Ikuti Jokowi, Pemprov Jatim Alokasikan Belanja UMKM Rp 2,27 Triliun

Reporter : -
Ikuti Jokowi, Pemprov Jatim  Alokasikan Belanja UMKM Rp 2,27 Triliun
Presiden RI Joko Widodo

Balikpapan, JatimUPdate.id,- Ikuti Jokowi, Pemprov Jatim  Alokasikan Belanja UMKM Rp 2,27 Triliun. Arahan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah memaksimalkan belanja produk dalam negeri kembali ditekankan pada Raketnas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

 

Baca Juga: Prabowo Subianto Semangat Tangani Kaum Marginal dan Terpinggirkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir pada rakernas tersebut menyampaikan  komitmennya  untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu upaya riil yang dilakukan ialah dengan mengoptimalkan aplikasi Jatim Bejo (Belanja Online).

 

Komitmen tersebut diungkapkannya di Balikpapan  sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Ballroom Novotel Hotel, Balikpapan (23/2).

 

“Karena Jatim Bejo saat ini telah mudah diakses oleh pelaku UMKM. Bahkan pada Tahun 2022, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun. Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp 2,27 triliun,” ungkap Gubernur Khofifah

 

Selain belanja pemerintah daerah, Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong penguatan belanja nasional maupun daerah dengan produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). “Bagi Warga Jawa Timur saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain,” sebutnya

 

Upaya ini selaras Arahan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menggaungkan potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, kepada masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur, yang di wilayahnya memiliki potensi wisata, ia meminta untuk adanya promosi di wilayah tersebut dengan lebih gencar.

 

“Jika kunjungan wisata di masing-masing potensi daerah meningkat, saya optimistis bahwa pelaku UMKM disekitar lokasi wisata tersebut juga akan meningkat pula. Maka masyarakat yang menjadi pelaku UMKM dan di sekitar wilayahnya memiliki potensi wisata, bisa buka stand disana,” kata Khofifah sapaan lekatnya

 

“Promosi wisata tersebut juga memiliki pengaruh pada peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur,” tambahnya

 

Sebagai informasi,  indikator Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp11.992.000,-  meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp11.707.000,-. Indeks Pengeluaran per Kapita riil yang disesukaikan  merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 

“Sesuai Arahan Presiden Jokowi , insyaallah kami Forkopimda Jawa Timur dan kabupaten / kota se Jatim  akan meningkatkan kemudahan perizinan untuk menggelar event seni dan olahraga agar masyarakat bisa bersama menggerakkan ekonomi di semua lini,” ujarnya

 

“Namun tidak sekadar itu, promosi UMKM lokal asal Jatim juga terus kami gaungkan. Agar masyarakat mencintai dan membeli produk lokal sehingga mendorong  UMKM naik kelas,” tambahnya

 

Tidak sampai disitu saja, fokus penekanan angka stunting di tiap wilayah juga menjadi hal penting yang menjadi arahan Presiden. Meski terhitung prevalensi stunting menurun dari 2021, penekanan di beberapa wilayah di Jatim masih diperlukan secara masif.

 

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 19,2% pada 2022. Provinsi Jatim berhasil memangkas angka balita stunting sebesar 4,3 poin pada 2021 sebesar 23,5%.

 

Baca Juga: KPPU Pilih Dua Lembaga Bakal Susun Indek Kemitraan UMKM Nasional

Saat ini tercatat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 24 kabupaten/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi. “Ini yang terus menerus kami gaungkan tanpa henti. Karena masih banyak masyarakat pesisir yang  belum aware pada kebutuhan gizi bayinya,” katanya

 

“Para Ibu dan Calon Ibu harus paham bahwa pencegahan stunting ini tidak hanya dilakukan saat anak telah lahir, tapi harus dimulai sejak ibu hamil atau janin masih dalam kandungan. Kemudian saat ibu menyusui, konsumsi protein hewani juga dibutuhkan agar kualitas ASI tetap terjaga,” lanjutnya

 

Untuk itu, Gubernur Khofifah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan stunting di Jatim. Apalagi stunting erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga dalam upaya penanggulangan stunting ini dibutuhkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

 

“Kemitraan dan koordinasi ini terus dilakukan baik lintas program dan lintas sektor terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting secara rutin. Termasuk melakukan koordinasi kegiatan Aksi Konvergensi serta Edukasi Penurunan Stunting dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Serta melibatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dalam penanganan stunting,” kata Khofifah.

 

Sementara itu, kaitan dengan keberadaan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Orang Nomor Satu di Jatim ini akan mengikuti arahan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri APN-RB RI. “Sebab saat ini Pemerintah Pusat juga sedang mencari solusi terbaik sebagai jalan tengah bagi adanya tenaga honorer,” pungkasnya

 

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo meminta para gubernur untuk mendorong belanja masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Presiden Jokowi menyebut bahwa pada tahun 2023 akan terdapat lebih dari 3.000 pagelaran seni budaya dan olahraga di Indonesia yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Oleh karenanya, Presiden meminta jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat pemberian izin penyelenggaraan.

Baca Juga: Gandeng Muhammadiyah, KPPU: Tingkatkan Kolaborasi Dalam Mendorong Ekonomi Berkeadilan

 

“Saya sudah titip Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Ia menilai dengan adanya kemudahan dan kecepatan dalam pemberian izin tersebut, maka dapat membantu penyelenggara dalam mempromosikan acaranya dengan lebih baik.

 

“Izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik,” kata Jokowi.

 

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar kawasan wisata di daerah untuk dapat dikembangkan dan dipromosikan dengan baik. Hal tersebut penting untuk menarik minat masyarakat untuk berwisata.

 

“Dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya,” ujar.

 

"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini. Beda lagi karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," tutupnya. (Yah)

Editor : Redaksi