Jalan Masih Terjal, Banyak Tikungan Berbahaya
Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Pintu gerbang pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) memang telah berhasil diayunkan, ditandai oleh barisan tanda tangan lintas fraksi yang menembus angka seratus. Namun, dalam labirin politik Senayan, sebuah inisiatif administratif tidak pernah otomatis menjelma menjadi kemenangan institusional.
Jarak antara secarik dokumen usulan dan palu sidang paripurna dipisahkan oleh medan magnet kekuasaan yang pekat. Menatap kelanjutan proses ini, para pengusul ibarat pengemudi yang baru saja meninggalkan garis start: jalan yang membentang masih sangat terjal, dan di depan sana, tikungan-tikungan berbahaya sudah menunggu untuk menguji kemudi.
Tikungan paling tajam dan langsung menghadang di ruang Rapat Paripurna DPR. Menghimpun tanda tangan dalam bentuk usulan awal adalah satu hal, tetapi menghadirkan fisik dua pertiga (2/3) total anggota dewan untuk memenuhi kuorum kehadiran sekaligus mencapai dua pertiga persetujuan suara adalah perkara yang sama sekali berbeda.
Di sinilah uji loyalitas partai beroperasi secara brutal. Pimpinan partai politik pemegang kursi di Senayan berada dalam dilema klasik: di satu sisi terikat oleh disiplin gerbong koalisi pemerintah, sementara di sisi lain berhadapan dengan keresahan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Menjelang detik-detik penokohan palu, lobi-lobi tingkat tinggi dan kompromi elite biasanya bekerja paling intensif.
Disiplin fraksi (party line) diketatkan, yang kerap kali merontokkan dukungan lintas fraksi yang tadinya tampak begitu solid di atas kertas.
Jika loyalitas partai di parlemen cenderung cair dan mudah dinegosiasikan di balik meja kekuasaan, maka konsistensi tekanan publik adalah satu-satunya bahan bakar yang mampu menahan laju kendaraan politik agar tidak tergelincir. Isu nasional sering kali bergerak cepat dan mudah tereduksi oleh dinamika harian.
Apabila gelombang opini publik dan gerakan moral masyarakat di luar gedung parlemen melemah, meredup, atau terpecah, para politisi di Senayan tidak akan ragu untuk melipat agenda HMP demi keamanan pragmatis. Sebaliknya, ketika tekanan publik tetap bernas, konsisten, dan terorganisasi secara moral, kalkulasi politik di Senayan berbalik arah—para anggota dewan akan dihadapkan pada ancaman hukuman elektoral yang nyata jika mereka memilih bermain aman bersama status quo.
Lolos dari labirin politik DPR bukan berarti perjalanan telah usai; ia justru baru memasuki tebing terjal berikutnya: saringan konstitusi yang berlapis. Berdasarkan tata aturan kenegaraan, substansi HMP yang bermuara pada dugaan pelanggaran hukum atau konstitusi tidak bisa serta-merta menjatuhkan kepala pemerintahan tanpa melalui pembuktian objektif di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sinilah rasionalitas hukum harus membuktikan diri di atas hiruk-pikuk politik.
Dan jika Mahkamah mengabulkan, benteng terakhir masih menunggu di sidang MPR dengan ambang batas kuorum dan persetujuan yang jauh lebih kolosal. Gembok berlapis ini sengaja diciptakan oleh perumus UUD 1945 sebagai katup pengaman agar lembaga kepresidenan tidak mudah tumbang oleh badai politik jangka pendek, sekaligus menjadikan setiap langkah HMP sebagai pertaruhan risiko yang amat tinggi.
Pada akhirnya, guliran HMP ini bukan sekadar perlombaan angka atau unjuk kekuatan retorika di gedung dewan. Ia adalah cermin besar yang menguji dua variabel paling rapuh dalam demokrasi kita: konsistensi tekanan publik dan loyalitas partai. Ketika saringan konstitusi dirancang berlapis—mulai dari tembok kuorum 2/3 di parlemen hingga palu Mahkamah Konstitusi dan sidang MPR—hanya gerakan moral yang kokoh dan keberanian moral elite yang mampu menembusnya. Tanpa itu semua, jalan terjal ini hanya akan berujung pada tikungan tajam yang membawa seluruh wacana tenggelam dalam kompromi senyap di balik meja kekuasaan. (*)
Editor : Redaksi
