Bondowoso Tanpa DAK dan Insentif Fiskal, Tapi Tak Korbankan Honorer

Reporter : M Aris Effendi
Wakil Ketua DPRD Bondowoso yang juga Ketua DPD Golkar Bondowoso, Ady Kresna saat jumpa pers.

 

Bondowoso, JatimUPdate.id, - Di tengah defisit anggaran dan tekanan kebijakan efisiensi dari pusat, Bondowoso tak banyak pilihan. Jalan rusak tetap menganga di banyak wilayah.

Baca juga: Jembatan Sentong Bondowoso–Jember Ditutup Total, Struktur Ambrol dan Retak Parah, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Anggaran infrastruktur mengecil. Sanksi fiskal pun menghantam. Namun di antara semua kesulitan itu, satu keputusan tetap dijaga, yaitu tidak merumahkan pegawai honorer.

"Padahal bisa saja anggarannya dialihkan untuk aspal jalan," ujar Ketua DPD Golkar Bondowoso, Ady Kriesna, Senin (9/6/2025), saat ditemui usai penyerahan daging kurban di kantor partai.

"Tapi Bupati tidak begitu. Bupati memilih mencari solusi lain daripada mengorbankan masyarakat," tambahnya.

Pernyataan Kriesna bukan basa-basi politik. Tahun 2023 lalu, Bondowoso sempat mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pariwisata. Namun proyek itu tak digarap.

Akibatnya, tahun ini Pemkab Bondowoso kena sanksi dan tidak menerima DAK lagi.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Jembatan Sukowiryo di Jalan Mastrip Bondowoso Ambrol Satu Sisi, Akses Dibatasi Ketat

Tak berhenti di situ. Pemkab juga tidak memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk tahun 2025.

Hal ini pernah diberitakan JatimUPdate.id, di mana Bondowoso masuk dalam daftar daerah yang tidak kebagian dana karena rendahnya penyerapan dan buruknya pengelolaan program pada tahun sebelumnya.

“Jadi betapa sulitnya Bupati dalam memimpin Bondowoso. Dari segi finansial, kita defisit, tidak dapat insentif fiskal, dan DAK juga tidak turun,” ungkap Kriesna yang juga Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Di sisi lain, tekanan publik tak kalah besar. Infrastruktur jalan menjadi sorotan utama. Namun Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakilnya Ra As’ad memilih bertahan, memulai dari yang bisa mereka kerjakan. “Pemerintahan Ra Hamid – Ra As’ad ini berangkat dari minus,” tegas Kriesna.

Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik

Sebagai bentuk dukungan politik, Fraksi Golkar mengalokasikan 60 persen pokok-pokok pikiran (pokir) anggotanya untuk sektor infrastruktur. Golkar yakin, dalam lima tahun ke depan, visi-misi “Bondowoso Berkah” akan mulai terlihat dampaknya.

Menurut Kriesna, langkah-langkah kecil dan keputusan sulit adalah bagian dari proses. Termasuk keputusan untuk tetap menggaji honorer non-PPPK di tengah krisis. “Itu keputusan yang berat tapi berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Kini, Bondowoso memang sedang tertatih. Tapi bagi Ady Kriesna dan partainya, tidak semua solusi harus dimulai dari angka nol. Ada niat baik, ada tekad politik, dan ada keyakinan bahwa dari titik minus pun, Bondowoso bisa bangkit. (ries/yh).

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru