Singgung Postur APBD Surabaya 2024, Fraksi Golkar: Semoga Dapat Menekan Angka Kemiskinan
Surabaya,JatimUpdate.id - Ketua Fraksi Golkar Surabaya Arif Fathoni berharap, postur APBD Surabaya 2024 mampu menekan angka kemiskinan di kota Pahlawan.
Hal ini menurut Fathoni, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Walikota Eri Cahyadi, yang menginginkan Surabaya menjadi kota baldatun toyyibatun warrabun ghofur.
Baca Juga: Full Senyum Rek! Arif Fathoni Ditunjuk Pimpinan DPRD Surabaya Periode 2024-2029
"Memang pendapatan kita terkoreksi tajam ya, karena harus kita akui situasi ekonomi hari ini sedang stagnan, itu wajar karena menjalang pemilu," kata Fathoni, saat dihubungi, Senin (28/8).
Kendati begitu, Fathoni meyakini 2024 mendatang, pendapatan asli daerah (PAD) akan menanjak mencapai angka 11 triliun.
PAD itu Itu menurut Fathoni, dapat tercapai asalkan pemkot bisa bergotong-royong dengan swasta. Salah satunya dalam bentuk realisasi investasi di Surabaya.
"Ini kan bagian dari ikhtiar untuk memakmurkan dan menyejahterakan warga Surabaya," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Fathoni menjabarkan, tugas eksekutif maupun legislatif, membikin kebijakan untuk menekan angka kemiskinan, sekaligus menyejahterakan warga nya.
Baca Juga: Erji Full Senyum Rek! Usai Dapat Rekom Gerindra dan Golkar di Pilwali Surabaya
"Saya lihat dalam struktur APBD kali, ada upaya pengentasan kemiskinan baik melalui program Padat Karya, kemudian bantalan sosial untuk keluarga prasejarah," tutur eks aktivis LMND ini.
Maka dari itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, ia mendesak lurah se kota Surabaya melakukan kontrak kerja dengan Walikota Eri Cahyadi, mempekerjakan mereka yang masuk dalam kemiskinan ekstrem.
"Nah saya berharap, itu kan kekuatan APBD, karena angka investasi di Kota Surabaya tinggi, itu juga kontribusi swasta menyejahterakan warga Surabaya," beber Fathoni.
Baca Juga: KPU Jatim Sosialisasi Maskot Pilkada Serentak 2024 di Kawasan Kota Lama Surabaya
Karena itu, Fathoni menekankan bila ada investor masuk menanamkan usahanya di Surabaya, pemkot hendaknya mewajibkan investor tersebut memprioritaskan warga ber KTP Surabaya terlebih dulu.
Dengan demikian, menurut alumni Univesitas Bhayangkara ini, warga Surabaya bisa menikmati madu industrialisasi.
"Karena di beberapa kelurahan banyak Warga yang masih masuk dalam kemiskinan ekstrem," demikian Arif Fathoni. (roy)
Editor : Ibrahim