Demokrasi Tanpa Akal Sehat: Mengapa Kita Harus Muak?

Oleh: Hadipras 

JatimUPdate.id - Ada mual yang tak kunjung reda di dada kita hari ini. Ia bukan sekadar amarah yang membakar sesaat, melainkan kemuakan—sebuah akumulasi kejenuhan atas sandiwara politik yang memamerkan kebohongan, manipulasi, dan penindasan yang telanjang. Ketika penguasa menjadikan janji manis sebagai remah-remah penenang dan penderitaan rakyat sebagai biaya taktis pembangunan, kemuakan menjadi satu-satunya respons bernalar dari manusia yang menolak untuk terus dibodohi.

Kemuakan ini bekerja persis seperti logika biologis dan psikologisnya: penolakan alami terhadap sesuatu yang beracun. Bedanya, racun kali ini menggerogoti tatanan kehidupan berbangsa. Kita menyaksikan bagaimana arsitektur demokrasi diruntuhkan dari dalam. Atas nama stabilitas dan retorika persatuan, kekuasaan dikonsolidasikan dalam lingkar elite. Kabinet yang membengkak bukan dibentuk untuk melayani, melainkan sebagai wadah pembagian kue kekuasaan demi membungkam kritik. 

Sementara itu, rakyat di bawah dibiarkan menanggung dampak langsung: harga kebutuhan pokok yang meroket, lapangan kerja yang makin tak pasti, serta ruang hidup yang digerus oleh kepentingan ekstraktif.
Namun, jika kita mau merenung sedikit lebih dalam, kejenuhan yang kita rasakan hari ini bukanlah fenomena baru. Jauh di masa lalu, Socrates telah mengingatkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan bisa berujung pada kekuasaan massa yang tidak rasional. 

Kritik klasik Athena itu kini mewujud nyata di hadapan kita:
• Pemerintahan Tanpa Kompetensi: Socrates menegaskan bahwa memilih pemimpin tidak bisa disamakan dengan memilih pedagang di pasar; ia membutuhkan pengetahuan mendalam tentang keadilan dan kebaikan. Dalam demokrasi yang dangkal, siapapun tanpa keahlian substantif bisa memegang kendali atas nasib jutaan jiwa.
• Jebakan Retorika dan Manipulasi: Politisi demokratis kerap memanfaatkan pidato memikat—bahkan dalam konteks hari ini, digenapi dengan bagi-bagi sembako dan populisme murahan—untuk memanipulasi emosi rakyat.

Kebutuhan dasar dan kerentanan ekonomi warga dimanfaatkan demi mengamankan suara, bukan demi melahirkan kebijakan yang benar.
• Kebenaran yang Dikeroyok Suara Terbanyak: Bagi Socrates, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah dukungan terbanyak. Mayoritas bisa sangat keliru ketika keputusan didasarkan pada manipulasi persepsi, bukan pada pengetahuan dan moralitas sejati.
• Tirani Mayoritas dan Hilangnya Kebijaksanaan: Demokrasi tanpa orientasi nilai dengan mudah berubah menjadi tirani—di mana kekuasaan dipakai untuk menindas dan membungkam suara-suara kritis, persis seperti keputusan tragedi Athena yang menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates.

Tragedi terbesar kita hari ini adalah ketika demokrasi direduksi sebatas prosedur bilik suara, sementara pendidikan, kebijaksanaan, dan etika ditinggalkan di luar pintu gerbang kekuasaan. Demokrasi akan selalu bermasalah ketika ia hanya melahirkan penguasa yang paling populer atau paling pandai bersilat kata, bukan pemimpin yang benar-benar paham dan berpihak pada kebaikan publik.
Ketika rasa muak itu telah merata di sanubari rakyat, ia tak boleh berhenti sebagai reaksi pasif. 

Muak harus bergeser menjadi kesadaran kolektif untuk menuntut kembalinya akal sehat dan akuntabilitas. Sungguh sebuah ironi yang picik: di zaman yang megah dengan klaim modernitas ini, masih saja ada kegilaan yang membayangkan bahwa untuk menumpuk kekayaan dan menggenggam kekuasaan, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah dengan menindas rakyatnya sendiri.

Siapapun yang masih menyimpan setetes saja kesadaran tentang hakikat hidup, pasti akan meneteskan air mata membayangkan nasib anak cucu mereka kelak—terjebak mewarisi negeri yang terus dijarah oleh kepongahan penguasanya sendiri.

Editor : Redaksi