Anas Urbaningrum: Kampus Harus Bangun dan Kawal Demokrasi

Malang, JatimUpdate.id – Mantan Ketua Umum PB HMI dan politisi senior, Anas Urbaningrum, menyerukan agar kampus-kampus di Indonesia tidak bersikap pasif dalam mengawal demokrasi. Dalam acara Mimbar Akademis yang digelar di UB Coffee, Malang, Kamis (26/9/2024), Anas mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan berpikir masyarakat.

Anas, yang dikenal sebagai intelektual organik, menegaskan bahwa kampus harus aktif menyuarakan pandangan kritis terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

“Kampus tidak boleh bisu, tapi harus lantang dalam menyehatkan cara berpikir bangsa,” tegasnya. Ia juga menilai bahwa diskusi-diskusi akademis yang substansial kini semakin tergeser oleh obrolan yang kurang relevan dengan realitas sosial dan politik.

Acara tersebut diinisiasi oleh Sygma Research and Consulting, bekerja sama dengan FISIP Universitas Brawijaya (UB), dengan tema “Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab.” Selain Anas, Wakil Dekan II FISIP UB, Achmad Imron Rozuli, juga menjadi pembicara dalam diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa UB, aktivis, serta kader HMI dari berbagai daerah di Malang Raya.

Dalam pemaparannya, Anas menyampaikan pentingnya kampus sebagai penggerak dinamika pemikiran sosial dan politik di masyarakat. Menurutnya, kampus harus terus berperan dalam menyambungkan narasi besar yang mempengaruhi perkembangan bangsa.

"Jika narasi besar dari kampus bisa mempengaruhi dinamika bangsa, itu yang akan menyehatkan cara berpikir masyarakat kita," ujarnya.

Lebih jauh, Anas menegaskan bahwa kampus harus bangun dari "tidur" dan tidak memberikan cek kosong kepada para pemimpin. "Kampus sudah terlalu lama tertidur dan ditidurkan. Kampus tidak boleh lagi terlalu percaya memberikan blank check bagi para pemimpin," tegasnya. Anas menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sikap kampus yang terlalu pasif dalam mengawal pemerintahan dan demokrasi.

Sebagai solusi, Anas menyarankan mahasiswa untuk “minum pil anti cuek.” Dengan demikian, mahasiswa diharapkan menjadi lebih peduli terhadap isu-isu politik dan demokrasi.

"Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, mereka harus peduli dengan lingkungan sekitar, terutama dalam konteks politik dan demokrasi," jelasnya.

Dalam sesi diskusi, salah satu mahasiswa S2 Universitas Brawijaya, Jaka, mempertanyakan adanya intervensi aparat penegak hukum dalam pilkada di Kabupaten Malang. Anas merespons dengan menegaskan bahwa semua pihak harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku agar proses demokrasi tetap bersih dan adil.

CEO Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni, yang juga hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pesan utama dari Anas adalah bahwa kampus harus bangun dan mahasiswa harus memiliki sensitivitas terhadap demokrasi.

"Mahasiswa harus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya demokrasi, terutama menjelang pilkada mendatang," ujar Ken Bimo.

Anas mengakhiri diskusinya dengan menekankan bahwa kampus harus terus menjadi pusat intelektual yang kritis dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi.

"Mahasiswa dan akademisi memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal demokrasi yang bersih dari intervensi kekuasaan," pungkasnya.

Anas berharap kampus-kampus lainnya terus menjadi wadah pengembangan intelektual yang mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia. (*)

Editor : Redaksi