Jakarta,JatimUPdate.id - Jaringan Kawal (JAKA) Jatim menggelar aksi terkahir di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus dana hibah Pemprov Jatim, Kamis (10/7).
Ketua JAKA Jatim, Musfiq, mengatakan, dugaan kasus korupsi dana hibah merugikan keuangan negara. Sebab, program tersebut nyaris tidak berwujud bahkan jadi bancaan para pejabat elit
Baca juga: KPK Ungkap 3 Pertemuan Bupati Kuansing dengan Pejabat Kemenhut, Ada Pemberian SGD 14.000 ke Menhut
"Kasus korupsi dana hibah yang menelan kerugian uang negara mencapai 7 triliun ini menjadi atensi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, karena program tersebut hampir tidak jelas wujudnya dan bahkan hanya menjadi bancaan para pejabat elit untuk menguntungkan pribadi atau orang serta tindakan koruptif yang bersifat korporasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur." kata Musfiq melalui keterangannya, Kamis (10/7).
Baca juga: Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar, Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK
Musfiq mengaku, pihaknya telah menyetorkan berkas setebal 12 ribu kepada KPK sebagai bukti keterlibatan eksekutif di Jawa Timur.
"Laporan Jaka Jatim Nomor : 37/JakaJatim/LP/Jatim/VII/2025. Dengan harapan KPK bisa menetapkan Gubernur Jatim sebagai tersangka karena secara juklak dan juknis Gubernur Jatim 100 % terlibat dalam pusaran dana hibah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur." demikian Musfiq. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat