Jakarta, JatimUPdate.id - Sengketa hukum yang menyeret nama Masjid KH Abdurrahman Wahid di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, memicu reaksi keras dari
Hukum dan Kriminal
Komisi Informasi Ingatkan Kewajiban Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah Se-Jatim
Surabaya, JatimUPdate.id : Mulai tahun ajaran baru 2025/2026 ini ada perubahan-perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru. Awalnya, sistem itu bernama
KPK Geledah Rumah LaNyalla, Kuasa Hukum Kusnadi Yakini Tak Terkait Kasus Kliennya
Surabaya, JatimUPDate.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya masih terus bergerak, melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi Bansos DPRD Provinsi
Rangkaian Acara Tradisi Penyambutan dan Pelepasan Kapolres Trenggalek
“Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama bertugas. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin, sehingga Trenggalek tetap aman dan kondusif,” ujar AKBP
HUT Satpol PP ke 75, Bupati Jember: Yang Penting Kesejahteraannya Bukan Jumlahnya
"Ini masih penjajakan, jika memungkinkan apa gak bisa kita buat even semacam JFC, tetapi ini Drumband," ujar Bupati Jember.
Serah Terima Jabatan Kapolres Trenggalek Tahun 2025 di Mapolda Jatim
“Mutasi adalah hal biasa dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan. Saya yakin pejabat baru mampu mengemban amanah dengan penuh integrit
PKL Pepelegi Protes Penertiban Bangli, Wakil Bupati Turun Tangan Redam Penolakan
Dalam dialog tersebut, para PKL akhirnya sepakat membongkar sebagian warung mereka demi memberi akses jalan bagi alat berat.
Majelis Hakim PHI Menangkan Gugatan Jurnalis Lawan CNN Indonesia
“Sudah ada dua lembaga berbeda yang menyatakan CNN Indonesia bersalah. Pertama dari Disperinaker Surabaya, dan kini dari PHI. Masih mau ngeles apa lagi?” ujar F
Satreskrim Polres Lamongan Gelar Jumat Curhat Bersama Komunitas Delivery Order
"Kegiatan Jumat Curhat merupakan wadah untuk menampung aspirasi, keluhan, serta memberikan edukasi hukum yang relevan dengan tantangan yang mereka hadapi," kata
Bertemu Ketua Mahkamah Agung, Bamsoet Dukung MA Wujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung
MA harus mampu untuk menjaga independensinya dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.