277 Titik Tambang Belum Berijin Di Jawa Timur

Reporter : -
277 Titik Tambang Belum Berijin Di Jawa Timur
Tambang Batu Kapur di Tuban

Surabaya, JatimUPdate.id,- Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto dalam Focus Group Discussion (FGD) Dinamika Pertambangan di Jawa Timur yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (24/1/2023), mengatakan, Isu terkait pertambangan yang berdampak pada lingkungan menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian Forkopimda Jawa Timur.

"Banyak kerusakan-kerusakan jalan yang cost nya akan tentu menyedot anggaran APBD. Ada aspek legalitas,  kemudian ada masalah sosial ekonomi dan penegakan hukum," jelas Kapolda Jatim.

Baca Juga: Miris, Terlambat Mengajukan Ijin Pertandingan Laga Persebaya VS Persikabo Batal Digelar

Lebih lanjut Kapolda Jatim menambahkan, data dari Satreskim Polda Jatim saat ini sebanyak 335 titik tambang berijin, sementara 277 titik tambang belum berijin terdiri atas 105 sedang berproses izinnya dan 172 tidak berizin.

"Dari data Gakkum tahun 2022, Polda Jatim telah melakukan penegakan kasus sebanyak 33 kasus," jelasnya.

Dirinya menambahkan, beberapa langkah kolaboratif yang telah dilakukan oleh Polda Jatim terkait kasus pertambangan, antara lain melakukan pemetaan supply and demand terhadap kebutuhan barang tambang khususnya untuk kegiatan pembangunan, melakukan percepatan birokrasi penerbitan izin pertambangan secara tepat, transparan dan akuntabel.

"Kami telah menyiapkan alternatif lapangan kerja terhadap masyarakat yang bergantung dari sektor pertambangan illegal dan melakukan penegakkan hukum secara simultan dan berkelanjutan sebagai upaya ultimum remedium," tutupnya.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah provinsi mendapatkan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tepatnya tertanggal tanggal 11 April 2022.

Kewenangan yang didelegasikan yaitu Pemberian Sertifikat Standard dan Izin, serta Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Baca Juga: Banyak Pemda di Jatim Tidak Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS

Pemberian Izin yang didelegasikan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Serta IUP untuk Penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain kewenangan pemberian perizinan, pemerintah pusat juga mendelegasikan kewenangan pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

“Pada tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu telah dilaksanakan Serah Terima Perizinan dan Non Perizinan terkait Mineral bukan logam dan batuan antara Pemerintah Pusat ke Pemprov,” tegasnya.

Detailnya, dokumen serah terima Perizinan dan Non Perizinan antara lain 407 IUP mineral bukan logam dan batuan dan 10 SIPB. Sehingga IUP Aktif di Jawa Timur adalah 823 dengan rincian 346 IUP Tahap Operasi Produksi dan 477 IUP Tahap Eksplorasi.

Baca Juga: BPS: Nilai Ekspor Januari-Juli 2021 Tumbuh 33,94 Persen

Gubernur Khofifah mengapresiasi komitmen yang diberikan aparat penegak hukum di Jawa Timur, yang terus berupaya memaksimalkan penertiban kegiatan pertambangan.

"Kami sampaikan  terima kasih Pak Kapolda memiliki komitmen yang luar biasa, begitu juga Pak Pangdam dan Ibu Kajati Jawa Timur. Saya rasa ini penting untuk memberikan pemahaman atau mungkin melakukan edukasi, hingga proses punishment jikalau memang pelanggaran itu berkelanjutan," pungkasnya. (Yah)

 

Editor : Redaksi