Sidoarjo, JatimUPdate.id - Keberangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan cyber security menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Baca juga: Dibayangi Temuan Administrasi dan Aset, Pemkab Sidoarjo Lakukan Pembenahan demi Pertahankan WTP
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, mempertanyakan urgensi perjalanan dinas tersebut di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.
Menurut Rizza, momentum keberangkatan Sekda dinilai kurang tepat.
Pasalnya, publik Sidoarjo masih diselimuti kegaduhan usai polemik acara buka bersama bertema “Ala Bollywood” yang sebelumnya menuai kritik karena dianggap terlalu glamor.
“Kami menyayangkan keberangkatan ini. Di satu sisi pemerintah mendorong efisiensi anggaran, namun di sisi lain pimpinan birokrasi justru melakukan perjalanan luar negeri yang urgensinya patut dipertanyakan,” ujar Rizza, Rabu (15/4/2026).
Baca juga: Pemkab dan DPRD Sidoarjo Resmi Hapus IMB, Kini Beralih ke PBG Digital
Pria yang juga menjabat sebagai Kasatkorwil Banser Jawa Timur itu menilai, langkah tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah pelatihan tersebut benar-benar membutuhkan kehadiran langsung seorang Sekda.
Lebih lanjut, Rizza menegaskan bahwa pelatihan terkait keamanan siber semestinya diikuti oleh pejabat teknis yang membidangi langsung, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bukan pejabat pada level manajerial tertinggi di lingkungan ASN.
Baca juga: Pasar Kepuhkiriman Mangkrak, DPRD Sidoarjo Desak Pemkab Audit Total dan Selamatkan Pedagang
Ia juga mendorong agar ke depan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada kalangan muda yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mengikuti pelatihan serupa, guna mendukung keberlanjutan transformasi digital.
Tak hanya itu, Komisi A DPRD Sidoarjo berencana meminta penjelasan resmi terkait dasar penunjukan Sekda sebagai peserta pelatihan tersebut. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui manfaat konkret dari kegiatan itu bagi daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab untuk bertanya: seberapa urgen pelatihan tersebut hingga harus Sekda yang berangkat? Kita butuh efektivitas, bukan sekadar seremoni perjalanan dinas,” tegasnya. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat