Bondowoso, JatimUPdate.id,- Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah berani dalam efisiensi anggaran.
Baca juga: BREAKINGNEWS: Jembatan Sukowiryo di Jalan Mastrip Bondowoso Ambrol Satu Sisi, Akses Dibatasi Ketat
Bupati Abdul Hamid Wahid atau yang akrab disapa Ra Hamid, bersama Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i, menegaskan bahwa tidak akan ada anggaran pembelian mobil dinas untuk tahun 2025.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan bijaksana, serta memastikan setiap anggaran dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Fokus pada Kebutuhan Mendesak
Ra Hamid menegaskan bahwa anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurutnya, masih banyak sektor yang lebih membutuhkan perhatian dibandingkan belanja kendaraan dinas.
"Ada banyak kebutuhan mendesak yang lebih prioritas, seperti kekurangan anggaran insentif, BPJS untuk tenaga kesehatan, serta bantuan honor bagi guru ngaji," ujarnya, (14/3/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
DPRD Bondowoso Dukung Kebijakan
Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
Langkah Bupati ini mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir.
Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang bijak dalam mengelola anggaran daerah.
"Menurut saya, ini cukup bagus. Mengingat saat ini pemerintah masih dalam masa efisiensi anggaran," ujarnya kepada media, (14/3).
Selain meniadakan anggaran mobil dinas, Ra Hamid juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran akan diterapkan di berbagai sektor untuk menghindari pengeluaran yang kurang produktif.
Pemerintahan Transparan - Akuntabel
Baca juga: Bupati Bondowoso Resmi Buka Festival Ramadhan 2026, Dorong Ekonomi Rakyat dan Pelestarian Budaya
Sebagai bagian dari visi Bondowoso Berkah, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Ra Hamid bahkan berencana melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan guna memastikan setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
"Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin terbuka dan bisa diawasi bersama," tambahnya.
Dengan menekan pengeluaran yang kurang mendesak dan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat