Prabowo Target Tutup 700-800 BUMN Merugi Tahun Ini, Klaim Hemat Anggaran hingga Triliunan Rupiah

 

Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah merampingkan perusahaan pelat merah dengan menutup ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terus merugi dan tidak memberikan kontribusi bagi negara.

Pemerintah menargetkan proses penutupan sekitar 700 hingga 800 entitas BUMN rampung sebelum akhir 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, belum lama ini.

Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya membenahi tata kelola BUMN agar lebih efisien dan sehat.

"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, saat mulai memimpin pemerintahan, dirinya terkejut mengetahui jumlah perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN mencapai sekitar 1.000 entitas.

Namun, sebagian besar perusahaan tersebut justru tidak menghasilkan keuntungan dan terus membebani keuangan negara.

Ia menyebut hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan yang dinilai tidak memiliki kinerja positif.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," katanya.

Beban Direksi dan Komisaris

Prabowo menilai keberadaan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif selama ini menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Menurutnya, biaya terbesar berasal dari pengeluaran rutin untuk membayar direksi dan komisaris beserta berbagai fasilitas yang melekat.

Sebagai ilustrasi, ia menjelaskan apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji minimal Rp50 juta per orang setiap bulan, maka negara harus mengeluarkan sedikitnya Rp400 juta setiap bulan hanya untuk membiayai jajaran pengurus perusahaan tersebut.

Nilai itu belum termasuk bonus maupun tantiem.

Dengan penutupan ratusan perusahaan yang tidak sehat, pemerintah memperkirakan efisiensi anggaran dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Selain menghemat anggaran, Prabowo juga menilai keberadaan sejumlah anak dan cucu perusahaan BUMN yang terus merugi berpotensi menjadi celah terjadinya penyimpangan.

"Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," tegasnya.

Target BUMN Tinggal 300 Entitas

Rencana perampingan BUMN sebenarnya telah mengemuka setelah rapat terbatas di Kertanegara yang dipimpin Presiden Prabowo bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.

Dalam pemaparan pemerintah disebutkan, dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah dikonsolidasikan. 

Pemerintah selanjutnya menargetkan jumlah perusahaan BUMN dipangkas hingga tersisa sekitar 300 entitas yang dinilai memiliki kinerja baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), meningkatkan efisiensi operasional, memangkas birokrasi yang berbiaya tinggi, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Pemerintah menilai transformasi BUMN menjadi salah satu agenda strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap penerimaan negara, serta memastikan aset-aset milik pemerintah dikelola secara produktif demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(ih/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat