Mengail di Kolam Keruh: Ketika Kemiskinan Dijadikan Komoditas dan Pajak Menjadi Umpan

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Ada sebuah pemandangan yang makin hari makin karikatural dalam tata kelola berbangsa kita. Di satu sisi, panggung hukum dan politik kita tampak makin riuh oleh atraksi para elit. Aturan dibuat, diubah, dan ditawar bagaikan dagangan di pasar kaget—seperti yang belakangan ini ditelanjangi secara gamblang oleh mereka yang pernah berada di dalam sistem yudisial itu sendiri (salah satunya seperti podcast mantan Hakim Agung yang diunggah dalam YT: Forum.Keadilan TV).

Namun, di balik etalase hukum yang mentereng dan slogan-slogan keadilan yang nyaring, ada realitas sosial yang jauh lebih dingin dan kalkulatif, yaitu  'rekayasa kerentanan rakyat'.

Logika awam sering kali menganggap kemiskinan dan kemandekan ekonomi sebagai "kegagalan pembangunan". Namun, jika kita membaca pola ini dengan kacamata yang lebih cermat, timbul sebuah kecurigaan yang masuk akal: jangan-jangan kerentanan masyarakat menengah ke bawah ini bukan hasil ketidaksengajaan, melainkan 'desain yang dipelihara'.

Ketika rakyat dibiarkan hidup dalam taraf 'pas-pasan'—selalu merasa cemas tentang apa yang bisa dimakan besok pagi—daya kritis mereka secara otomatis terkerus. Dalam kondisi 'survival mode' yang kronis, masyarakat tak lagi punya cukup energi untuk mempertanyakan independensi peradilan, meragukan integritas pemilu, atau menuntut transparansi pembuatan undang-undang.

Kebutuhan perut mengalahkan segala norma. Pada titik inilah, bantuan sosial, uang receh, atau paket sembako menjelang kontestasi politik berubah fungsi: bukan lagi penjamin hak dasar warga negara, melainkan "kemurahan hati" penguasa yang menuntut imbalan kepatuhan.

Kondisi ini kian tragis ketika kita menengok berondongan wacana perpajakan akhir-akhir ini. Publik disuguhi serangkaian 'test the water' atau "tes ombak" regulasi baru yang membingungkan. Hari ini meluncur wacana eksekusi pajak baru yang menakut-nakuti dan mengancam daya beli; esok harinya muncul "klarifikasi" yang dibungkus pembebasan atau insentif yang memberi harapan manis.

Masyarakat hari ini persis seperti musafir yang terombang-ambing di tengah samudera luas, hanya berpegangan pada selembar papan lapuk. Di kejauhan, para pengambil kebijakan memamerkan fatamorgana daratan harapan berupa janji kemakmuran dan perlindungan sosial. Namun, di saat yang sama, rakyat merasakan gelombang pasang pungutan dan ancaman bayang-bayang "ikan hiu" sanksi regulasi yang siap menerkam dari bawah permukaan.

Ketika rentan secara ekonomi dan diintimidasi secara finansial, rakyat mudah sekali dipaksa memilih: pasrah atau menurut. Lembaga-lembaga sosial yang dulunya menjadi benteng moral pun tak sedikit yang memilih bungkam, dijinakkan oleh konsesi bisnis, hibah, atau sekedar ketakutan akan instrumen hukum yang selektif.

Demokrasi substantif akhirnya terdegradasi menjadi sekedar 'pasar transaksi pasar gelap'. Rakyat bawah terus dimiskinkan agar harga "suara dan kepatuhannya" tetap murah, sementara kelas menengah terus dipajaki dan ditekan hingga kehilangan tenaga untuk melawan.

Namun, para perancang skenario ini sering lupa pada satu hukum alam bahwa papan lapuk yang terus diterjang gelombang pada akhirnya akan membuat sang musafir tak lagi takut pada air. Ketika kepatuhan tak lagi lahir dari rasa hormat melainkan dari kepasrahan yang memuncak, etalase yang dibangun dengan begitu megah akan kehilangan panggungnya.

"Negara yang cerdik tak perlu repot-repot memelihara singa untuk menjaga kekuasaan; cukup pelihara kemiskinan dan tebarkan kecemasan, maka rakyat akan dengan sukarela berebut menjadi domba yang siap digembalakan ke mana saja—bahkan ke dalam kuali memasak mereka sendiri." (*)

Editor : Redaksi