Bansos Bakal Cair Langsung ke Rekening, Luhut Sebut Penerima Bisa Terima Rata-Rata Rp5,4 Juta

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ke depan, bantuan tidak lagi banyak disalurkan dalam bentuk subsidi barang, melainkan ditransfer langsung kepada masyarakat penerima manfaat melalui sistem digital terintegrasi yang disebut Digital Single ID.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nilai bantuan yang diterima masyarakat melalui skema baru tersebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Menurut Luhut, integrasi berbagai program bantuan sosial dalam satu sistem akan membuat penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Luhut menjelaskan, Digital Single ID yang sedang dikembangkan pemerintah akan menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial berbasis data.

Sistem tersebut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengidentifikasi dan memverifikasi penerima bantuan secara lebih akurat.

Pemerintah menargetkan Digital Single ID mulai tersedia pada akhir tahun 2026.

Dengan sistem tersebut, bantuan sosial maupun bantuan tunai langsung diyakini dapat disalurkan hanya kepada warga yang benar-benar berhak menerima.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.

Selain membenahi mekanisme bansos, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan pola subsidi nasional.

Jika selama ini subsidi banyak diberikan dalam bentuk barang atau komoditas tertentu, ke depan bantuan berpotensi disalurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Menurut Luhut, skema tersebut dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi potensi kebocoran anggaran karena dana bantuan langsung diterima oleh kelompok sasaran.

Tak hanya untuk bansos, data yang terintegrasi dalam Digital Single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya," kata Luhut.

Luhut menambahkan, transformasi digital pemerintahan yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengandalkan teknologi AI untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan program pemerintah.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan teknologi AI yang sedang diuji coba mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam waktu sekitar 30 detik dan langsung memberikan analisis awal.

"Kami sudah coba dengan OSS, itu 1.600 halaman dibaca hanya 30 detik oleh AI dan sudah langsung dengan komentarnya," ujarnya.

Saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba Digital Single ID di 42 kabupaten dan kota. Salah satu teknologi yang tengah diuji adalah fitur pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Luhut mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau perkembangan proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.

"Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos," kata Luhut. (ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat