Prabowo Tak Mau Harga Sawit RI Diatur Negara Lain: Kalau Tak Dibeli, Simpan untuk Cucu

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain dalam menentukan harga komoditas strategis nasional, khususnya kelapa sawit. 

Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam paparannya, Prabowo mengungkapkan neraca ekspor-impor kumulatif Indonesia sepanjang 2004 hingga 2025 tercatat mencapai USD 436 miliar. Sementara itu, neraca inflow dan outflow uang kumulatif pada periode yang sama mencapai USD 343 miliar.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti praktik export under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nilai export under invoicing Indonesia selama 1991 hingga 2024 disebut mencapai USD 908 miliar.

Menurutnya, praktik tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian laporan dari sejumlah pelaku usaha terhadap nilai maupun volume ekspor komoditas.

“Ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton, bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas, itu adalah penipuan di atas kertas,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti ironi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, namun harga komoditas tersebut justru ditentukan di negara lain.

“Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Ia menekankan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditas strategis nasional.

Menurut Prabowo, apabila negara lain tidak bersedia membeli sawit Indonesia dengan harga yang ditetapkan pemerintah, maka komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.

Selain sawit, Prabowo juga menyinggung komoditas tambang seperti nikel dan emas yang dinilai masih bergantung pada penentuan harga global.

“Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus kita tentukan di negara kita sendiri,” katanya.

Prabowo bahkan menegaskan Indonesia tidak perlu memaksakan penjualan komoditas apabila harus dihargai terlalu murah oleh pasar internasional.

“Kalau mereka tidak mau beli ya tidak apa-apa, biar saja di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah,” pungkasnya.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat