Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Surabaya menggarisbawahi rencana pembangunan sepuluh SMP negeri dalam RPJMD yang ditargetkan selesai pada 2029. Anggota Komisi D, Johari Mustawan, menegaskan perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada sekolah negeri saja.
Johari menyatakan, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di Surabaya, utamanya sebelum APBD kota kuat. Oleh sebab itu, peran sekolah swasta harus tetap diperhatikan dalam pengembangan pendidikan.
Baca juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
“Peran sekolah swasta sangat signifikan dalam pengembangan pendidikan kota Surabaya. Ketika APBD Surabaya sudah kuat, tetap harus memperhatikan juga pengembangan sekolah-sekolah swasta yang ada,” kata Johari, Senin (11/8)
Menurutnya, mekanisme penerimaan siswa baru perlu diatur agar tidak hanya memperhitungkan sekolah negeri, tapi juga kursi yang tersedia di sekolah swasta.
“Perlu diatur bagaimana memasukkan calon siswa baru ke SMP sehingga pagu tidak hanya menghitung sekolah negeri saja, tapi juga jumlah seat di sekolah-sekolah swasta. Itu sangat penting untuk diperhitungkan,” jelasnya.
Johari juga menekankan pentingnya kesempatan bagi sekolah swasta untuk mempromosikan diri ke sekolah dasar, baik negeri maupun swasta.
Sehingga tutur dia tercipta keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Sekolah swasta tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Komitmen sekolah negeri terhadap pembatasan pagu harus konsisten, jangan sampai pagunya sudah terpenuhi tapi membuka rombongan belajar baru,” tegasnya.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
Ia menambahkan, pembatasan rombongan belajar (rombel) harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
Ia menekankan, jika kuota sudah penuh, penambahan rombel tidak diperbolehkan.
“Kalau rombel itu bisa ditransparankan, diperlihatkan kepada masyarakat berapa rombel yang terima di setiap sekolah negeri. Kalau sudah terpenuhi berarti dia sudah tidak boleh menambah rombel lagi,” jelasnya.
Siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, menurut Johari, dapat dialihkan ke sekolah swasta di sekitar lokasi.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
“Walaupun mungkin pemindahannya masih banyak bisa dialokasikan ke sekolah-sekolah swasta yang mungkin ada di sekitar situ,” ujarnya.
Johari juga mengingatkan perlunya pemerataan fasilitas sekolah negeri di setiap kecamatan.
“Saat ini keterpenuhan sekolah negeri belum merata. Ada sekolah misalnya di kecamatan Sawahan yang sekolahnya masih sangat terbatas, begitu juga di daerah-daerah barat Surabaya,” demikian Johari Mustawan. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman