KNPI Dorong Reformasi Sistem Pemilu dan Partai Politik

Jakarta, JatimUPdate.id – Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Partai Politik untuk memastikan kualitas demokrasi Indonesia lebih baik di masa mendatang. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen", di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Putri mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem politik.

"Pemilu 2024 menunjukkan banyak kemunduran, termasuk putusan hukum yang tidak dijalankan, seperti penataan dapil dan afirmasi perempuan. Revisi UU Pemilu dan Partai Politik harus menjadi prioritas untuk memperbaiki kelemahan ini," katanya.

Ia menyoroti perlunya transparansi dan inklusivitas dalam proses politik.

"Revisi ini bukan hanya untuk memperbaiki teknis pemilu, tetapi juga menciptakan partai politik yang lebih kuat dan transparan. Tanpa reformasi, partai politik akan terus menghadapi tantangan dalam rekrutmen dan kaderisasi," tambahnya.

Menurut Putri, UU Partai Politik terakhir kali direvisi pada 2011. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, banyak perubahan dinamika politik yang membutuhkan penyesuaian regulasi.

"Kita perlu memastikan partai politik benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya alat politik jangka pendek," jelasnya.

Reformasi ini juga dianggap penting untuk memperkuat peran partai politik non-parlemen.

"Partai-partai non-parlemen sering terpinggirkan dalam sistem politik. Revisi UU Politik harus memberikan mereka kesempatan yang adil untuk bersaing dan berkontribusi dalam demokrasi kita," kata Putri.

Dalam diskusi tersebut, DPP KNPI juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung. "Kami ingin revisi ini menjadi hasil dari aspirasi seluruh elemen masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan rakyat," ujarnya.

Untuk itu, DPP KNPI berencana menggelar diskusi serupa di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami akan bekerja sama dengan DPD KNPI di setiap daerah untuk menyerap masukan dari masyarakat mengenai format pemilu terbaik. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen kami terhadap demokrasi yang lebih inklusif," tegas Putri.

Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi sistem politik Indonesia. "Jika revisi ini dilakukan dengan tepat, Pemilu 2029 bisa menjadi ajang demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan mewakili berbagai kelompok," tambahnya.

Putri juga menyoroti perlunya perbaikan teknis pelaksanaan pemilu. "Prosedur pemilu harus diperbaiki, terutama untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahap. Dengan begitu, hasil pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat," ungkapnya.

Selain itu, Putri menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara pemilu.

"Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu ditingkatkan agar potensi pelanggaran bisa diminimalkan," katanya.

Melalui serangkaian diskusi ini, KNPI berharap dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

"Kami ingin memastikan suara rakyat terdengar dalam proses pembentukan regulasi baru. Demokrasi yang inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat," tutupnya.

Dengan berbagai langkah ini, KNPI optimistis Pemilu 2029 dapat menjadi tonggak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia, sekaligus memperkuat sistem politik yang lebih adil dan transparan (*).

Editor : Redaksi