Ikuti Skema G To G, 412 Calon Pekerja Migran Indonesia Siap Ikuti Penempatan Pemerintah Ke Korsel

Surabaya, JatimUPdate.id, Skema G To G, 412 Calon Pekerja Migran Indonesia Siap Ikuti Penempatan Pemerintah Ke Korsel. Skema G To G untuk menjadi bagian perlindungan negara bagi para PMI. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan yang lebih baik untuk para PMI.

Pelindungan PMI ini, lanjutnya, dijamin UU No.18/2017 dimana sebelum pekerja para PMI diberikan jaminan perlindungan sosial, selama bekerja diberikan jaminan perlindungan hukum dan setelah bekerja diberikan jaminan perlindungan ekonomi. Perlindungan ini tidak hanya diberikan bagi PMI atau calon PMI tapi juga keluarganya.

412 orang sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Selain Jatim ada beberapa yang berasal dari provinsi lain seperti Jawa Tengah. Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, sebelum di berangkatkan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Jalan Ketintang Wiyata Surabaya, Sabtu (28/1).

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, pelaksanaan OPP ini menjadi salah satu fungsi perlindungan PMI pada saat sebelum bekerja (pre-employment). Ini menjadi langkah hadirnya pemerintah dalam penyiapan dan penyediaan kualitas calon tenaga kerja (calon pekerja migran) yang akan bekerja ke luar negeri.

“Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) menjadi satu tahap yang perlu diikuti calon pmi yang akan bekerja ke luar negeri, sebagai bentuk perlindungan kepada si calon PMI itu sendiri,” jelas Adhy..

Menurutnya, jika dulu banyak permasalahan yang dialami PMI baik penipuan saat akan berangkat sampai dengan kepulangannya di bandara tanah air, maka saat ini PMI tidak perlu khawatir lagi.

“Karena negara memberikan perlindungan tidak hanya saat sebelum berangkat tapi juga sampai kepulangannya,” paparnya.

Hal ini, lanjut Adhy, selaras dengan program Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya program Gubernur dan Wagub Jatim, untuk bisa melindungi pekerja migran di Jawa Timur.

“Tidak ada lagi rasa was-was khawatir teman-teman karena negara hadir menjamin teman-teman semua. Bahkan di Bandara Juanda telah ada vip lounge khusus untuk para PMI yang pulang melalui Bandara Juanda. Kami menyambut kepulangan teman-teman semua dengan baik,” katanya.

Adhy berharap, para calon PMI yang akan berangkat ke Korsel ini untuk terus semangat dan bersyukur. Sehingga ketika berangkat, mereka memiliki motivasi yang kuat dan tidak ada lagi yang mengeluh ataupun menyerah. Ia juga berpesan agar para calon PMI ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum berangkat ke Korsel. Baik dokumen imigrasi, keahlian baik bahasa ataupun skill pekerjaan, sampai dengan mental.

"Kalian datang bukan sebagai pekerja migran biasa, tapi kalian datang dengan proses persiapan yang betul-betul dilakukan dengan sangat baik. Oleh karena itu siapkan dokumen, siapkan mental, siapkan kemampuan bahasa. Jangan lupa kita hidup di negara lain harus kita pelajari kultur dan bahasa. Tapi jangan lupa budaya Indonesia, budaya asli kita, wong Jawa Timur, budaya Jawa," katanya.

Lebih lanjut, Adhy mengatakan, program penempatan dan perluasan kesempatan kerja berkontribusi mengurangi angka pengangguran, baik melalui penempatan kerja di dalam dan ke luar negeri. Pada kebijakan penempatan kerja ke luar negeri, penempatan PMI asal Jatim berkontribusi cukup tinggi dalam mengurangi pengangguran bahkan kemiskinan.

Sebagai informasi, PMI asal Jatim yang bekerja di Korsel di tahun 2022 sebanyak 2.624 orang (5,11%). Korea selatan menjadi negara penempatan favorit ketiga bagi PMI asal Jatim setelah Hongkong dan Taiwan.

Pemprov Jatim sendiri terus berkomitmen memberikan pelayanan kepada calon PMI, salah satunya melalui koneksitas layanan Jatim Migrant Care. Layanan migrasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi yang meliputi aspek perluasan akses informasi pasar kerja global, kemudahan pengurusan dokumen. Hasilnya, di Tahun 2019 Unit LTSA PMI Jatim mendapat top 40 inovasi pelayanan publik nasional, unit layanan zona integritas - wilayah bebas korupsi (wbk).

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan pelaksanaan orientasi ini menjadi bagian perlindungan negara bagi para PMI. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan yang lebih baik untuk para PMI.

Menurutnya, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang pertama mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan serta perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia.

“Bahkan Ibu Gubernur juga kemarin sudah meninjau langsung bagaimana Terminal 2

Bandara Internasional Juanda menyediakan fasilitas lounge VVIP bagi para PMI ini. Dan ini merupakan bentuk negara memberi penghormatan bagi para PMI,” pungkasnya

(Yah)