Surabaya, JatimUPdate.id - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud meminta pemkot melakukan pengawasan ketat terkait pajak restoran atau pajak minumuan.
Pasalnya sebut elit partai Demokrat tersebut, banyak ruko sudah beralih fungsi menjadi kafe seperti di Jalan Tunjungan.
Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
"Sekarang banyak rumah atau toko yang berubah menjadi kafe-kafe ya. Tidak cuma di Jalan Tunjungan, tapi di beberapa wilayah sama. di tempat saya tinggal di Manukan, itu banyak. Sudah jadi kafe. Ada warkop yang meningkat menjadi kafe." tutur Machmud, Minggu (26/1).
Machmud menekankan, pemkot harus bertindak tegas segera memberlakukan pajak restoran atau pajak minuman tersebut.
Baca juga: Bazar Ramadan Wajib Izin Forkopimcam, Buleks: Kampung Diberi Kemudahan, Jalan Protokol Diawasi Ketat
Pasalnya, mayoritas pengusaha resto itu memberlakukan PPN kepada pembeli. Sayangnya, sesal Machmud PPN itu diduga tidak disetor ke pemkot sehingga terindikasi korupsi.
"Pemerintah kota harus menarik itu. Pajak restoran yang harus disetor ke Pemkot, kalau itu tidak ditarik, kebanyakan pengusaha restonya itu narik pajak kepada pembeli, ada PPN tulisannya." imbau Machmud.
Baca juga: Tak Hanya Fiber Optik, Agoeng: Tower Monopole juga Harus Diterbitkan
Maka dari itu, dia menekankan Bapenda mengikuti perkembangan yang berubah daratis di lapangan, agar tidak dimanipulasi oleh pengusaha yang enggan membayar pajak.
"PPN itu berhenti di pengusaha resto saja, tidak disetor, ini namanya korupsi. Petugas pajak Bapenda harus mengikuti perkembangan perubahan di lapangan. Perubahan dari warkop menjadi resto atau dari kafe menjadi restoran besar. Tapi faktanya yang saya tahu perkembangan di lapangan tidak diikuti." demikian Mochamad Machmud.
Editor : Yuris. T. Hidayat