KPK RI Gelar Rakor Bersama DPRD Jember di Tengah Merebaknya Spekulasi Publik

Reporter : -
KPK RI Gelar Rakor Bersama DPRD Jember di Tengah Merebaknya Spekulasi Publik
Kepala Penanggulangan Korupsi Wilayah Regional 3 (KPK) Jawa Timur, Wahyudi

Jember, JatimUPdate.id,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Jember di tengah banyaknya laporan dari kelompok kritis kepada aparat penegak hukum (APH) mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Kedatangan KPK sempat menimbulkan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya tindakan penindakan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, kehadiran KPK di Jember ternyata untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan anggota DPRD Jember terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Kamis (30/05/2024).

Baca Juga: Pansel KPK Buka Pendaftaran Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas untuk Masa Jabatan 2024-2029

Melalui Kepala Penanggulangan Korupsi Wilayah Regional 3 (KPK) Jawa Timur, Wahyudi, KPK menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya penekanan, pencegahan, dan penyalahgunaan anggaran. "DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Jember, kami berharap Ketua dan anggota DPRD dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelas Wahyudi.

Wahyudi menggarisbawahi pentingnya peran DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, terutama dalam perencanaan penganggaran. "DPRD Kabupaten Jember dapat membantu melalui fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi, terutama dalam perencanaan penganggaran dan hal-hal lainnya," ujarnya.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan pencegahan anti korupsi, Wahyudi menyebutkan beberapa indikator seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survey Penilaian Integritas (SPI). MCP terdiri dari delapan area indikator, yaitu perancangan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan dana desa.

"Ini sebenarnya pemenuhan data dan lain sebagainya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Baca Juga: KPK Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Bondowoso

Menurut Wahyudi, dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagian besar mengalami penurunan. Namun, Kabupaten Jember justru mengalami kenaikan signifikan hingga 5,56 persen. "Tentu saja itu berkat adanya dukungan dari pimpinan DPRD Jember, bersama anggota, terkait bagaimana agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember ini menjadi baik," tegasnya.

Meski demikian, Wahyudi mencatat bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember masih rendah, disebabkan oleh ketersediaan SDM di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UK PBJ) dan beberapa pengawasan atau review yang belum ditindaklanjuti oleh dinas terkait. "Akan kami cek kembali, kenapa indeks di indikator pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jember terendah," ujarnya.

Ke depan, Wahyudi berharap KPK dapat menetapkan standar yang semakin tinggi dalam pencegahan korupsi. "Bagi yang dulu sudah mencapai standar yang sudah ditetapkan, maka tentu saja semakin ke depan akan semakin tinggi standar pencegahan anti korupsinya," tegasnya, menambahkan bahwa standar tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Baca Juga: Bunda PAUD Kabupaten Jember Kasih Fajarini Buka Festival Menyusun Bentuk Geometri Kreatif Anak

Ketua DPRD Kabupaten Jember, Itqon Syauqi, menegaskan bahwa sesuai dengan tupoksinya, DPRD Kabupaten Jember memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran, terutama pada dua poin: pengadaan barang dan jasa serta bansos. "Tentu kami inginkan, agar dalam melaksanakan program pemerintah, harus taat regulasi semuanya," ujarnya.

Itqon memberikan contoh pelaksanaan hibah bansos sebagai program yang ditunggu-tunggu masyarakat. "Ya DPRD keberatan kalau begitu, tapi penerimanya harus sesuai, seperti guru ngaji. Intinya hanya penguatan regulasi," tegasnya.

Kehadiran KPK di Jember diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK dalam upaya bersama mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten Jember.(KN/MR)

Editor : Yuris P Hidayat