Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi pada Maret 2026.
Baca juga: IDR nilai positif sikap terbuka Presiden Prabowo
Upaya ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi transportasi.
Strategi Percepatan Energi Bersih
Satgas yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, ditugaskan mengoordinasikan berbagai program strategis, antara lain:
- Pembangunan PLTS Masif
Target ambisius membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 Gigawatt (GW) dalam jangka waktu 3,5 hingga 5 tahun.
- Konversi Motor Listrik
Program percepatan konversi 120 juta motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik, guna menekan konsumsi BBM nasional.
- Pemanfaatan Potensi Desa:
Pemasangan panel surya di setiap desa dengan kapasitas 1–1,5 GW per desa untuk menyediakan listrik bersih dan terjangkau bagi masyarakat lokal.
- Konversi PLTD
Mengalihkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang boros BBM menjadi pembangkit berbasis tenaga surya.
Langkah ini juga menjadi respons terhadap tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak dunia yang pada awal Maret 2026 mencapai sekitar USD 90,9 per barel.
Skema Insentif dan Investasi
Pemerintah meluncurkan skema insentif terbaru untuk mendukung percepatan transisi energi, antara lain:
- Subsidi Konversi Motor Listrik
Subsidi Rp 6 juta per unit bagi masyarakat yang mengubah motor bensin menjadi motor listrik.
- Investasi Proyek PLTS.
Pembukaan peluang investasi asing senilai US$ 1,4 miliar untuk pembangunan PLTS awal 50 GW yang ditargetkan rampung akhir 2026.
- Insentif Fiskal Energi Baru Terbarukan (EBT):
Pengurangan atau pembebasan pajak untuk pengembang PLTS guna menekan risiko investasi.
- Kolaborasi Industri:
Kewajiban bagi investor asing untuk bekerja sama dengan pengusaha nasional demi memperkuat rantai pasok panel surya lokal yang saat ini mampu memproduksi 5 GW per tahun.
Lokasi Prioritas Pembangunan PLTS
Baca juga: Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air, Perjuangkan Solusi Dua Negara dan Lompatan Kerja Sama Ekonomi
Pembangunan energi surya difokuskan pada wilayah dengan potensi tinggi dan strategis secara nasional:
- Desa dan Kelurahan (Program Desa Merah Putih)
Pemasangan PLTS di seluruh desa/kelurahan dengan kapasitas rata-rata 1 MW per desa untuk mendukung koperasi desa.
- 15 Provinsi Strategis
Proyek energi hijau senilai Rp 25 triliun telah diresmikan di 15 provinsi, mencakup PLTS skala besar dan pembangkit EBT lainnya.
- Floating PLTS:
Pemanfaatan waduk dan bendungan untuk membangun PLTS terapung tanpa mengorbankan lahan produktif.
- Sentra Industri Panel Surya:
Pembangunan pabrik panel surya diprioritaskan dekat pusat proyek guna menekan biaya logistik.
Dengan pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi dan strategi menyeluruh yang mencakup pembangunan PLTS masif, konversi motor listrik, serta insentif investasi, pemerintah di bawah Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi impor BBM dan mempercepat penggunaan energi bersih. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung kemandirian energi nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi hijau di Indonesia. (dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat