Khofifah Minta Kepala BPKP Jatim Perkuat Sinergi, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Akuntabel

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur yang baru, Hasoloan Manalu, untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur dalam acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026) malam.

Menurut Khofifah, Jawa Timur memiliki karakter kuat sebagai wilayah yang menjunjung nilai moderasi, toleransi, kerukunan, dan semangat gotong royong.

Karena itu, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Interaksi dan komunikasi yang baik di antara seluruh elemen pemerintahan maupun pemangku kepentingan diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan," ujar Khofifah.

Ia menegaskan, keberhasilan pengawasan internal pemerintah tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pihak.

Khofifah berharap Hasoloan Manalu dapat menjalankan amanah tersebut dengan optimal serta mampu memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah di Jawa Timur.

"Semoga diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesuksesan dalam menjalankan seluruh mandat yang diemban," katanya.

Sementara itu, Hasoloan Manalu menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pengelolaan keuangan.

Menurutnya, momentum pengukuhan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai mitra kerja, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

"BPKP siap memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan akuntabilitas pemerintahan di Jawa Timur," ujarnya.

Hasoloan menilai tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya kerja sama yang erat antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah. Karena itu, pendekatan kolaboratif akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugasnya.

"Perbaikan tata kelola tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh mitra kerja, terutama pemerintah daerah," katanya.

Pemprov Jatim Sebut BPKP Mitra Strategis

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa BPKP selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Adhy, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara rutin meminta pendampingan dan pengawasan dari BPKP, terutama dalam menangani berbagai persoalan strategis yang membutuhkan penguatan aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi.

"BPKP membantu mengidentifikasi persoalan yang sudah terjadi maupun potensi masalah yang dapat muncul, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan BPKP dalam berbagai program strategis daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan serta menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di lingkungan BPKP Jawa Timur, Pemprov Jatim berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat semakin kuat guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kepala BPKP Sebelumnya Jadi Sekdaprov NTB

Hasoloan Manalu, sendiri menggantikan pejabat lama Abul Choir yang telah menduduki jabatan baru sebagai Sekdaprov Nusa Tenggara Barat 

Sebagaimana diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah Abul Chair, Ak. Ia resmi dilantik oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada 9 April 2026, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 29/TPA Tahun 2026, menggantikan Lalu Faozal yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda.

Sebelum mengemban jabatan tertinggi ASN di NTB, ia memiliki rekam jejak yang solid sebagai auditor dan birokrat, termasuk menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Abul Choir sendiri asli Sumenep. Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember, program diplomasi D3 itu merupakan cucu Bupati Sumenep, Ruslan Cakraningrat yang juga Gubernur Pertama Provinsi Nusa Tenggara Barat. (ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat