST, menjelaskan, keberadaan KSM cukup membantu dalam menciptakan tata kelola sampah.

"KSM ini harus mampu membiayai aktivitasnya sendiri. KSM diberikan kewenangan untuk menarik biaya dari masyarakat," jelasnya.

Sedangkan besaran biayanya ditentukan oleh KSM dan pelanggan itu sendiri. Biasanya, sebesar Rp 500 per kg, atau berdasarkan besaran sampah yang dihasilkan.

"KSM tidak hanya melayani masyarakat saja, tetapi juga pasar, atau pertokoan, yang menghasilan sampah sejenis rumah tangga," ujarnya.

"Biayanya Rp 120 ribu per kubik, apakah sampah dari mall, sampah dari pasar atau sampah dari horeka," ujarnya.

Sampah yang telah terurai, dengan memanfaatkan teknologi, dikelola menjadi barang yang punya nilai ekonomi tinggi.

"Outputnya, menjadi bubur sampah organik dan residu diangkut secara gratis," kata Widodo.

Kapasitas mesin pencacah RDF, bisa mencapai minimal 30 ton, dalam satu hari bisa menghasilan minimal 50 ton ayakan bubur sampah organik.

Kini, Kabupaten Banyumas sudah berhasil mengelola sampah dari 751.880 ton per hari, 70 persen diantaranya sudah berhasil dikelola.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi itu, maka Kabupaten Banyumas berhasil melakukan efisiensi anggaran pengelolaan sampah.

"Kalau semula dianggarkan sebesar 30 miliar, kini tinggal 5 miliar saja," ujarnya.

Pengelolaan sampah, kata Sadewo telah dimasukkan ke RPJMD, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya yakin di Banyumas, pada tahun 2029 sudah bisa Zero sampah," ujarnya.

Keyakinan itu bukan tanpa dasar, sejak tahun 2018 telah dilakukan pengelolaan sampah hingga mencapai 70 persen.

"Sisa 30 persen, akan tercapai pada 4 tahun mendatang," tegasnya.

Tahapan itu dilakukan melalui proses panjang, yang membutuhkan kepala daerah.

"Jadi alasan tidak punya uang, kita bisa bertahap melakukannya," ujarnya.

Kemudian, edukasi kepada masyarakat, sehingga yang awalnya keberadaan TPST, yang dikelola KSM didemo masyarakat, sekarang berebut menjadi pengelola KSM.

"Ini karena masyarakat sudah mengerti bahwa KSM menghasilkan uang," jelasnya.

Bagi daerah yang ingin meniru keberhasilan Kabupaten Banyumas mengelola sampah, kata Sadewo dibutuhkan keberanian mengeksekusi. (rio/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat