Jakarta, JatimUPdate.id - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan
Dewan Pers
Dewan Pers Serahkan Masukan ke Pemerintah Terkait Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Dewan Pers Serahkan Masukan ke Pemerintah Terkait Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Oknum Mengaku Wartawan Terjaring OTT di Mojokerto, Dewan Pers: Itu Pemerasan, Bukan Kerja Jurnalistik
“Kalau ada indikasi meminta uang agar berita diturunkan, itu bukan lagi sengketa pers. Itu sudah masuk ranah pidana, yakni pemerasan,” kata Abdul Manan.
Pernyataan Dewan Pers No: 04/P-DP/III/2026 tentang Perjanjian Perdagangan Resiproka RI dan AS
Pernyataan ini diteken di Jakarta, pada Rabu (11/03/2026) oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, selaku Ketua Dewan Pers.
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Dikenai Sanksi Pidana/Perdata Dalam Profesinya
Jakarta, JatimUpdate.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terkait uji materiil Pasa 8 Undang-undang Nomor
Negara, Media Massa dan Ancaman Kualitas Manusia
Situasi krusial dan dilematik itu ditangkap dan ditanggapi dengan jujur oleh Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir. Dia melontarkan gagasan agar negara hadir.
Akhmad Munir : Dilema Industri Pers Saat Ini Seperti Kiasan Di Benci Tapi Dirindukan
"Saya mengawali statement, dengan kalimat industri pers nasional sekarang ini dalam posisi DILEMATIK," kata Munir membuka obrolan di grup wa tersebut.
Dari "Kaleidiskop Media Massa 2025", Perlu Intervensi Negara untuk Menjaga Eksistensi Media
Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan bahwa media massa di Indonesia saat ini sedang berada pada posisi yang krusial. "Perlu intervensi negara untuk menyelama
Kaleidoskop Media Massa Indonesia 2025
Kegiatan tersebut bertajuk ‘’Kaleidoskop Media Massa 2025’’, akan diadakan di Aula Dewan Pers Jl Kebun Sirih, Jakarta, Selasa (23/12), mulai pukul 13 30.