KKP Sosialisasikan Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Reporter : -
KKP Sosialisasikan Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Ketua Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Didit Eko Prasetiyo SPi MP saat sosialisasi di Surabaya,

Surabaya, JatimUPdate.id,- Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menggelar sosialisasi tentang Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Hotel Four Points, Surabaya, Senin 14 Mei 2024.

Acara ini dibuka oleh Kepala BPSPL Denpasar Ibu Getreda Melsina Hehanussa dan dihadiri oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan stakeholder terkait.

Baca Juga: Launching Wisata Kota Lama Suarabaya, Masyarakat Ditinggal atau Diberdayakan? 

Direktur Penataaan Ruang Laut, yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Didit Eko Prasetiyo SPi MP menyampaikan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan persyaratan dasar untuk penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan pada ruang laut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Selain menjadi persyaratan dasar untuk penerbitan perizinan berusaha, KKPRL ini juga dipersyaratkan untuk kegiatan nonberusaha termasuk kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan ruang laut,” jelas Didit

Para pemegang KKPRL diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis setiap satu tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Laporan ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemajuan dalam memperoleh perizinan lanjutan seperti persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha atau perizinan lainnya. Selain kemajuan perizinan, substansi laporan tahunan tersebut juga mencakup keseuaian identitas pemegang KKPRL dan penanggung jawab, realisasi luas perairan dan pemanfaatannya, serta pemenuhan kewajiban yang diatur dalam KKPRL.

Batas waktu penyampaian laporan tersebut adalah paling lambat satu hari sebelum tanggal dan bulan diterbitkannya KKPRL setiap tahunnya. Media penyampaian laporan dapat dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Elektronik KKP (e-SEA), atau secara manual melalui e-mail.

Sosialisasi ini juga mengingatkan dasar hukum penataan ruang laut, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang, dan regulasi lain yang terkait. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk memastikan segala manfaat dari laut dapat terus dirasakan oleh generasi yang akan datang dan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Biru yang menjadi Agenda
Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil.

Baca Juga: Gandeng Kejaksaan, BPJS Kesehatan Bakal Periksa 100 Badan Usaha Yang Menunggak Iuran JKN

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa, Andri Fahrulsyah menyampaikan bahwa Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K) dan mengingatkan kepada pemegang KKPRL jika ketentuan kewajiban yang diatur dalam KKPRL tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi administrasi, salah satunya berupa denda administratif.

Sementara itu, Dr Rina Yulianti SH dari Universitas Trunojoyo Madura memberikan penyampaian penting terkait pengendalian dan penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dalam paparannya, Rina Yulianti menekankan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Dalam konteks pengelolaan ruang laut, pengendalian menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan sumber daya laut dengan keberlangsungan lingkungan laut. Dengan adanya pengendalian yang baik, diharapkan aktivitas pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.

Selain itu, pengendalian juga berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Rina Yulianti juga menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang adil dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk hukum, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Minister Counsellor Thailand Ajak Kadin Surabaya Perkuat Kerjasama Sektor Ekonomi

Pemerintah, bersama dengan berbagai pihak terkait, perlu bekerja sama dalam menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang laut dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Dengan demikian, dapat tercipta harmoni antara kegiatan pemanfaatan ruang laut dan kelestarian lingkungan laut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh semua pihak.(NT)

Editor : Nasirudin