“Mengingat besarnya kepercayaan para calon advokat kepada PERADI dengan bukti jumlah peserta Gelombang 2 yang total diikuti 3.891 peserta se-Indonesia, membuat
Hukum dan Kriminal
Polres Metro Jakarta Barat Gelar Apel KRYD Antisipasi 3 Kejahatan Jalanan, 126 Personel Gabungan Diterjunkan
"Kegiatan ini sebagai wujud kehadiran aparat keamanan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Tri
HMI Cabang Kota Bogor Apresiasi Langkah BNN Ungkap Jaringan Narkotika Rp5 Triliun
“Kami akan terus mengejar dan menindak setiap jaringan, baik nasional maupun internasional,” ujar Suyudi Seto.
FORHATI Bondowoso Edukasi HIV/AIDS dan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
“Edukasi adalah kunci untuk mencegah penularan dan membangun lingkungan yang lebih sehat,” ujar Nasifah.
Peringati Hakordia 2025, Sekda Fenny Tegaskan ASN Sidoarjo Wajib Bebas Korupsi
“Tanpa dukungan panjenengan semua, kita tidak akan pernah berhasil,” ujar Fenny
Pengroyokan di Smelting Ilegal PT GRS Mulai Disidang
Serang, Jatimupdate.id - Lima terdakwa dan seorang oknum Brimob pelaku pengeroyokan terhadap pegawai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan seorang wartawan
Dr. Dhifla : KUHAP baru melindungi Hak Masyarakat yang disinyalir tersandung kasus Pidana
Jakarta, JatimUPdate.id - Praktisi Hukum DR. Dhifla Wiyani, SH, MH sangat mengapresiasi di sahkannya KUHAP baru oleh DPR RI pada 18 November yang lalu. Dr.
Menko Yusril: Keputusan Presiden Prabowo Merehabilitasi Eks Direksi PT ASDP Telah Sesuai Prosedur
"Sebelum menandatangani Keppres Rehabilitasi kepada tiga mantan Direksi PT ASDP tersebut, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan Mahkamah Agung. MA telah
Presiden Prabowo Subianto Rehabilitasi Mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi
Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, "Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah Bapak Presiden telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap t
DR. Dhifla : KUHAP Baru Tingkatkan Standar Penegakan Hukum
Jakarta, JatimUPdate.id - Praktisi hukum DR. Dhifla Wiyani, SH., MH., menilai pengesahan KUHAP baru oleh DPR RI bukan hanya sekadar pembaruan regulasi, tetapi