Polisi Bersama Rakyat : Prioritas Program Kerja 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Jakarta, JatimUPdate.id - Program kerja Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, berfokus pada enam program prioritas transformasi Polri yang dipaparkan saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sangat realistis dan membangun jiwa polisi bersama masyarakat.
"Paradigma Polisi bersama masyarakat itu sangat tepat saat ini di hadirkan sebagai upaya membangun soliditas dan kedekatan Polisi dengan masyarakat," kata Prof. Dr. Juanda, S.H. M.H Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul dan sebagai anggota Penasihat Ahli Kapolri bidang Hukum Tata Negara melalui telpon malam tadi.
Secara struktural Kapolri merencanakan penguatan kelembagaan dengan menata postur Mabes Polri agar semakin strategis dan ramping, Polda yang proporsional dan suportif, Polres yang kuat sebagai kesatuan operasional dasar, serta Polsek yang tangguh dan dekat dengan masyarakat dengan menyederhanakan struktur yang tumpang tindih.
Selanjutnya dibidang pembinaan
SDM dan Pola Rekrutmen: Kapolri akan membenahi seluruh siklus SDM berbasis meritokrasi dan rekam jejak integritas tanpa ruang bagi praktik titipan, transaksi, maupun sponsorship.
Pola pembinaan seperti ini akan melahirkan Polisi yang berkualitas, profesional, tangguh dan clear dan clean.
Dan yang tidak kalah strategis Program Kapolri yang baru adalah nenyentuh penguatan Pelayanan Publik: Menggeser pelayanan publik dari sekadar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga yang cepat, terintegrasi, transparan, dan memanfaatkan digitalisasi untuk mencegah pungli.
Program ini harus didukung untuk menghadirkan pelayanan yg cepat dan transparan.
Tidak hanya bidang pelayanan tetapi sektor Penguatan Penegakan Hukum akan dilakukan perubahan dengan mengubah ukuran keberhasilan dari jumlah kuantitas perkara menjadi kualitas penanganan yang sah, berbasis bukti, berkeadilan, serta penguatan forensik digital dan pelacakan aset.
Sektor Pengawasan: Menggeser sistem pengawasan dari reaktif menjadi berbasis risiko dengan jejak pengaduan yang jelas, tenggat waktu, dan perlindungan pelapor.
Juga dibidang Akuntabilitas Anggaran: Kapolri mengaitkan perencanaan anggaran secara bottom-up dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.
Selain itu, program 100 hari pertama difokuskan pada perbaikan layanan di tingkat Polsek/Polres serta pemberantasan judi daring dan narkoba.
Program ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas dan membutuhkan peran serta kontribusi semua komponen masyarakat.
"Kesemua program Kapolri yang baru tersebut tentu semua jajaran dan level anggota kepolisian harus cepat memahami agar dapat menyesuaikan untuk diimplemntasikan secara nyata sampai di tingkat Polsek," Kata Prof. Juanda, Ketua Dewan Pembina Peradi Maju.
Editor : Yuris. T. Hidayat
