Golkar Serahkan Reshuffle Kabinet kepada Prabowo, Sarmuji: Politik atau Profesional Bukan Ukuran Utama
Jakarta, JatimUPdate.id - Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji menilai latar belakang politik maupun profesional tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menentukan sosok yang mengisi Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sarmuji, keputusan terkait komposisi kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Karena itu, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada kepala negara.
"Kalau urusan kabinet, sumbernya, proses rekrutmennya, distribusi ke kementeriannya seperti apa, itu kita serahkan saja kepada presiden, kita percayakan pada presiden, karena presiden adalah user-nya," ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Sarmuji menanggapi dorongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Prabowo melakukan penyegaran Kabinet Merah Putih dengan memberikan ruang lebih besar kepada kalangan profesional.
Lebih jauh Sarmuji menegaskan, latar belakang seseorang tidak otomatis menentukan tingkat profesionalismenya. Menurut dia, banyak kader partai politik yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
"Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme. Di tempat yang lain, kalau pilih-memilihnya juga salah, itu juga bisa terjebak pada ketidakprofesionalan juga. Karena itu kami meyakini presiden akan memilih orang yang profesional," tuturnya.
Dia menilai dikotomi antara tokoh politik dan nonpolitik tidak terlalu relevan untuk dijadikan patokan dalam menentukan menteri.
"Jadi apalagi kalau dikotomi politik non-politik itu, itu menurut saya itu dikotomi yang enggak terlalu penting untuk dilihat," kata Sarmuji.
Menurut dia, Presiden Prabowo tetap bisa memilih sosok profesional meskipun orang tersebut memiliki latar belakang partai politik. Golkar meyakini Presiden akan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan setiap calon sebelum menentukan posisi di kabinet.
"Kalau memilih orang yang berlatar belakang politik sekalipun, kami meyakini Pak Presiden akan memilih juga kalangan profesional yang ada di partai politik," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera mendukung jika Presiden Prabowo melakukan penyegaran atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Mardani menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia meminta prinsip merit system tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan menteri.
"Belum dapat kabar (soal reshuffle). Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Menurut Mardani, pengisian jabatan menteri harus mempertimbangkan kapasitas dan integritas. Dia juga mendorong agar kalangan profesional mendapat ruang lebih besar untuk bergabung dalam kabinet.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
