Akhmad Munir : Dilema Industri Pers Saat Ini Seperti Kiasan Di Benci Tapi Dirindukan

Jakarta, JatimUPdate.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bareng Dewan Pers menggelar "Kaleidoskop Media Massa 2025", di Aula Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (23/12).

Acara yang juga disiarkan oleh kanal youtube Akbar Faisal itu atau lebih populer kanal podcast AFU (Akbar Faisal Uncensored, dan disiarkan secara langsung melalui live streaming itu, membahas tentang seputar persoalan kebebasan, keberlanjutan, dan tantangan supremasi algoritma terhadap media menjadi isu utama yang diperbincangkan oleh para pakar dan pelaku media itu.

Dalam rilis yang diterima Redaksi JatimUPdate.id menyebutkan bahwa Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan bahwa media massa di Indonesia saat ini sedang berada pada posisi yang krusial. "Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia," kata Munir.

Tantangan utama adalah persaingan dengan media sosial yang sangat keras, dominasi platform digital yang masif, serta lemahnya kemampuan manajemen media dalam mengantisipasi transformasi digital.

Meski demikian Akhmad Munir di salah satu Grup WA, Silaturahmi PWI Jatim menguraikan pendapatnya relatif panjang dan untuk itu Redaksi JatimUPdate.id mengutipnya, pada Rabu (24/12/2025).

"Saya mengawali statement, dengan kalimat industri pers nasional sekarang ini dalam posisi DILEMATIK," kata Munir membuka obrolan di grup wa tersebut.

Lebih jauh Munir menjelaskan bahwa posisi Pers sangat sulit dan dilematis, satu sisi harus berhadapan dengan hegemoni pemilik modal internal (pemilik media) dan eksternal (pemilik kepentingan), dan kekuasaan, di sisi lainnya harus memastikan terjaminnya kebebasan/kemerdekaan pers.

"Di saat bersamaan, kita berada dalam situasi industri media yg sedang tidak baik-baik saja, sebagai dampak dari disprupsi teknologi media/informasi dan platform global, yg sangat mempengaruhi finansial industri media," ungkap Alumni Fisip Universitas Jember itu.

Lebih dalam mantan Ketua PWI Jatim itu menjlentrehkan bahwa dilema posisi industri media dan dunia pers itu mesti secara perlahan tetap terjaga daya hidupnya alias elan vitalnya.

"Kita ingin menguatkan eksistensi media massa, yakni terjamin kebebasannya, sekaligus keberlangsungannya, maka negara [bukan pemerintah] perlu intervensi [dimaknai hadir dengan sungguh-sungguh]. Kehadiran negara ini, juga harus dimaknai hadir di sistem negara demokrasi [seperti di Indonesia] bukan di sistem otoriter/fasis," ungkap Munir.

Secara khusus, Munir menerangkan argumentasi yang paling mungkin negara intervensi atau dalam pengertian hadir dengan sunguh-sungguh itu adalah menguatkan pers sebagai PILAR keempat demokrasi, yg menjaga dan merawat demokrasi.

"Tiga pilar [trias politica] eksekutif, yudikatif dan legislatif berada dalam sistem/struktur negara, yg semuanya dibiayai negara, sementara pers Pilar keempat yakni Pers, di luar struktur/ sistem kenegaraan, regulasi yang ada tidak memadai untuk menjamin kebebasan dan keberlangsungan media massa," ujarnya.

Agar memastikan demokrasi berjalan sehat, seimbang dan saling menguatkan atau mengutip pendapat Filosuf Max Weber tentang skema atau Tipe ideal, kata Munit, maka pilar keempat harus diperkuat, dengan kehadiran negara untuk memperkuatnya,

"Kehadiran Negara ini baik melalui program jangka pendek (misalnya insentif pajak dll) dan jangka menengah dan panjang, melalui regulasi-regulasi yang menguatkan tantangan pers tadi, kebebasan, keberlangsungan dan kemajuan teknologi serta hegemoni plattfom digital," tegasnya.

Diakhir penyataannya, Akhmad Munir masih menaruh rasa optimisme tentang keberlangsungan kehidupan dunia pers meski saat ini dibalut dilema yang cukup pelik.

"Dilematika pers kita sekarang ini sepertinya cukup pas dikiaskan dengan kalimat benci tapi rindu," tuturnya menutup pernyataan. (yh/ya)

Editor : Yoyok Ajar