Jakarta, JatimUPdate.id - Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN, menurutnya, harus hadir sebagai instrumen negara dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Hal itu disampaikan Misbakhun dalam Dialog Publik yang digelar Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kamis (29/01/2026)
“Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan yang stabil dan terus meningkat, akan terjadi kenaikan kapasitas produksi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan material masyarakat,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pendapatan per kapita, investasi, serta penurunan tingkat pengangguran. Karena itu, APBN harus diposisikan sebagai instrumen utama kemakmuran rakyat.
Misbakhun juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu bentuk intervensi negara untuk menciptakan generasi muda berkualitas. Program tersebut, kata dia, bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
“MBG adalah investasi modal manusia. Ini bukan sekadar cost, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas SDM Indonesia,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan, MBG diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 80 persen untuk bahan baku pangan, program ini dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, serta UMKM lokal.
“Dengan stimulus sekitar Rp76 triliun, dana tersebut akan berputar di petani, peternak, dan UMKM lokal sehingga dampak ekonominya sangat besar,” jelasnya.
Terkait masih adanya ketimpangan kesejahteraan, Misbakhun menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada tiga strategi utama, yakni penyediaan kebutuhan pokok, sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha.
Program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta program perumahan rakyat layak huni.
Dialog publik tersebut juga dihadiri Direktur Strategi Anggaran dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, Rektor Universitas Dr. Soetomo Prof. Dr. Siti Marwiyah, serta Direktur Human Capital & Compliance Bank BNI Munadi Herlambang (*)
Editor : Redaksi