Gus Yusuf Chodari, PBNU dan Amanat Sejarah yang Tak Boleh Dikhianati

Oleh : Ponirin Mika

Pengamat Soasial Keagamaan, Politik dan Kebudayaan asal Paiton, Probolinggo, Jurnalis JatimUPdate.id

 

Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id - Ketika pewaris sejati tradisi Gus Dur melangkah ke pentas kontestasi PBNU, bukan kursi yang ia kejar — melainkan kehormatan sebuah peradaban.
Di setiap tikungan sejarah organisasi besar, selalu ada sosok yang hadir bukan sekadar untuk meraih kursi, melainkan untuk menjawab panggilan zaman.

Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sekaligus salah satu yang terbesar di dunia, kini berada di salah satu tikungan paling krusial itu.

Kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU yang kian memanas bukan hanya menjadi urusan internal organisasi, tetapi sudah menjadi barometer kesehatan Islam moderat di Nusantara.

Dan di tengah keramaian nama yang bermunculan, satu sosok tampil dengan latar belakang yang berbeda: Gus Yusuf Chodari. Penting untuk menegaskan sejak awal bahwa Gus Yusuf Chodari bukanlah pendatang baru di orbit Nahdlatul Ulama.

Beliau bukan tipe politisi yang tiba-tiba mengenakan sarung dan peci lalu mengklaim diri sebagai "orang NU" ketika momentum elektoral datang menghampiri. Akar keterlibatannya dalam tradisi amaliah, fikrah, dan harakah Nahdliyah telah tertancap jauh sebelum nama beliau disebut-sebut dalam panggung kontestasi ini.

Inilah modal sosial dan spiritual yang tidak bisa dibeli dengan lobi semalam atau konsensus elite sesaat.

NU bukan sekadar organisasi. Ia adalah peradaban yang tumbuh dari tanah pesantren, dari majlis taklim di sudut-sudut kampung, dari doa-doa qunut yang dibisikkan di subuh hari, dari tradisi tahlil yang menyatukan keluarga lintas generasi. Mereka yang lahir dan besar dalam ekosistem ini memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya membacanya dari laporan organisasi atau disertasi akademik.

Gus Yusuf Chodari adalah bagian dari ekosistem itu, bukan pengamat dari luarnya. Berbicara soal Gus Yusuf Chodari tidak bisa dilepaskan dari genealogi ideologis yang beliau emban, yakni ideologi yang sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur.

Gus Dur adalah raksasa intelektual yang merumuskan NU bukan hanya sebagai kumpulan ritual keagamaan, tetapi sebagai agen transformasi sosial, penjaga demokrasi, dan benteng pluralisme.

Warisan itu bukan warisan yang mudah dipikul, namun Gus Yusuf Chodari hadir dengan bekal yang memadai untuk meneruskannya.
Ideologi Gus Dur yang menjadi ruh perjuangan Gus Yusuf Chodari berdiri di atas tiga tiang utama: kemanusiaan universal, keadilan sosial, dan kebebasan berpikir dalam bingkai ahlussunnah wal jamaah.

Gus Dur pernah berkata bahwa tidak ada yang lebih penting dari kemanusiaan, bahkan agama pun hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Ketika prinsip ini menjadi kompas seorang pemimpin NU, maka organisasi itu tidak akan terjebak menjadi alat kekuasaan sempit atau instrumen politik pragmatis yang mengkhianati rakyat kecil yang justru menjadi tulang punggungnya.

Salah satu krisis terdalam yang tengah dihadapi NU hari ini adalah krisis identitas. Ada kesan yang semakin menguat di berbagai kalangan bahwa PBNU era terakhir terlampau dekat dengan kekuasaan politik praktis sehingga wajah kemandirian organisasi menjadi kabur.

NU yang seharusnya menjadi kritikus konstruktif bagi negara justru kerap tampak sebagai perpanjangan tangan rezim. Ketegangan antara fungsi organisasi keagamaan sebagai moral force dengan godaan menjadi power broker inilah yang membutuhkan pemimpin dengan prinsip yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh kalkulasi pragmatis.

Gus Yusuf Chodari, dengan platform ideologis yang berakar pada tradisi Gus Dur, menawarkan jawaban atas krisis identitas tersebut. Pemimpin yang memahami bahwa NU harus tetap menjadi milik umat, bukan milik elite, adalah pemimpin yang akan mengembalikan marwah organisasi ini kepada fitrah aslinya.

Fitrah yang dikodifikasikan oleh para pendiri NU seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah: bahwa organisasi ini lahir untuk mengangkat harkat kaum nahdliyyin yang selama ini berada di strata paling bawah piramida sosial.

Problematika NU hari ini juga menyentuh persoalan kaderisasi yang semakin melemah. Generasi muda NU yang jumlahnya luar biasa besar itu tidak mendapatkan kanal pengembangan yang memadai.

Mereka tercerabut dari akar tradisi pesantren, namun juga tidak dibekali dengan kerangka berpikir yang cukup untuk menghadapi dunia modern yang penuh turbulensi ideologis.

Akibatnya, banyak anak muda NU yang terlibrik oleh gerakan-gerakan transnasional yang justru bertentangan dengan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah. Ini adalah kebocoran besar yang harus segera ditambal oleh siapapun yang akan memimpin PBNU. Dalam konteks inilah sosok yang menghayati tradisi intelektual Gus Dur memiliki relevansi tinggi.

Gus Dur adalah pemimpin NU yang berhasil menghidupkan kembali tradisi berpikir bebas dan kritis di kalangan warga nahdliyyin.

Beliau membuktikan bahwa ulama pesantren bisa berdialog dengan filsuf Prancis, bahwa kitab kuning bisa dipertemukan dengan hermeneutika modern, bahwa tradisi dan modernitas bukanlah dua kutub yang saling meniadakan.

Gus Yusuf Chodari, yang ideologinya sejalan dengan Gus Dur, berpotensi menghidupkan kembali etos intelektual yang hari ini semakin terkubur di bawah tumpukan urusan administratif dan birokrasi organisasi.

Tidak kalah penting adalah kemampuan seorang pemimpin untuk membaca konflik internal dan meresponsnya dengan bijak. NU sebagai organisasi dengan puluhan juta anggota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari pedalaman Kalimantan hingga pesisir Papua, niscaya menyimpan beragam tegangan internal: antara kiai tradisional dan aktivis muda, antara NU perkotaan dan NU pedesaan, antara kepentingan struktural PBNU dan kemandirian pengurus di tingkat ranting.

Pemimpin yang terlalu sentralistis akan menghancurkan dinamika ini, sementara pemimpin yang terlalu permisif akan membiarkannya larut tanpa arah. Gus Yusuf Chodari tampil dengan profil yang menjanjikan keseimbangan tersebut.

Seseorang yang telah lama berkecimpung dalam dinamika NU dari bawah memiliki empati struktural yang tidak bisa diperoleh hanya dari membaca laporan organisasi di atas meja.

Beliau memahami bagaimana keringat kader NU di tingkat ranting jarang sekali dihargai, bagaimana keputusan-keputusan PBNU kerap terasa asing bagi warga nahdliyyin di pelosok, dan bagaimana jarak antara pengurus pusat dengan akar rumput semakin menganga dari waktu ke waktu.

Isu kemandirian ekonomi NU juga mendesak untuk diatasi. Selama ini, NU seringkali bergantung pada dermawan individual, donatur korporasi, atau bahkan anggaran pemerintah yang tentu saja tidak datang tanpa syarat tersirat.

Ketergantungan finansial ini adalah pintu masuk intervensi yang paling halus namun paling berbahaya bagi independensi organisasi. Sebuah kepemimpinan yang visioner harus mampu meletakkan fondasi ekonomi mandiri NU, mengoptimalkan aset-aset produktif organisasi, dan membangun ekosistem ekonomi umat yang tidak membuat NU harus "berhutang budi" kepada pihak manapun.

Dalam soal hubungan NU dengan negara, Gus Yusuf Chodari membawa perspektif yang matang. Warisan Gus Dur mengajarkan bahwa hubungan antara organisasi Islam dan negara haruslah bersifat kritis-konstruktif, bukan subordinatif. NU bisa mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun juga harus lantang menyuarakan kritik ketika kebijakan negara menginjak-injak nilai keadilan dan kemanusiaan.

Independensi ini bukan bentuk oposisi, melainkan ekspresi tertinggi dari tanggung jawab moral sebuah organisasi yang mengaku berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

Pada tataran global, NU kini menghadapi tantangan baru yang tidak dimiliki oleh generasi pendahulunya. Bangkitnya gerakan Islamisme transnasional yang radikal, meningkatnya islamofobia di berbagai belahan dunia, serta perdebatan tentang posisi Islam di era post-sekular adalah isu-isu yang menuntut respons cerdas dari pemimpin NU.

Di sinilah seseorang yang mewarisi tradisi berpikir internasionalis Gus Dur memiliki keunggulan komparatif: kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang dipahami dunia, tanpa kehilangan kedalaman tradisi lokal yang menjadi kekuatan autentik NU.

Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap kontestasi organisasi adalah: apakah sosok ini memiliki kemampuan manajerial yang memadai? Pertanyaan ini sah dan penting.

Namun perlu juga diingat bahwa kepemimpinan sebuah organisasi keagamaan berbeda dari kepemimpinan korporasi.

Yang dibutuhkan bukan hanya CEO yang efisien, tetapi juga seorang murabbi yang mampu menggerakkan hati, seorang alim yang dihormati karena integritasnya, dan seorang negarawan organisasi yang berpikir dalam jangka panjang melampaui periode kepemimpinannya sendiri.

Gus Yusuf Chodari hadir dengan kombinasi yang langka: keaslian latar belakang nahdliyah, kedalaman ideologis yang teruji, dan keberanian untuk tidak sekadar mengikuti arus konsensus elite yang sering kali justru mengkhianati kepentingan basis. Kehadirannya di panggung kontestasi ini dengan sendirinya sudah merupakan pesan: bahwa NU tidak boleh dikuasai oleh mereka yang hanya pandai bernegosiasi di balik layar, sementara suara warga nahdliyyin di akar rumput tidak pernah benar-benar didengar.

Dinamika internal yang kian memanas menjelang muktamar sesungguhnya adalah cermin dari kerinduan kolektif warga NU terhadap kepemimpinan yang otentik. Setiap kali nama-nama calon ketum bermunculan, yang ditanyakan oleh kiai-kiai di pesantren dan ibu-ibu Muslimat di kampung bukan seberapa dekat sang calon dengan lingkar istana, melainkan seberapa dekat ia dengan Allah, seberapa dalam ia mengenal ruh NU, dan seberapa tulus ia siap berkhidmat kepada umat.

Parameter inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur utama, dan dalam parameter inilah Gus Yusuf Chodari layak dinilai secara adil. Lebih jauh, kehadiran Gus Yusuf Chodari dalam kontestasi ini penting untuk menjaga keseimbangan wacana.

Dalam sebuah organisasi demokratis yang sehat, kompetisi ide dan visi jauh lebih berharga daripada konsensus semu yang dipaksakan oleh konfigurasi kekuatan. Ketika berbagai calon hadir dengan latar belakang dan visi yang beragam, muktamar menjadi ruang autentik deliberasi, bukan sekadar seremonial legitimasi bagi hasil-hasil yang sudah diputuskan di hotel-hotel mewah jauh sebelum sidang dibuka.

Sejarah mencatat bahwa NU selalu menemukan kekuatannya kembali ketika memilih pemimpin yang jujur pada jati dirinya. KH. Hasyim Asy'ari memimpin dengan kedalaman ilmu dan keberanian moral. KH. Wahab Chasbullah memimpin dengan kecerdikan politik yang tidak pernah mengorbankan prinsip. Gus Dur memimpin dengan keberanian intelektual yang mengguncang kemapanan.

NU tidak kekurangan teladan pemimpin besar. Yang dibutuhkan adalah generasi penerus yang tidak malu untuk belajar dari mereka, yang tidak tergiur untuk mengubah NU menjadi sesuatu yang sama sekali asing dari akar pembentukannya.

Pada akhirnya, pilihan pemimpin PBNU bukan hanya soal siapa yang paling banyak memiliki suara di muktamar. Ini adalah soal ke mana wajah NU akan menghadap dalam satu dekade ke depan: apakah ia akan semakin jauh dari umat dan semakin dekat dengan pusat-pusat kekuasaan yang terus berganti, atau ia akan kembali menjadi rumah besar bagi kaum nahdliyyin yang selama ini hanya ingin organisasinya hadir sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka.

Gus Yusuf Chodari, dengan segala modal ideologis, kultural, dan moral yang beliau miliki, adalah jawaban yang layak dipertimbangkan dengan serius oleh siapapun yang betul-betul mencintai NU bukan sebatas kata-kata.

Editor : Redaksi