Catatan Ringkas 100 hari Pemerintahan Prabowo

Jakarta, JatimUPdate.id : Dilantik dalam Sidang Paripurna MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu, pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029.

Dan bagaimanapun juga, pasangan Prabowo-Gibran ini adalah pemimpin bagi rakyat Indonesia, yang menurut data Worldometer kini jumlahnya mencapai 284.304.625 jiwa.

Usai pelantikan, Prabowo langsung tancap gas meramu program keberlanjutan sebagaimana janji kampanyenya disandingkan dengan program-program gagasannya yang diusung dalam visi pemerintahannya ke depan.

Hal itu wajar, karena berkelindan dengan visi keberlanjutan program Nawa Cita ala Presiden Joko Widodo dan juga program pembaharuan yang menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden 2024.

Presiden Prabowo pun terus bergerak. Bersama Kabinet Merah Putihnya, dengan gesit ia memainkan peranan sebagai presiden dan kepala pemerintahan.

Tepat 18 hari paska pelantikan pun Presiden Prabowo melangsungkan lawatan perdananya ke luar negeri pada Jumat (8/11/2024).

Dalam tour politik selama 16 hari, ia mengunjungi lima negara secara berturut-turut antara lain China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris dan Uni Emirat Arab.

Mengutip laporan Kompas (8/11/2024), di China, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lain di Negeri Tirai Bambu itu.

Lalu, ia melakukan kunjungan kehormatan ke AS dilanjut menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brasil. Sedangkan di Inggris, Prabowo bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

Prabowo nampak lincah dalam berdiplomasi. Mengutip laporan Antara (25/11/2024), beberapa kesepakatan bilateral dari lawatan perdananya antara lain, pertama, Indonesia bakal mendapat kucuran investasi dari China senilai Rp10 miliar dolar AS.

Dari China, Prabowo juga mendapat angin segar berupa dukungan pendanaan terkait program makan bergizi gratis.

Kedua, dalam kunjungannya ke AS, Prabowo berhasil menjalin kerja sama peningkatan ekonomi berbasis hak buruh, HAM dan perdagangan.

Tak hanya itu, 'Negeri Paman Sam' juga dikabarkan bakal memberi pendampingan perihal peningkatan keamanan pangan dan pertanian Indonesia. Washington juga memberikan lampu hijau dan dukungan terhadap Indonesia untuk bergabung dengan organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD).

Ketiga, perjalanan Prabowo di Peru selama 13-16 November 2024 menghasilkan kesepakatan pembukaan akses pasar bagi produk-produk Peru. Prabowo juga berhasil menjalin kesepakatan berupa perluasan kerja sama budaya dan pemberantasan narkotika.

Sedangkan dari Brazil, Prabowo berhasil menarik investasi 2,65 miliar dolar AS dan saling memberikan dukungan atas keanggotaan organisasi BRICS.

Keempat, bertemu dengan Raja Charles dan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, Prabowo sukses membangun pakta kerja sama dalam bidang kehutanan dan kelautan dengan Pemerintah Inggris.

Ia juga terbukti sukses menarik simpati para investor Inggris dengan memberikan investasi sebesar Rp8,5 miliar dolar AS kepada Indonesia (Kompas, 22/11/2024).

Dan terakhir, lawatan khusus Prabowo ke Uni Emirat Arab berhasil membangun jalinan kerja sama di bidang industri dan teknologi, pertambangan dan infrastruktur, kesehatan dan juga pariwisata. Selain kunjungan ke luar negeri, Prabowo juga melanjutkan pertemuan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Istana Negara, Jakarta (3/12/2024).

Di penghujung 2024, Prabowo juga bertolak Kairo, Mesir (17/12/2024) dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8).

Di Kairo, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, dan juga serah terima jabatan Ketua D-8 dari Mesir kepada Indonesia; di mana Indonesia akan memegang kepemimpinan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan tersebut untuk periode 2026-2027.

Tantangan Domestik

Perjalanan Prabowo dalam kaitannya dengan peran dan misi politik luar negeri di awal pemerintahannya dapat dibilang sangat bagus. Dengan gaya diplomasi yang cukup memukau, ia dapat dengan mudah membangun relasi internasional. Dan misi pilitik luar negerinya bukan sekedar jalan-jalan semata, melainkan membawa hasil yang gemilang.

Buktinya, Prabowo berhasil membawa pulang komitmen investasi asing untuk Indonesia sebesar total 18,5 miliar dollar AS atau Rp 294,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.922) dari sejumlah kegiatan yang dilakukannya saat lawatan luar negeri.

Namun hal yang hampir luput diperhatikan adalah dukungan stabilitas politik dari dalam negeri.

Beberapa kasus dalam negeri yang belakangan ini muncul ke permukaan dan menjadi diskursus publik seyogiyanya harus segera diakhiri.

Wacana kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 yang banyak mendapat kritik publik, misalnya, harus segera diredam agar tak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Wacana kenaikan PPN ini sungguh memicu kegelisahan atau kegundahan masyarakat, dan barang tentu akan berimbas pada berbagai sektor kebutuhan pokok masyarakat.

Tidak dipungkiri, penerapan kebijakan ini secara obyektif memang menjadi upaya pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan nasional infrastuktur negara dan menjaga keseimbangan fiskal negara.

Dan, percepatan pembangunan infrastruktur ini menjadi suatu keharusan pemerintah dalam meningkatkan hilirisasi efisiensi dan perekonomian logistik seluruh wilayah Indonesia.

Namun banyak pengamat menyebut, dampak kenaikan PPN ini tentunya berimbas pada penurunan daya beli masyarakat dan bahkan menimbulkan pergeseran budaya konsumsi masyarakat.

Kebijakan ini akan memiliki dampak bergilir pada masyarakat dengan kelas ekonomi menengah atas dan kalangan atas. Lalu, pada waktunya, kebijakan itu memicu reaksi publik untuk melakukan aksi demonstrasi, penolakan atas kebijakan tersebut.

Problem domestik lain yang bisa jadi memunculkan gejolak adalah hasil sidang vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi timah senilai Rp300 triliun.

Terdakwa utama Harvey Moeis, justru hanya divonis 6,5 tahun penjara, dan lebih ringan dari tuntutan awal yakni hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 1 tahun.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar atau menghadapi tambahan hukuman penjara 6 tahun (Tempo, 30/12/2024).
Lemahnya Legitimasi

Hasil sidang kasus timah ini juga secara gamblang membuat masyarakat tidak puas terhadap putusan-putusan hukum belakangan ini. Tak urung, polemik pun bermunculan.

Kritikan, hingga cemoohan tak sedikit dilayangkan kepada pemerintahan Prabowo. Mereka menilai bahwa penguasa hanya takut kepada mereka para pemodal. Narasi bahwa pemerintah Prabowo tak ubahnya dari penguasa oligarki pun bermunculan di sosial media.

Fakta ini sangat ironis, di satu sisi pemerintah getol melakukan safari internasional namun di sisi lain polemik demi polemik yang mengarah pada gerakan demonstrasi di pusaran pemerintahan yang masih seumur jagung justru bertaburan.

Pemerintahan Prabowo sudah seharusnya mengedepankan stabilitas politik di dalam negeri, karena memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilannya.

Dalam konteks ini, stabilitas politik tidak hanya mengacu pada ketenangan dari konflik domestik, tetapi juga konsistensi kebijakan serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Diakui atau tidak, tingkat stabilitas politik suatu negara secara langsung juga akan memengaruhi tingkat investasi. Ketika suatu negara mengalami ketidakstabilan politik, investor juga cenderung enggan untuk berinvestasi karena risiko yang tidak pasti.

Stabilitas politik ini penting, karena sangat memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jadi, adanya stabilitas politik yang baik akan melahirkan legitimasi yang kuat.
Gilley (2006) mendefinisikan legitimasi politik sebagai dukungan politik yang mencakup penilaian masyarakat terhadap negara.

Legitimasi politik suatu negara adalah sejauh mana individu menganggap sistem politik sah atau valid berdasarkan nilai-nilai utama mereka. Legitimasi politik suatu negara menentukan kualitas pemerintahan.

Mengutip cambridge.org (2024), gagasan bahwa warga negara mendukung kebijakan dan tindakan negara dan merasa nyaman mematuhi aturan-aturan tersebut sangat penting bagi pemerintahan karena tiga alasan.

Pertama, jika warga negara memiliki keyakinan terhadap hak negara untuk memegang dan menjalankan kekuasaan politik, hal itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya, sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut.

Kedua, kesesuaian dengan aturan dan regulasi menciptakan supremasi hukum yang lebih baik, yang merupakan komponen pemerintahan yang penting.

Ketiga, warga negara merasa nyaman menyuarakan pendapat mereka di negara yang sah secara politik tanpa terlibat dalam kekerasan yang bermotif politik. Semua faktor ini meningkatkan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, legitimasi politik menentukan kualitas pemerintahan.

Sebagai penutup, perjalanan diplomatik Prabowo dalam mengemban misi politik luar negeri RI dapat dikatakan sudah bagus, terutama didukung adanya capaian yang luar biasa. Namun stabilitas politik dalam negeri juga patut dibangun dengan baik.

Kebijakan pro rakyat dan minimnya polemik sesungguhnya menguatkan legitimasi politik terhadap pemerintah. Jika demikian, visi membangun Indonesia Emas 20245 akan lebih mudah dilaksanakan. (red/yh)

Penulis
Dr. Ali Martin, SIP., M.Si. Dosen dan Kajur S2 MIP / Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

Editor : Yuris. T. Hidayat