Sidoarjo, JatimUPdate.id - Sektor parkir dinilai menyimpan potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal akibat sistem pengelolaan yang dinilai belum tertata secara menyeluruh.
DPRD Sidoarjo pun mendorong pemerintah kabupaten untuk segera melakukan pembenahan melalui penerapan sistem parkir modern berbasis teknologi, termasuk penerapan parkir non tunai.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujianto, menegaskan bahwa langkah konkret perlu segera diambil untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Ia menilai, selama ini pengelolaan parkir, khususnya di tepi jalan umum, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebocoran retribusi hingga lemahnya pengawasan di lapangan.
Menurut Bambang, penerapan sistem parkir non tunai dapat menjadi solusi efektif untuk menekan potensi kebocoran. Dengan sistem digital, seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis dan transparan, sehingga meminimalisir praktik penyimpangan.
“Kalau sistemnya transparan dan akuntabel, potensi kebocoran bisa ditekan. Dengan parkir non tunai, pendapatan bisa meningkat signifikan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026)
Ia menambahkan, dengan jumlah titik parkir yang mencapai ratusan dan tersebar di berbagai wilayah Sidoarjo, diperlukan sistem yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut. Tanpa dukungan teknologi, pengawasan terhadap setoran retribusi parkir akan sulit dilakukan secara optimal.
Selama ini, pengelolaan parkir tepi jalan kerap menuai keluhan masyarakat. Banyak pengguna jasa parkir yang mempertanyakan kejelasan tarif, tidak adanya karcis resmi, hingga dugaan ketidaksesuaian antara pendapatan riil dengan setoran ke kas daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola sektor parkir.
Upaya pembenahan tersebut, lanjut Bambang, tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan parkir juga diharapkan meningkat.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem parkir modern. Ia menilai, penerapan teknologi canggih seperti Smart CCTV atau AI CCTV menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, teknologi Vehicle Counting Camera dapat menjadi solusi untuk memperoleh data yang akurat terkait jumlah kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Selain itu, teknologi tersebut juga mampu mengidentifikasi jenis kendaraan, seperti sepeda motor dan mobil, sehingga dapat membantu dalam perhitungan potensi retribusi secara lebih presisi.
“Komisi C mendorong penguatan infrastruktur, sarana, dan prasarana parkir sekaligus penerapan Smart CCTV atau AI CCTV dengan sistem Vehicle Counting Camera yang mampu menghitung jumlah kendaraan serta memisahkan jenis kendaraan. Ini penting untuk memastikan data parkir lebih akurat dan menjadi dasar peningkatan PAD,” tegasnya.
Dimas menjelaskan, pengembangan sistem parkir berbasis teknologi harus menjadi prioritas ke depan. Tidak hanya sebatas pemantauan, sistem yang dibangun juga harus mampu melakukan analisis data secara real-time. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Siswa SMP Al Muslim Sidoarjo Belajar Animasi dan Dubbing
Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem parkir dengan dashboard Dinas Perhubungan. Melalui integrasi tersebut, seluruh aktivitas parkir di berbagai titik dapat dipantau secara langsung, mulai dari tingkat okupansi hingga potensi pendapatan yang dihasilkan.
“Ke depan, sistem parkir harus terintegrasi. Kamera tidak hanya memantau, tetapi juga mampu mendeteksi slot parkir, menghitung tingkat okupansi, serta melakukan monitoring secara real-time yang terhubung langsung dengan dashboard Dinas Perhubungan. Dengan sistem ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan potensi kebocoran retribusi bisa ditekan,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, menegaskan bahwa pembenahan sistem tidak akan berjalan optimal tanpa diiringi dengan pengawasan yang ketat. Ia mengingatkan bahwa integritas petugas parkir menjadi faktor kunci dalam keberhasilan reformasi sektor ini.
Lebih lanjut, kata Supryono, meskipun teknologi telah diterapkan, peran manusia tetap sangat penting. Oleh karena itu, perlu ada penegakan aturan yang tegas terhadap petugas yang melanggar, sekaligus pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme mereka.
“Pembenahan sistem parkir harus berjalan seiring dengan pengawasan yang ketat dan integritas petugas. Tidak boleh ada kebocoran. Dengan sistem yang transparan dan penegakan yang tegas, target PAD dari sektor parkir akan tercapai secara optimal,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan di sektor parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menegaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah penertiban di lapangan serta penguatan integritas petugas parkir.
Menurut Budi, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada juru parkir agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan atribut resmi, penarikan retribusi sesuai ketentuan, serta larangan melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun daerah.
“Kami menekankan pentingnya ketertiban dan integritas seluruh petugas parkir. Juru parkir harus bekerja sesuai aturan, menggunakan atribut resmi, menarik retribusi sesuai ketentuan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun daerah. Integritas adalah pondasi utama agar pengelolaan parkir berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga mulai menjajaki penerapan sistem digital dalam pengelolaan parkir. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari transformasi menuju sistem parkir yang lebih modern dan efisien.
Budi menambahkan, keberhasilan penataan sektor parkir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan membayar retribusi sesuai ketentuan serta melaporkan jika menemukan pelanggaran di lapangan.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sektor parkir di Sidoarjo diharapkan dapat menjadi salah satu sumber PAD yang andal. Transformasi menuju sistem parkir berbasis teknologi tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, langkah ini diharapkan mampu menjadikan Sidoarjo sebagai daerah yang mampu mengelola sektor parkir secara profesional dan modern. Dengan demikian, potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Adv/ih)
Editor : Redaksi