Pengurus Badko HMI Jatim, Hasbullah Desak Evaluasi Kepala KSOP Tanjung Perak Usai Rangkaian Kecelakaan Pelayaran
Surabaya, JatimUpdate.id — Pengurus Badan Koordinasi (BADKO) HMI Jawa Timur menyoroti serangkaian kecelakaan dan insiden pelayaran yang terjadi di perairan Jawa Timur.
Hasbullah, Pengurus BADKO HMI Jatim, menilai insiden KM Virgo Transport 8 dan KMP Mutiara Sentosa II harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem keselamatan pelayaran, khususnya fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.
"Peristiwa KM Virgo Transport 8 yang berangkat dari Tanjung Perak dengan rute Surabaya–Banjarmasin dan kemudian terbalik di perairan Laut Jawa/Masalembo harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa II juga mengalami kebakaran di perairan Pulau Sapudi.
Rangkaian kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri tanpa evaluasi menyeluruh," ujar Hasbullah, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, pemerintah melalui otoritas pelabuhan bertanggung jawab memastikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran berjalan sesuai ketentuan.
"KSOP tidak boleh hanya hadir ketika terjadi kecelakaan. Fungsi pengawasan harus berjalan sejak sebelum kapal berlayar, termasuk memastikan aspek kelaiklautan kapal, dokumen keselamatan, perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap standar operasional pelayaran," tegasnya.
Hasbullah merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menempatkan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayaran nasional. Ia pun meminta Kementerian Perhubungan RI mengevaluasi kinerja KSOP Utama Tanjung Perak, terutama jika ditemukan kelalaian, pelanggaran prosedur, atau kegagalan pengawasan.
"Kalau memang ditemukan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi setelah kecelakaan terjadi, sementara aspek pencegahannya tidak pernah dievaluasi secara terbuka," kata Hasbullah.
Desak Evaluasi Kepala KSOP
Hasbullah secara khusus mendesak evaluasi terhadap Kepala KSOP Utama Tanjung Perak.
"Kami meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap Kepala KSOP Utama Tanjung Perak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terdapat kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka kami meminta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan bukan upaya mendahului proses investigasi penyebab kecelakaan.
"Kami tidak sedang menghakimi siapa yang bersalah. Kami meminta negara memastikan bahwa setiap kecelakaan dievaluasi secara serius dan setiap kemungkinan kelemahan sistem diperbaiki. Keselamatan manusia tidak boleh menjadi biaya dari lemahnya pengawasan," ujarnya.
Beri Waktu 7 x 24 Jam
Sebagai bentuk keseriusan, Hasbullah memberikan waktu 7 x 24 jam kepada KSOP Utama Tanjung Perak untuk memberikan respons dan kejelasan atas tuntutan evaluasi tersebut.
"Kami memberikan waktu 7 x 24 jam kepada KSOP Utama Tanjung Perak untuk memberikan respons yang jelas dan konkret. Kami ingin melihat langkah evaluasi terhadap sistem keselamatan pelayaran dan sikap Kementerian Perhubungan terhadap persoalan ini," ujar Hasbullah.
"Apabila dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada respons dan tidak ada langkah konkret, maka kami akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor KSOP Utama Tanjung Perak. Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat sipil," lanjutnya.
Hasbullah menegaskan BADKO HMI Jawa Timur akan terus mengawal isu keselamatan pelayaran dan meminta seluruh pihak terkait menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
"Pelabuhan adalah pintu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa pelayaran harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu korban berikutnya untuk melakukan evaluasi," pungkas Hasbullah. (#)
Editor : Redaksi
