Surabaya, JatimUPdate.id — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam dalam Forum Dialog Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Brunei Darussalam bersama stakeholder di Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (13/4).
Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Timur.
Forum dialog tersebut turut dihadiri secara daring oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah.
Dalam sambutannya, Sekda Adhy menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam mendukung penurunan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data KP2MI/BP2MI, pada tahun 2025 penempatan PMI asal Jawa Timur mencapai 69.925 orang, sementara hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 12.003 orang.
Kontribusi ini dinilai signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekdaprov Adhy juga mengapresiasi peran Pemerintah RI di Brunei Darussalam yang dinilai telah memberikan pelindungan maksimal bagi PMI Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Timur.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Hal ini sejalan dengan tren peningkatan jumlah PMI asal Jawa Timur yang mencapai sekitar seperempat dari total nasional.
“Pekerja Migran Indonesia asal jawa timur jumlahnya terbanyak dibandingkan provinsi lain yakni seperempat dari jumlah nasional dan selalu meningkat setiap tahunnya, PMI merupakan aset sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga pelindungannya harus menjadi perhatian bersama.” ujar Adhy Karyono.
Selain Brunei Darussalam, sejumlah negara tujuan seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia juga menunjukkan tren positif dalam menerima PMI asal Jawa Timur.
Bahkan PMI Jawa Timur tercatat mendominasi penempatan di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi para PMI, mulai dari risiko non-prosedural hingga persoalan hukum dan sosial di negara tujuan.
Baca juga: Jembatan Kaliketek Retak, DPU BM Jatim Pastikan Tetap Aman Dilalui
Untuk itu, diperlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pihak terkait dalam hal penguatan mekanisme dapat terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
Sekda Adhy menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelindungan kepada PMI, salah satunya melalui dukungan kebijakan daerah.
Dibawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai Menteri Sosial, perhatian terhadap pelindungan warga negara di luar negeri menjadi prioritas.
“Ketika terdapat permasalahan PMI di negara penempatan, Pemprov Jatim siap memfasilitasi pemulangan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya.” tegasnya
Tidak hanya pada aspek pemulangan, Pemprov Jatim juga memperkuat pelindungan sejak tahap pra-penempatan yakni melalui pembekalan persyaratan, pemahaman budaya dan bahasa negara tujuan, serta pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Langkah ini dilakukan agar PMI yang diberangkatkan benar-benar siap dan tidak mudah terjebak dalam praktik keberangkatan ilegal atau non-prosedural.
Tidak hanya itu, penguatan juga dilakukan pada program monitoring di negara penempatan.
Baca juga: ASN Wajib WFH Sepekan Sekali Mulai April 2026, Jatim Pilih Hari Rabu demi Efisiensi BBM
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap jalur legal dan resmi yang aman dan terpercaya, mulai dari hulu hingga hilir.
Di akhir, Sekda Jatim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelindungan PMI berjalan optimal, sekaligus menjaga kualitas dan motivasi kerja PMI asal Jawa Timur di kancah global, termasuk di Brunei Darussalam.
“Melalui dialog ini diharapkan akan semakin membuka ruang kolaborasi yang lebih komprehensif, sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia.” pungkasnya
"Ketika satu orang migran dilindungi, sejatinya kita sedang melindungi martabat bangsa kita sendiri." tutupnya
Turut hadir pula jajaran KP2MI/BP2MI, perangkat daerah terkait, serta para stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Timur. (roy/yh)
Pewarta Deby Maria Suzana
Editor : Yuris. T. Hidayat