Gus Hans: Pilih Pemimpin Uring-uringan Tapi Tegas atau Murah Senyum Namun Kantornya Digeledah KPK
Surabaya, JatimUPdate.id - Cawagub Jatim nomor urut 03 Gus Hans berkampanye di Kawasan Tambak Deres Kecamatan Bulak Surabaya, pada Jum'at (15/11) malam.
Kampanye dihadiri Emak-emak, tokoh masyarakat juga politisi PDI Perjuangan Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am, dan Sahabat Cak Ghoni
Baca Juga: Khofifah Bantah Terima Ijon 30 Persen Dana Hibah Pokir DPRD Jatim
Gus Hans menuturkan tentang sepak terjang Tri Rismaharini (Risma) saat memimpin kota Pahlawan. ia menyebut Risma merupakan sosok yang tegas, disiplin, jujur dan amanah.
Kendati begitu, Gus Hans mengakui sosok Risma Uring - uringan, tapi itu untuk mendisiplinkan stafnya agar melayani masyarakat dengan baik.
"Bu Risma tegas, disiplin, jujur amanah, uring-uringan, kabeh diuring uringi, tapi yang diuring uringi itu petugasnya, stafnya, karena tidak melayani rakyatnya dengan baik." beber Gus Hans.
Gus Hans menambahkan, Uring - uringan Risma untuk kebenaran agar stafnya melayani masyarakat dengan baik.
Maka dari itu, Gus Hans menekankan pada Pilgub Jatim 2024, pilih pemimpin Uring - uringan yang tegas atau pemimpin yang selalu tersenyum tapi kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Uring uringan ini demi kebenaran agar stafnya melayani rakyatnya dengan baik, sekarang pilih pemimpin uring uringan sing tegas demi rakyatnya atau pemimpin sing mesam mesem, guya guyu tapi kantore digeledah KPK," tegas Gus Hans.
Sehingga lanjut Gus Hans, Jawa Timur harus Resik, agar tidak terjadi sarang korupsi untuk mewujudkan SMA/SMK se Jatim gratis.
Pasalnya sebut Gus Hans, sekolah masih banyak menarik iuran kepada siswanya, sehingga menggugah Risma membasminya.
Baca Juga: Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Uang Ratusan Juta untuk Pengurusan Perkara
"Setelah saya teliti sing salah bukan gurunya, sing salah iku menjanjikan sekolah SMA/SMK gratis," terang Gus Hans.
Sayangnya, urai Gus Hans sekolah tersebut tidak diberikan anggaran oleh pemerintah, sehingga guru memberlakukan iuran untuk menutupi keperluan sekolah.
"Jadi jarak antara janji dan kenyataan tidak sesuai yang jadi korban rakyatnya," tegas Gus Hans.
Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am mengatakan, bila pemerintahan diisi orang yang baik, niscaya kebijakannya tidak menyengsarakan rakyatnya.
Abdul Ghoni menambahkan, pemerintahan kota di Surabaya sudah tertata sedemikan rupa, termasuk pendidikannya.
Namun, saat PPDB sebagian masyarakat Surabaya Timur diresahkan oleh kebijakan zonasi. Salah satunya warga Kecamatan Mulyorejo.
"Alhamdulillah di kota Surabaya sudah tertata sedemikian rupa, menang di musim PPDB sering terjadi gejolak, di kecamatan bulak ada dua SMA, yang menjadi masalah di Kecamatan Mulyorejo, banyak lahan kosong kita selalu mendorong untuk didirikan sekolah SMA ternyata memang berat," ungkap Abdul Ghoni.
Abdul Ghoni menjelaskan, warga kecamatan Mulyorejo harus menunggu antrian panjang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
Padahal lahan sudah disediakan. Namun karena SMA merupakan kewenangan provinsi sehingga masyarakat masih banyak mengeluhkan sistem zonasi.
"Sehingga butuh resik resik itu, yang diharapkan," demikian Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat
