Surabaya,JatimUPdate.id - Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni mengatakan, Pemkot Surabaya tidak harus meniru Pemprov DKI
Urbanisasi
Jakarta Terbuka, Surabaya Pilih Operasi Yustisi, Ini Kata Pakar Unesa
Surabaya,JatimUPdate.id - Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni menyoroti perbedaan pendekatan antara Pemerintah Provinsi DKI
"Alergi" Urbanisasi, Pakar Ingatkan Pemkot Surabaya Warga Pendatang Punya Andil dalam Pembangunan Kota
Surabaya, JatimUPdate.id - Pakar Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni mendorong Pemkot Surabaya melakukan pendekatan inklusif terkait
'Pekerjaan Jelas' yang Tak Jelas: Atur Urbanisasi Jangan Langgar Hak Warga
Catatan Redaksi - Arus urbanisasi pasca Lebaran bukan cerita baru bagi kota-kota besar, bahkan termasuk Surabaya. Pasalnya setiap tahun, harapan akan
Soal Urbanisasi, Pakar Unesa Sentil Pemkot: Hak Warga Tak Bisa Dibatasi, Pertanyakan Parameter ‘Pekerjaan Jelas’
Surabaya, JatimUPdate.id - Pakar Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni mewanti-wanti Pemkot Surabaya agar berhati-hati melakukan operasi
Wali Kota Eri Terkesan Cemas dengan Urbanisasi, DPRD: Itu Tak Bisa Cegah, Warga Ingin Cari Cuan
Surabaya, JatimUPdate.id - Legislator Partai Demokrat Muhammad Saifuddin, menegaskan urbanisasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah oleh
Kendalikan Urbanisasi, Pemkot Surabaya Libatkan RT RW
Surabaya,JatimUPdate.id - Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, untuk mencegah urbanisasi ke Kota Pahlawan, pemkot akan berkoordinasi
Cegah Urbanisasi, Komisi A Minta Pemkot Lakukan Operasi Yustisi
Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengakui, kota metropolitan seperti Surabaya bakal jadi jujukan urbanisasi pasca Hari Raya
Fraksi Golkar: Harusnya Ada Peran Pemprov Jatim dalam Penanganan Urbanisasi
Surabaya,JatimUpdate.id - Ketua Fraksi Golkar Surabaya Arif Fathoni mengatakan, penanganan urbanisasi di kota Pahlawan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah