Surabaya, JatimUPdate.id – Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif, merespons positif langkah Pemkot menyerahkan pengelolaan Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Jeruk, Lakarsantri kepada PD RPH.
Namun, dari sudut pandangnya terdapat sejumlah kekurangan pada RPU itu, utamanya kelayakan fasilitas yang tersedia.
Baca juga: Komunitas Gelora Juang Kunjungi Fraksi PDIP Surabaya, Dialog Kedewanan dan Peran Parpol
"Kami melihat kondisi alat-alatnya masih belum optimal. Beberapa peralatan terlihat sudah tua dan kurang layak pakai, bahkan sekitar 40 persen dari alat yang ada perlu diganti dengan bahan stainless agar higienitasnya terjamin. Ini penting karena produk yang dihasilkan akan dikonsumsi masyarakat," kata Afif Senin (21/4).
Afif juga menyoroti akses jalan menuju RPU yang dianggap belum layak serta regulasi sentralisasi pemotongan unggas.
Baca juga: Di Balik Riuh Konten Sidak, Merawat Sistem vs Panggung Politik 2029
Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh pemotongan unggas yang saat ini tersebar di pasar-pasar tradisional dapat dipusatkan di RPU Jeruk Lakarsantri.
"Untuk mendukung sentralisasi, perlu adanya peraturan wali kota (perwali) agar pedagang unggas di pasar dapat diarahkan ke sini untuk proses pemotongan. Ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan produk unggas yang beredar di masyarakat," paparnya.
Baca juga: Kembalikan Nama Baik Lurah Forum RTRW Tambak Wedi Layangkan Surat RDP ke DPRD
Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Isnugroho, mengatakan bahwa RPU Jeruk Lakarsantri merupakan fasilitas pemotongan unggas pertama di Surabaya yang dibangun secara representatif dan higienis oleh Pemkot.
"Secara fisik bangunan sudah selesai dan kuncinya sudah diserahkan kepada kami. Tapi kami masih perlu memastikan seluruh sarana pendukung seperti air bersih, listrik, dan jalur distribusi berjalan lancar sebelum mulai beroperasi," kata Fajar. (*Roy)
Editor : Miftahul Rachman