Fraksi Golkar: Harusnya Ada Peran Pemprov Jatim dalam Penanganan Urbanisasi

Reporter : -
Fraksi Golkar: Harusnya Ada Peran Pemprov Jatim dalam Penanganan Urbanisasi
Arif Fathoni

Surabaya,JatimUpdate.id - Ketua Fraksi Golkar Surabaya Arif Fathoni mengatakan, penanganan urbanisasi di kota Pahlawan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota semata.

Tetapi juga harus ada peran Pemprov Jatim,  untuk mendorong pembangunan kabupaten/kota sebagai penyanggah  melalui dana APBD.

Sebab menurut anggota Komisi A ini, keinginan warga di luar daerah untuk mengadu nasib atau menjadi penduduk Surabaya sangatlah tinggi.

"Itu sama halnya dengan masyarakat  Indonesia yang juga ingin mengadu peruntungan di Ibukota Jakarta." kata Fatahoni, kepada JatimUpdate.id, Jumat (28/7).

Ia meyakini bila Pemprov Jatim membangun kota/kabupaten penyanggah terdekat. Arus gerak urbanisasi tidak lagi terdesentralisasi di Surabaya.

Memang dengan kekuatan APBD yang besar, warga Surabaya mendapatkan bantuan sosial dan fasilitas banyak. Kendati demikian, ia mengingatkan maraknya urbanisasi bikin peluang cari pekerjaan susah.

"Ini soal kesempatan kerja juga," tukas Fathoni.

Sehingga papar dia, perlu membangun  pusat-pusat ekonomi baru di kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan demikian, ia optimis mengurangi urbanisasi utamanya pindah kependudukan menjadi warga Surabaya.

"Harusnya Pemprov Jatim harus ikut andil," imbau Alumni Universitas Bhayangkara ini.

Eks aktivis LMND ini menjelaskan, komunikasi Walikota Eri Cahyadi dengan kabupaten/kota penyanggah relatif bagus. Sehingga bisa menyampaikan kepada Bupati Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Tuban untuk berbagi beban.

"Kemudian berkoordinasi, agar industrialisasi investasi dibuka sebanyak-banyaknya tidak hanya di Surabaya." tuturnya.

Di samping itu Fathoni berharap, ketua RT/RW melakukan pemantauan secara seksama, bagi warga pendatang maupun yang tak lagi menjadi warga Surabaya.

Sebab, ujung tombak pelayanan warga dan arus pindah-datang bersentuhan langsung dengan RT/RW. Sehingga data kependudukan pemerintah kota bersifat kekinian.

"Serta meminimalisir potensi tindak pidana kejahatan," demikian Arif Fathoni. (roy)

Baca Juga: Kadin Surabaya Sebut Wisata Kota Lama Jadi Penggerak Ekonomi Warga Kota Pahlawan 

Editor : Ibrahim