Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik VKTR di Magelang, Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dengan pengucapan sumpah tersebut, para pimpinan dan anggota lembaga pengawas pelayanan publik itu resmi memulai masa baktinya.
Pengangkatan sembilan anggota Ombudsman RI tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman RI.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
Dalam kesempatan itu, seluruh anggota Ombudsman secara bersama-sama membacakan sumpah jabatan. Mereka berjanji tidak akan melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum dalam memperoleh jabatan.
Baca juga: Presiden Prabowo Sampaikan Taklimat Strategis Pemerintahan
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun,” ucap para anggota Ombudsman.
Selain itu, mereka juga menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan adil.
“Saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman, Wakil Ketua Ombudsman, dan Anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” lanjutnya.
Adapun sembilan anggota Ombudsman RI yang resmi dilantik yakni Hery Susanto sebagai Ketua merangkap anggota, Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota lainnya yakni Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.
Pelantikan ini menjadi tahapan akhir dari rangkaian proses seleksi yang panjang. Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menetapkan sembilan nama tersebut melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon yang diajukan Presiden.
Persetujuan resmi kemudian diberikan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa pada Selasa (27/1/2026), melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat