Dua Tahun Kekuasaan dan Hak Rakyat Menagih

Oleh: Kusbachrul, SH (Alumni FH Universitas Jember - Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)

JatimUPdate.id - Di meja makan seorang anak, republik menemukan ukuran keberhasilannya yang paling sederhana. Makanan tersedia, aman dikonsumsi, dan membantu tubuhnya tumbuh. Di ruang kelas, ukuran itu hadir melalui guru yang mengajar serta kesempatan membayangkan kehidupan yang lebih baik. Semua pidato tentang kemajuan akhirnya berhadapan dengan pertanyaan yang sama: apakah kekuasaan memperbaiki kehidupan warga, atau sekadar membuat mereka semakin pandai menunggu?

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan kepala jernih. Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembenahan BUMN membawa harapan akan negara yang lebih aktif melindungi rakyat. Harapan itu berharga. Namun, niat, rancangan, pelaksanaan, dan hasil harus diperiksa secara terpisah. Keberanian mengumumkan tujuan tidak otomatis membuktikan kemampuan mewujudkannya.

Optimisme diperlukan agar kritik tidak berubah menjadi keyakinan bahwa segala usaha pasti gagal. Akan tetapi, optimisme kehilangan nilainya ketika digunakan untuk menolak kenyataan yang tidak menyenangkan. Dukungan yang bertanggung jawab justru menuntut pemerintah membuktikan manfaat, menjelaskan keterbatasan, dan memperbaiki keputusan. Rakyat berhak menagih karena program dibiayai sumber daya publik, bukan pemberian pribadi seorang pemimpin.

*Ideologi Negara Pembangunan dan Ujian Distribusi Kekuasaan*

Secara ideologis, agenda pemerintahan ini dapat dibaca sebagai upaya menghubungkan perlindungan sosial dengan penguatan ekonomi nasional. Anak yang cukup makan diharapkan lebih siap belajar. Pendidikan memperluas kemampuan bekerja. Koperasi memperkuat posisi tawar produsen kecil. Perusahaan negara menyediakan layanan dan investasi strategis. Bila hubungan itu bekerja, belanja sosial dapat membantu membangun kemampuan masyarakat untuk hidup lebih mandiri.

Namun, membesarnya peran negara belum cukup membuktikan bahwa suatu pemerintahan telah meninggalkan ekonomi yang menguntungkan segelintir kelompok. Negara dapat mengoreksi ketimpangan, tetapi juga dapat menjadi tempat kepentingan ekonomi memperoleh perlindungan politik. Karena itu, ukuran ideologis yang menentukan adalah distribusi kekuasaan: siapa mengendalikan keputusan, siapa memperoleh kesempatan, dan siapa menanggung biaya ketika kebijakan gagal.

Demokrasi ekonomi menghendaki rakyat mempunyai kedudukan sebagai pelaku. Petani membutuhkan harga yang wajar dan pembayaran yang pasti. Pekerja memerlukan perlindungan serta ruang meningkatkan keterampilan. Anggota koperasi harus dapat menentukan pengurus dan arah usaha. Warga berhak mengetahui penggunaan aset negara. Keberpihakan menjadi nyata ketika hubungan tersebut memperkuat kemampuan mereka, bukan sekadar menambah daftar penerima program.

Dalam republik, warga merupakan sumber mandat sekaligus pemilik hak untuk menagih. Makanan di sekolah dan kesempatan belajar memperoleh makna politik dari prinsip tersebut. Pemerintah layak menjelaskan pencapaiannya, dengan tetap mengakui bahwa sumber pembiayaannya milik publik. Ketika layanan digambarkan sebagai kemurahan hati pejabat, penerima dapat merasa berutang kesetiaan. Hubungan demikian mengurangi kebebasan warga untuk mempertanyakan mutu dan menuntut perbaikan.

Karena itu, keberhasilan sosial harus diukur melalui bertambahnya kebebasan warga untuk berbicara dan memilih. Keluarga yang merasa aman mempertanyakan kualitas layanan menunjukkan hubungan yang lebih sehat dengan negara. Sebaliknya, rasa takut kehilangan bantuan ketika berbeda pandangan merupakan tanda bahwa pemberdayaan belum lengkap. Negara yang percaya pada manfaat kebijakannya seharusnya melindungi kebebasan penerima untuk menilai, termasuk memberikan penilaian yang tidak menyenangkan.

Prinsip ini memperjelas batas antara mandat pembangunan dan pembenaran terhadap seluruh keputusan penguasa. Kemenangan pemilu memberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dalam aturan bersama. Ia tidak menghapus kebutuhan mendengar masyarakat, menghormati pengawasan, atau mengubah kebijakan yang terbukti lemah. Legitimasi perlu dipelihara melalui proses yang adil dan hasil yang bermanfaat. Kedua unsur itu saling memperkuat, sehingga pencapaian material tidak menjadi alasan mengurangi hak politik.

Di sinilah perlawanan terhadap serakahnomics memperoleh ujian politiknya. Bahasa moral tentang keserakahan dapat menggugah kesadaran, tetapi konsentrasi pasar dan perburuan rente membutuhkan jawaban kelembagaan. Pemerintah harus membuka kepemilikan manfaat, mencegah konflik kepentingan, memperkuat persaingan, dan memastikan pengadaan dapat diperiksa. Ketegasan paling bermakna ketika aturan berlaku terhadap pihak yang dekat dengan kekuasaan, bukan hanya mereka yang berada di luarnya.

Nasionalisme ekonomi juga harus diperiksa dengan ukuran serupa. Kepemilikan domestik tidak otomatis menghasilkan keadilan, sebagaimana kepemilikan negara tidak otomatis menjamin pelayanan publik. Kekayaan nasional dapat tetap terkonsentrasi meskipun benderanya berubah. Kedaulatan memperoleh isi ketika pengelolaan kekayaan memperluas pekerjaan bermutu, kemampuan teknologi, dan kesempatan berusaha, seraya menjaga masyarakat dari praktik yang merugikan kepentingan bersama.

*Problem Eksekusi dan Ilusi Pencapaian*

Persoalan pelaksanaan tidak boleh dipersempit menjadi pertentangan antara pemimpin baik dan bawahan buruk. Presiden menentukan prioritas, memilih pejabat, menyetujui rancangan organisasi, dan menetapkan kecepatan perluasan program. Keputusan tersebut membentuk lingkungan tempat birokrasi bekerja. Apabila target melampaui kesiapan atau pengawasan tidak memperoleh sumber daya, kegagalan dapat berakar pada desain kepemimpinan, bukan hanya perilaku petugas terakhir.

Tentu, pemimpin tidak mungkin memeriksa setiap makanan atau mengawasi setiap transaksi. Namun, ia berkewajiban memastikan sistem mampu menemukan kesalahan dan mengambil tindakan. Pembagian pujian kepada puncak kekuasaan, sementara kesalahan selalu diturunkan kepada pelaksana, akan melumpuhkan pembelajaran. Pemerintahan justru diperkuat oleh kesediaan memeriksa seluruh rantai tanggung jawab, termasuk keputusan yang paling populer dan paling dekat dengan identitas politik presiden.

Matt Andrews, Lant Pritchett, dan Michael Woolcock dalam _Building State Capability_ mengingatkan bahwa organisasi dapat menyerupai lembaga modern tanpa mempunyai kemampuan menjalankan fungsinya. Gedung berdiri, perangkat digital tersedia, dan laporan selesai, tetapi pelayanan belum membaik. Peringatan ini relevan untuk membaca program besar: kemampuan membentuk lembaga harus dibedakan dari kemampuan menghasilkan perubahan yang dialami warga.

MBG, misalnya, memiliki potensi menghubungkan kebutuhan gizi dengan permintaan terhadap hasil pertanian lokal. Potensi itu baru terwujud jika pemasok kecil memperoleh akses yang adil, standar yang dapat dipenuhi, dan pembayaran tepat waktu. Kontrak yang terkonsentrasi atau pembayaran yang tertunda dapat membuat belanja sosial menguntungkan perantara lebih besar daripada produsen. Karena itu, asal bahan pangan dan pembagian keuntungan merupakan bagian penting evaluasi.

Keselamatan penerima harus menjadi prasyarat perluasan, bukan pekerjaan susulan setelah target tercapai. Jumlah porsi menunjukkan kegiatan, sedangkan mutu makanan dan kondisi penerima menunjukkan manfaat. Perubahan gizi juga dipengaruhi kesehatan, sanitasi, dan keadaan rumah tangga. Pemerintah memerlukan evaluasi yang mampu membaca hubungan tersebut, sehingga klaim keberhasilan tidak melampaui bukti dan perbaikan dapat diarahkan pada kebutuhan yang sesungguhnya.

Sekolah Rakyat membawa harapan serupa. Peresmian 166 sekolah pada Januari 2026 memperlihatkan adanya langkah kelembagaan, tetapi mutu pendidikan memerlukan pembuktian lebih panjang. Guru, pengasuhan, kemampuan membaca, numerasi, dan keberlanjutan pembelajaran menentukan hasilnya. Layanan bagi keluarga rentan perlu dikembangkan bersama perbaikan sekolah umum agar kesempatan yang diperluas tidak menciptakan pemisahan baru dalam pengalaman pendidikan anak.

Koperasi desa membutuhkan kehati-hatian yang sama. Jumlah badan hukum atau bangunan belum menunjukkan kegiatan ekonomi anggota. Omzet pun berbeda dari laba dan manfaat yang dibagikan. Rata-rata transaksi harus memperhitungkan lama operasi setiap koperasi, bukan membagi seluruh transaksi dengan jumlah unit seolah semuanya mulai bersamaan. Tanpa disiplin membaca data, penilaian dapat terlalu optimistis atau terlalu cepat menyatakan kegagalan.

Koperasi yang sehat membutuhkan kepercayaan, usaha yang layak, dan kendali anggota. Negara dapat membantu melalui pembiayaan, pendampingan, serta akses pasar, tetapi tidak seharusnya menggantikan seluruh keputusan warga. Penyeragaman usaha dari pusat berisiko menghasilkan organisasi yang patuh secara administratif, namun tidak menjawab kebutuhan setempat. Demokrasi ekonomi kehilangan rohnya ketika anggota hanya diminta mengesahkan keputusan yang telah ditentukan pihak lain.

*Batas Fiskal dan Tagihan atas Janji*

Seluruh agenda tersebut berhadapan dengan anggaran yang dit terbatas. Akan tetapi, keterbatasan fiskal bukan alasanimp meninggalkan keadilan sosial. Ia menuntut pilihan yang lebih cermat mengenai kombinasi belanja yang menghasilkan manfaat terbesar. Gizi membutuhkan dukungan sanitasi, pendidikan membutuhkan guru, dan usaha desa membutuhkan distribusi. Kegiatan yang tidak menonjol secara politik sering menjadi syarat keberhasilan program yang paling banyak mendapat perhatian.

Pendidikan dan makanan gratis berarti keluarga tidak membayar langsung pada titik layanan. Biayanya tetap ditanggung masyarakat melalui penerimaan negara, pengalihan belanja, atau pembiayaan yang harus dipenuhi kemudian. Penjelasan ini penting untuk membangun kesadaran mengenai tanggung jawab bersama. Janji sosial yang jujur perlu menyebut sumber pembiayaan dan batas kemampuan, sekaligus menjelaskan bagaimana beban dibagi secara adil.

Rasio defisit merupakan salah satu ukuran, tetapi tidak cukup untuk menyatakan negara aman atau berada di ambang krisis. Beban bunga, kebutuhan pembiayaan ulang, risiko nilai tukar, dan kewajiban perusahaan publik juga menentukan daya tahan. Pembiayaan melalui BUMN atau lembaga investasi tidak menghilangkan risiko. Jika proyek akhirnya membutuhkan penyelamatan, masyarakat tetap menghadapi tagihan yang sebelumnya tidak terlihat jelas.

Karena itu, disiplin fiskal harus menjangkau keseluruhan risiko sektor publik. Di saat yang sama, penghematan perlu dibedakan dari penundaan pemeliharaan dan pengurangan layanan penting. Pemotongan yang mempercantik neraca hari ini dapat memperbesar biaya esok hari. Kepemimpinan yang bertanggung jawab sanggup menolak pemborosan sekaligus melindungi investasi sosial yang terbukti memperkuat kemampuan masyarakat dalam jangka panjang.

Perbaikan penerimaan juga memerlukan keadilan. Kepatuhan pajak lebih mudah memperoleh legitimasi ketika masyarakat melihat uangnya digunakan secara terbuka dan beban tidak hanyaakan kepada kelompok yang mudah dipungut. Fasilitas bagi kelompok berkekuatan ekonomi besar perlu dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Jangan sampai program bagi keluarga miskin dibiayai dengan mempersempit kehidupan kelompok rentan lain, sementara keistimewaan yang tidak produktif tetap dipertahankan.

Pembenahan BUMN berada dalam kerangka yang sama. Klaim penghematan dan kenaikan laba harus diuji melalui laporan yang diaudit, dengan memisahkan efisiensi berulang dari keuntungan sekali waktu. Konsolidasi dapat memperbaiki koordinasi, tetapi juga memusatkan kewenangan dan risiko. Mandat pelayanan publik perlu dinyatakan serta dibiayai secara jelas agar kerugian akibat penugasan dapat dibedakan dari kegagalan pengelolaan.

Dimensi politiknya tidak dapat diabaikan. Koalisi yang luas dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan, tetapi menjadi masalah jika akses jabatan dan kontrak dipakai untuk memelihara dukungan. Pengawasan membutuhkan kemampuan menguji keputusan dari dalam maupun luar pemerintahan. Stabilitas akan lebih tahan lama apabila bertumpu pada aturan yang dipercaya, bukan pada kesepakatan untuk saling melindungi dari pemeriksaan.

*Kedaulatan yang Harus Kredibel*

Kualitas institusi domestik kemudian berhubungan dengan kedudukan Indonesia dalam ekonomi global. Konsultasi MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia memperlihatkan pengaruh penyedia indeks terhadap akses modal. Usulan tersebut belum merupakan keputusan final. Namun, persoalan transparansi kepemilikan dan integritas perdagangan yang dikemukakan menegaskan bahwa pengumuman reformasi perlu diikuti pelaksanaan yang dapat dinilai oleh pelaku pasar.

Dalam kerangka Susan Strange, kekuasaan internasional bekerja pula melalui struktur keuangan dan pengetahuan. Pihak yang menentukan standar mempunyai pengaruh terhadap pilihan pihak lain. Indonesia berhak menguji konsistensi metodologi dan meminta proses yang transparan. Namun, kritik terhadap ketimpangan kekuasaan global tidak boleh menjadi alasan membiarkan kelemahan domestik. Perlindungan investor dan keterbukaan pasar merupakan kepentingan masyarakat Indonesia sendiri.

Demikian pula, tekanan pasar tidak otomatis membuktikan operasi politik negara asing. Tuduhan semacam itu membutuhkan bukti mengenai tindakan dan hubungan sebab akibat. Penurunan saham juga tidak serta-merta berarti krisis fiskal. Dampaknya bergantung pada jalur penularan melalui kurs, pembiayaan, perbankan, dan investasi. Sikap kritis perlu menolak dua kemalasan sekaligus: menganggap pasar selalu benar dan menganggap setiap tekanan sebagai konspirasi.

Kedaulatan finansial tumbuh melalui pasar yang dipercaya, sumber pembiayaan yang beragam, dan kemampuan berunding berdasarkan bukti. Dalam hubungan geopolitik yang lebih luas, kebebasan memilih mitra juga memerlukan alternatif nyata. Ketergantungan yang berlebihan kepada satu pasar, pemasok teknologi, atau sumber modal mempersempit pilihan. Politik bebas aktif membutuhkan kemampuan ekonomi yang membuat kebebasan tersebut dapat dijalankan.

Investasi sosial merupakan bagian dari kemampuan itu, tetapi hubungannya dengan kekuatan nasional berlangsung melalui banyak tahapan. Anak yang sehat membutuhkan pendidikan bermutu, lalu pekerjaan produktif dan kesempatan berinovasi. Tanpa hubungan tersebut, manfaat awal tidak berkembang menjadi kemampuan teknologi. Diplomasi ekonomi seharusnya membantu menyambungkan tahapan ini melalui pembelajaran industri, pengembangan pemasok domestik, dan perluasan pasar.

Ketahanan pangan juga harus dihitung berdasarkan kemampuan menghadapi gangguan. Program berskala besar dapat rentan apabila pasokan bahan pangan, energi, atau input produksi terlalu terkonsentrasi. Produksi lokal yang layak, penyimpanan, dan diversifikasi diperlukan secara bersamaan. Kemandirian tidak berarti memproduksi semuanya sendiri, melainkan mempunyai cukup pilihan untuk mempertahankan layanan dasar ketika satu sumber pasokan terganggu.

Bagi Indonesia, persoalan itu mempunyai dimensi maritim. Pelabuhan, kapal logistik, dan rantai dingin menentukan biaya pangan serta kesempatan usaha antardaerah. Pertahanan menjaga jalur strategis, sementara layanan publik memperkuat kepercayaan warga di wilayah terluar. Kehadiran negara menjadi bermakna ketika keamanan dan kesejahteraan saling mendukung, sehingga masyarakat mengalami perlindungan sebagai kenyataan sehari-hari, bukan sekadar simbol kewilayahan.

*Papua, Lingkungan, dan Desentralisasi*

Papua memperlihatkan pentingnya hubungan antara pelayanan dan legitimasi. Peran wakil presiden perlu dinilai berdasarkan mandat, kewenangan, dan hasil koordinasi yang dapat diperiksa. Kunjungan serta kanal pengaduan berguna apabila menghasilkan penyelesaian. Pendidikan, kesehatan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan dialog membutuhkan keterlibatan warga setempat. Pembangunan kehilangan kepercayaan ketika masyarakat hanya menerima keputusan mengenai masa depan mereka.

Lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab yang sama. Anak yang memperoleh makanan bergizi tetap membutuhkan air dan udara yang sehat. Kerusakan ekosistem dapat memindahkan biaya kepada keluarga yang paling sulit melindungi dirinya. Karena itu, kesehatan dan keberlanjutan harus masuk penilaian proyek sejak awal. Kekuatan diplomasi lingkungan juga memperoleh landasan dari kemampuan negara menjaga sumber penghidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan reformasi memerlukan perhatian kepada mereka yang menghadapi biaya perubahan. Restrukturisasi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, tetapi pekerja membutuhkan dukungan transisi. Standar pengadaan dapat diperketat, tetapi pemasok kecil memerlukan pendampingan agar mampu memenuhinya. Keadilan tidak hanya dinilai pada tujuan akhir. Cara menuju tujuan menentukan apakah masyarakat ikut memperoleh kemampuan atau justru tersingkir sebelum manfaat pembangunan sempat mereka rasakan.

Di tingkat daerah, kemampuan tersebut membutuhkan pembagian tugas yang masuk akal. Pemerintah pusat dapat menetapkan perlindungan dasar dan standar, sedangkan pelaksana setempat diberi ruang menyesuaikan cara kerja. Penyesuaian harus disertai data dan pertanggungjawaban, sehingga kebebasan bertindak tidak menjadi pembenaran penyimpangan. Daerah kepulauan, perkotaan, dan pedalaman mempunyai hambatan berbeda. Keseragaman format laporan tidak boleh menutupi perbedaan kebutuhan serta biaya pelayanan.

Penilaian program perlu menjaga kesinambungan waktu. Manfaat pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya tampak dalam satu tahun anggaran, sedangkan kerugian lingkungan dapat muncul setelah proyek dinyatakan selesai. Pemerintah membutuhkan indikator awal sekaligus pemantauan berkelanjutan. Kesabaran terhadap hasil jangka panjang harus berjalan bersama ketegasan terhadap mutu hari ini. Dengan demikian, alasan menunggu dampak tidak digunakan untuk membiarkan masalah yang sudah dapat diperbaiki.

*Doktrin Jarak Janji dan Kenyataan*

Gagasan memperpendek jarak janji dan kenyataan dapat menyatukan seluruh agenda tersebut. Sebutan doktrin baru berguna apabila diterjemahkan menjadi cara kerja yang dapat diperiksa. Setiap komitmen memerlukan keadaan awal, sasaran, biaya, penanggung jawab, dan ukuran hasil. Masyarakat harus mengetahui perubahan yang terjadi serta kelompok yang tertinggal. Ukuran keberhasilan tidak boleh diganti semata-mata karena target semula sulit dicapai.

Disiplin prioritas berarti berani mendahulukan kebutuhan paling mendesak dan menahan perluasan yang belum siap. Disiplin pelaksanaan berarti menetapkan standar mutu serta kewenangan menyelesaikan hambatan. Disiplin akuntabilitas berarti membuka hasil kepada pemeriksaan independen. Ketiganya harus berjalan bersama. Target tanpa kemampuan menghasilkan tekanan, kemampuan tanpa pengawasan membuka penyimpangan, sedangkan pengawasan tanpa tindak lanjut menumpuk laporan.

Teknologi dapat membantu, tetapi tidak menggantikan kejujuran organisasi. Dasbor berwarna hijau tidak berarti layanan telah membaik apabila pelaksana takut melaporkan kesulitan. Pemerintah perlu membedakan korupsi, kelalaian, dan percobaan perbaikan yang gagal secara wajar. Standar keselamatan tetap tegas, sementara cara pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi. Kemampuan belajar tumbuh ketika masalah boleh diakui sebelum berubah menjadi kerugian besar.

Demokrasi menyediakan sumber koreksi yang tidak dapat digantikan jalur komando. Pers, parlemen, masyarakat sipil, dan pelapor membantu menunjukkan keadaan yang mungkin tertutup dalam laporan resmi. Kritik yang berbukti merupakan pengetahuan bagi pemerintah. Ketika kritik dianggap gangguan, kekuasaan kehilangan kesempatan memperbaiki keputusan dan justru bergantung pada informasi yang paling menyenangkan untuk didengar.

Optimisme demikian membutuhkan pekerjaan yang tekun. Harapan dipelihara melalui keputusan yang dapat dijelaskan, anggaran yang dapat diperiksa, dan kesalahan yang diperbaiki. Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah menunjukkan kesesuaian ucapan dengan tindakan, termasuk saat menghadapi pilihan sulit dan harus mengakui bahwa cara yang ditempuh perlu diubah.

Dukungan kritis karena itu harus mempunyai ukuran yang melampaui kesetiaan personal. Pendukung perlu berani meminta perubahan, sementara pengkritik wajib mengakui manfaat yang terbukti. Kedekatan kepada pemimpin tidak membuat suatu argumen lebih benar, sebagaimana jarak politik tidak membuat kritik otomatis lebih bermutu. Yang menentukan adalah bukti, alasan, dan konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat.

Menjelang 2029, warisan terpenting pemerintahan ialah institusi yang tetap melayani ketika pemimpinnya berganti. Rakyat membutuhkan makanan aman, pendidikan bermutu, pekerjaan layak, lingkungan sehat, dan kebebasan menyampaikan suara. Di meja makan seorang anak, keadilan sosial memperoleh bentuknya yang nyata. Muruah kekuasaan akan ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan kehidupan itu, serta kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap janji kepada rakyat yang memberinya mandat.

Editor : Redaksi