Fraksi Gerindra Beri Sejumlah Catatan Terkait Perda Perubahan APBD Surabaya
Surabaya,JatimUpdate.id - Fraksi Gerindra Surabaya, menyampaikan sejumlah catatan terkait Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Gerindra, menyampaikan catatannya dalam pandangan umum sidang Paripurna DPRD Surabaya, di ruang utama lantai III, pada Senin (12/9).
Baca Juga: Eri Cahyadi Hingga Bayu Airlangga Masuk Bursa Cawali Kota Surabaya Versi ARCI
Fraksi Gerindra memandang, ada ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar. Sehingga berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah.
Nah, agar ketergantungan tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah, Fraksi Gerindra mempertanyakan formulasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota terkait hal tersebut.
"Mohon tanggapan!" kata juru bicara Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati.
Fraksi Gerindra mendorong, peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang ada di BUMD, semestinya harus ditingkatkan. Karena beberapa perusahaan BUMD di Surabaya pendapatannya tidak optimal dan lebih banyak merugi.
Jika hal tersebut terus terjadi, akan berpengaruh terhadap siklus ekonomi di Surabaya.
"Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Gerindra menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah tersebut untuk meningkatkan PAD?" beber Ajeng.
Perihal sampah, pengelolaan sampah di Surabaya masih menjadi problem tak berujung, terutama volume sampah di TPA Benowo yang semakin hari semakin menumpuk.
Fraksi Gerindra menilai hal itu akan berdampak pada kesehatan udara di sekitar TPA.
"Dengan hal ini Fraksi Gerindra meminta, agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan kesempatan anggaran yang tersedia." ujar Ajeng.
Fraksi Gerindra juga meminta, Pemerintah kota Surabaya lebih memaksimalkan penggunaan anggaran, agar tidak ada lagi sisa anggaran kegiatan di setiap OPD, karena tidak tercapainya target yang direncanakan.
Baca Juga: Guyon Maton Parikeno Wayah Sore
"Beberapa kegiatan hampir di setlap OPD dari tahun ke tahun terjadi sisa anggaran yang menyebabkan Silpa, dan itu di anggap lumrah.
Padahal anggaran yang telah di rencanakan setiap OPD menerapkan secara efektif dan tepat penggunaannya.
"Mengapa hal tersebut masih saja terjadi setiap tahun anggaran?" tanya Ajeng.
Fraksi Gerindra menyebut, diluar persoalan kebutuhan penyediaan infrastruktur, layanan administrasi, bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan yang baik, Kota Surabaya juga dihadapkan pada persoalan over populasi tenaga kerja usia produktif terdidik akibat bonus demografi.
Kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja diberbagai instansi, perusahaan, dan tempat-tempat usaha, serta meluasnya gaya hidup tenaga kerja usia produktif yg minimspirit usaha, merasa nyaman hidup dengan status menganggur.
"Dalam pandangan Fraksi Gerindra, fenomena ini adalah fenomena yg sangat menakutkan, karena mengkaji dari munculnya berbahai kasus justru menjadi pemicul munculnya berbagai macam persoalan." tutur Ajeng.
Baca Juga: Komisi A Minta Desentralisasi Layanan Masyarakat Tidak Fokus di Suatu Tempat
"Agar hal ini tidak terus menerus menjadi beban kota yg luarbiasa, bisa di rubah menjadi potensi positif bagi pembangunan kota, dan masalah yang diakibatkan dengan sendirinya bisa selesai dan bisa diatasi, dengan pola pendekatan, skema, dan treatmen policy serta performance politik anggaran seperti apakah pemerintah kota akan menyelesaikan?" urai Ajeng.
Fraksi Gerindra juga menyoroti aksara Jawa dan aksara Nusantara lainnya, yang saat ini dinilai lebih asing dibanding dengan aksara asing. Kemudian, kota Surabaya akan menyongsong peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023.
Maka dari itu, terkait dengan PAK APBD, Fraksi Gerindra menanyakan, upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk membangkitkan dan merevitalisasi huruf nusantara tersebut?
"Dan dengan program kegiatan apa lagikah budaya dan spirit juang untuk perbaikan kehidupan sosial, perekomomian dan kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat kota surabaya dapat ditingkatkan." tanya Fraksi Gerindra.
Karena itu, Fraksi Gerindra mengharapkan, Pemerintah Kota perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran. Agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan dalam laporan keuangan juga lonjakan Silpa, karena waktu efektif hanya 60 hari.
"Dan juga dalam pembahasannya agar mengedepankan efektifitas, prinsip kehati-hatian dan berpihak kepada masyarakat." demikian Ajeng Wira Wati saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra. (roy)
Editor : Ibrahim
