Lumajang, JatimUPdate.id - Pemerintah Indonesia kini menempatkan perhatian utama pada pembangunan masyarakat desa, bukan hanya infrastruktur.
Baca juga: JKSN - Pergunu Perkuat Persatuan Pendidikan, Menteri Desa Soroti Lonjakan Desa Ekspor hingga Rp0,5 T
Hal ini disampaikan oleh Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, dalam acara Konferensi Wilayah PII Jawa Timur pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Pendopo Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya, Zainuddin Maliki menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur ke masyarakat desa.
"Asta cita keenam Presiden Prabowo adalah membangun dari desa dan dari bawah, dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya di hadapan peserta konferensi, yang juga dihadiri oleh Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Ir. Joko Irianto.
Zainuddin menekankan bahwa, berbeda dengan era sebelumnya, Menteri Desa kini memegang tanggung jawab utama dalam mencapai tujuan pembangunan ini.
"Menteri Desa harus bertanggung jawab secara langsung atas keberhasilan ini, sementara menteri sebelumnya tidak memiliki beban yang sama," tegasnya.
Zainuddin juga menggarisbawahi keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dicapai selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2024.
Selama periode tersebut, panjang jalan tol yang dibangun mencapai sekitar 2.433 kilometer, jauh lebih banyak dibandingkan total 780 kilometer yang dibangun dalam 40 tahun sebelumnya, sejak 1978.
Percepatan pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh negeri.
Baca juga: Kementerian Desa Tegaskan Kewajiban Publikasi Penggunaan Dana Desa Secara Terbuka
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan masyarakat desa, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Presiden menargetkan agar 80.000 koperasi desa terbentuk pada bulan Juni 2025 dan sudah beroperasi pada bulan September," jelas Zainuddin.
Ia menambahkan, warisan yang ingin dibangun adalah menjadikan desa sebagai pusat investasi, bukan hanya sebagai lokasi infrastruktur.
Prof. Zainuddin mengambil contoh reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping di Tiongkok, yang berhasil membangkitkan ekonomi pedesaan melalui kebijakan pro-petani.
Alokasi dana yang ditingkatkan untuk mendukung produksi dan layanan publik telah mengubah pedesaan menjadi pilar pertumbuhan yang kuat.
Baca juga: Wamen Viva Yoga: Kementrans Melakukan Pemulihan di Wilayah Kawasan Transmigrasi
Dengan kebijakan tersebut, Tiongkok berhasil membebaskan pajak pedesaan yang diperkirakan mencapai 75 hingga 100 milyar dolar, yang mendorong sentra-sentra pertanian berkembang pesat.
"Kini, Tiongkok menjadi negara yang kuat dan berada di garis depan Asia Baru," ungkapnya.
Zainuddin optimis bahwa jika program pembangunan desa dapat dijalankan dengan akuntabilitas yang baik, arus investasi ke desa melalui Koperasi Desa Merah Putih bisa menciptakan gelombang perubahan signifikan.
"Ini bisa menjadi titik balik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdepan di Asia Baru," tutupnya.
Dengan perubahan fokus ini, pembangunan masyarakat desa diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan, menciptakan peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat