Lamongan Jalin Kerjasama dengan PIP Kemenkeu untuk Perkuat UMKM

LAMONGAN, JatimUPdate.id, - Untuk memperkuat sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Pemerintah Kabupaten Lamongan menjalin kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro (UMi) melalui Lembaga Keungan Bukan Bank (LKBB) di Kabupaten Lamongan.

Untuk mengenalkan permodalan tersebut, dilakukan sosialisasi pembiayaan Ultra Mikro Pusat Investasi Pemerintah Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Acara ini diikuti sebanyak 102 lembaga dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDesma (BUM Desa Bersama), dan Koperasi aktif di Aula Gajah Mada, Pemkab Lamongan, Kamis (2/11/2023).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, hadirnya permodalan tersebut harus disambut dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para LKBB, pasalnya tidak hanya akan memperoleh permodalan atau pembiayaan bagi pelaku UMi saja, melainkan LKBB juga akan memperoleh pembinaan manajemen kelembagaan.

“Mari kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya," pinta Yuhronur.

Ditambakan, biasanya usaha ultra mikro ini ada 3 tantangan yakni tantangan pemasaran, persoalan kelembagaan dan permodalan. Kalau usahanya bagus akan dilakukan pendampingan untuk dilakukan pembinaan pemasaran produk-produknya, dilakukan pembinaan terkait kelembagaannya.

"Dan kadang usaha itu tidak bersaing dan tumbuh krena permodalan, nanti ini bunga yang diberikan cukup terjangkau mari kita manfaatkan sebaik baiknya,” ungkap Yuhronur.

Sementara, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan, BLU PIP, Kemenkeu, Muhammad Yusuf mengungkapkan, program tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk permodalan bagi pelaku usaha mikro atau ultra mikro akibat keterbatasan dalam mengakses modal.

Meski pertama kalinya PIP Kemenkeu hadir di Kabupaten Lamongan, kata Yusuf, UMi telah didebiturkan sebesar Rp 3,3 triliun kepada 51.000 pelaku UMKM melalui lembaga seperti PNM, pengadaian, koperasi mitra nasional hingga jenis lainnya.

Sedangkan, pemilihan penyaluran melalui LKBB diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. “Kami tidak menyalurkan secara langsung, jadi menggunakan lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur, hal Ini supaya tidak hanya pelaku UMKM saja yang mendapatkan manfaat, tapi juga lembaga bukan bank juga mendapatkan manfaatnya,” kata Yusuf.

Sebagai pemantapan pelaksanaan program tersebut, 102 lembaga mendapatkan pengenalan dan pembekalan program PIP Pembiayaan UMi sebagai alternatif pembiayaan produk untuk pelaku usaha mikro yang diisi oleh Toni Wahyu Utomo dari Divisi Penyaluran Pembiayaan PIP Kemenkeu.(ZR)