Oleh Assoc. Prof. Dr. Suyatno Ladiqi
Baca juga: Indonesia Kita Hari Ini
Dosen Hubungan Internasional
Fakultas Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia, Alumni Fisipol Universitas Jember
Jakarta, JatimUPdate.id - Pada Kamis (23/04/2026), Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktiristek), Badri Munir Sukoco, mengungkap bahwa pemerintah berencana menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Badri menyebut setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta sarjana, tetapi banyak dari mereka kesulitan mencari pekerjaan karena kebutuhan di lapangan tidak sesuai.
Malangnya rencana ini disahuti secara seragam oleh kampus besar di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI) ikut arahan resmi pemerintah dan UGM mungkin rombak prodi.
Hanya kampus besar Universitas Islam Indonesia (UII) yang rektornya, Fathul Wahid, berani bersuara nyaring menentang yaitu menganggap pemerintah memiliki cara pandang sempit karena menggunakan neoliberal dan berorientasi pasar.
Seolah kampus hanya memproduksi manusia untuk “pabrik” bukan melahirkan manusia yang semestinya sebagai penyanggah peradaban.
Bahkan Fathul Wahid mengkritik pemerintah semestinya serius menciptakan lapangan kerja dan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap mereka, bukan sekadar mengatur pasokan lulusan universitas.
Jadi rencana pemerintah Indonesia untuk menutup program studi pendidikan di sejumlah universitas merupakan kebijakan yang keliru dan berbahaya bagi masa depan bangsa. Pendidikan bukan sekadar komoditas yang dapat dihapus ketika dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi semata.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang terjebak dalam pemikiran pragmatis yang sempit, mengorbankan fondasi utama pembangunan manusia demi efisiensi anggaran jangka pendek. Ketika sebuah negara mulai memandang program studi pendidikan sebagai beban, maka sesungguhnya negara tersebut sedang meruntuhkan tiang penyangga peradabannya sendiri.
Contoh nyata dari kekeliruan kebijakan ini dapat kita lihat dari sikap negara tetangga, Malaysia. Di saat Indonesia justru berniat mengurangi program studi yang dianggap tidak relevan dengan zaman yaitu salah satunya menutup program studi pendidikan, Malaysia melalui Kementerian Pendidikan (KPM) justru membuka lowongan sebanyak 20 ribu Guru atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG9 dengan gaji minimal RM 2,360 atau Rp. 10 jutaan tahun ini.
Langkah ini diambil karena Malaysia merealisakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia (RPM) 2026-2035. Malaysia menyadari bahwa krisis guru bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan menutup program studi, melainkan dengan memperbanyak dan memperkuatnya.
Malaysia memahami bahwa tanpa guru yang berkualitas, tidak mungkin menghasilkan generasi yang mampu bersaing di kancah global.
Ini selari dengan pemikiran tokoh Pendidikan Malaysia yang sejak lama menggaungkan konsep dari 3M menuju 3H sebagai kritikan tajam terhadap arah Pendidikan Malaysia yang dianggap cenderung ke arah neoliberalisme pasar.
Dari 3M (Manpower, Mindset, Machine) ke 3H (Humanity, Heartset, High Touch)
Tan Sri Dzulkifli secara konsisten mengkritik model pendidikan yang ia sebut sebagai 3M: Manpower (tenaga kerja), Mindset (pola pikir kaku), dan Machine (mekanistik). Berikut adalah rincian kritiknya:
1. Mereduksi Manusia Menjadi Komoditas: Ia memperingatkan bahwa istilah "modal insan" (human capital) saat ini terlalu sempit diartikan sebagai sekadar "tenaga kerja" atau "burak" ekonomi. Akibatnya, pendidikan cenderung hanya mengembangkan keterampilan teknis dan mekanistik, melahirkan "karyawan yang patuh" yang dinilai dari "keterpasarannya" semata, sementara nilai-nilai kemanusiaan terabaikan.
2. Mengabaikan Mata Kuliah Penting: Dorongan untuk memenuhi "kebutuhan industri" secara buta telah menyebabkan universitas memangkas mata kuliah kritis seperti filsafat, kajian gender, dan studi lokal, dengan alasan "tidak praktis" atau "tidak sesuai pasar".
3. Menciptakan "Manusia Tidak Berjiwa": Pemaksimalan indikator kinerja (KPI) seperti tingkat penyerapan kerja telah mengubah pendidikan tinggi layaknya "pabrik yang menghasilkan barang-barang ekonomi 'tak berjiwa'". Bahkan mereka yang bekerja penuh sekalipun dapat merasa hampa jika hidup mereka terasa tidak bermakna.
4. Mengesampingkan Isu Sosial dan Etika: Dalam kritiknya, sistem pendidikan abad ke-20 dianggap terlalu terfokus pada pencapaian akademik sampai mengabaikan nilai, etika, dan kesejahteraan jiwa. Hal ini dinilai sebagai salah satu kegagalan pendidikan karena hanya peduli pada keuntungan materi dan mengabaikan dampak sosial-emosional dari kehidupan manusia itu sendiri.
Untuk mengatasi problema tersebut, Tan Sri Dzulkifli memberikan Solusi yaitu Menuju Pendidikan yang Memanusiakan Manusia (3H). Sebagai solusi, Tan Sri Dzulkifli mengusulkan pendekatan 3H: Humanity (kemanusiaan), Heartset (ketulusan hati), dan High Touch (sentuhan personal). Berikut adalah implementasinya:
1. Konsep "SEJAHTERA" dan Keseimbangan: Ia memperkenalkan konsep SEJAHTERA, yang merupakan kerangka nilai yang menekankan keseimbangan 10 elemen utama, termasuk aspek spiritual, intelektual, emosional, budaya, hingga ekologis. Tujuannya adalah untuk melahirkan "insan harmoni" yang hidup dengan berpijak pada roh dan fitrah kemanusiaan.
2. Pendidikan Berpusat pada Manusia: Ia menyerukan pendidikan yang memanusiakan manusia (human-centred), di mana seorang profesional seperti dokter atau insinyur harus dididik menjadi "manusia terlebih dahulu, baru profesional". Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang (compassion), dan tanggung jawab sosial tidak bisa hanya diajarkan di kelas, tetapi harus dibentuk melalui pengalaman nyata di masyarakat.
Baca juga: Ruang Tumbuh Bersama: Usai Mengajar di ITB Yadika Pasuruan
3. Mengganti Kecerdasan Buatan (AI) dengan Kecerdasan Autentik (AQ): Ia mencela fokus berlebihan pada teknologi semata dan menawarkan konsep "Kecerdasan Autentik" (Authentic Intelligence). Konsep ini adalah pendekatan pendidikan yang menghubungkan jiwa dan akal, serta berlandaskan pada kebenaran dan integritas, sebagai pelengkap yang lebih manusiawi dibandingkan kecerdasan buatan yang artifisial.
Pemikiran Tan Sri Profesor Dzulkifli Abdul Razak, yang juga pernah menjabat sebagai Presiden World Universities Network, memberikan landasan penting untuk mengkritisi kebijakan ini. Beliau mengajak dunia pendidikan beralih dari konsep lama yang hanya berorientasi pada kecakapan dasar menuju konsep yang lebih utuh dan humanis, yaitu dari 3M ke 3H. Tanpa memahami kedua konsep ini secara mendalam, kita tidak akan mampu melihat betapa fatalnya penutupan program studi pendidikan.
Malaysia Terus melangkah Maju sementara Indonesia Sibuk Menata Diri
Rencana penutupan program studi, khususnya pendidikan justru akan membuat konsep 3H mustahil diwujudkan. Tanpa guru yang terdidik secara utuh di lembaga pendidikan tinggi, bagaimana mungkin kita mengharapkan lahirnya insan yang tidak hanya cerdas kepala, tetapi juga memiliki kedalaman hati dan keterampilan tangan?
Program studi pendidikan adalah satu-satunya wadah yang secara sistematis mempersiapkan calon guru untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.
Jika prodi ini ditutup, maka yang lahir hanya teknokrat-teknokrat dingin tanpa jiwa, atau sebaliknya, orang-orang yang baik hati tetapi tidak kompeten secara teknis. Pendidikan akan kehilangan poros kemanusiaannya.
Lebih tragis lagi, kebijakan ini lahir dari asumsi bahwa setiap program studi harus menghasilkan lulusan yang terserap di pasar kerja. Ini adalah logika kapitalistik yang mengingkari hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi. Apa jadinya jika semua prodi diukur hanya dari tingkat penyerapan kerja? Prodi filsafat, sejarah, sastra, dan seni akan ikut terancam tutup.
Negara akan kehilangan keberagaman ilmu pengetahuan, dan yang tersisa hanya institusi pencetak tenaga kerja seperti pabrik, bukan pencetak manusia merdeka seperti layaknya universitas.
Padahal, Tan Sri Dzulkifli dengan tegas mengingatkan bahwa universitas bukanlah pabrik pencetak pekerja, melainkan learning community yang membangun peradaban.
Malaysia berhasil melampaui Indonesia dalam berbagai indikator pembangunan manusia bukan karena mereka memiliki sumber daya alam lebih besar, tetapi karena mereka tidak pernah meminggirkan pendidikan dalam agenda pembangunannya.
Mereka berani membuka puluhan ribu lowongan guru karena percaya bahwa investasi pada pendidikan adalah investasi paling menguntungkan dalam jangka panjang.
Baca juga: Siswa SMP Al Muslim Sidoarjo Belajar Animasi dan Dubbing
Mereka juga secara perlahan mentransformasi sistem pembelajarannya dari pendekatan 3M ke 3H, dengan memastikan calon guru dibekali keseimbangan head-heart-hand sejak di bangku kuliah.
Sementara Indonesia, dengan alasan efisiensi, justru mengurangi kapasitasnya sendiri untuk mencetak para pendidik. Akibatnya, selisih kualitas kedua negara semakin melebar.
Kebijakan menutup program studi pendidikan juga mengabaikan fakta bahwa Indonesia masih kekurangan puluhan ribu guru, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Jika prodi pendidikan ditutup, dari mana kita akan mendapatkan guru-guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil? Program percepatan seperti PPG (Pendidikan Profesi Guru) tidak akan pernah cukup menggantikan peran program studi sarjana pendidikan yang memberikan bekal mendalam selama empat tahun tentang psikologi anak, metode pembelajaran, filsafat pendidikan, dan pengembangan kurikulum berbasis nilai.
Guru yang hanya dilatih dalam program singkat akan kesulitan menerapkan 3H karena mereka sendiri tidak pernah mengalami pendidikan yang utuh.
Kesimpulan
Kegagalan Indonesia belajar dari keberhasilan Malaysia dalam mengelola sektor pendidikan disebabkan oleh pandangan yang terlalu sempit tentang fungsi universitas.
Ketika Malaysia bergerak menuju konsep 3H, Indonesia justru mundur ke pendekatan 3M yang usang dibalut dengan retorika efektivitas biaya. Tan Sri Dzulkifli dengan lantang mengingatkan bahwa pendidikan bukanlah bisnis, dan universitas bukanlah pabrik. Memaksakan logika pasar ke dalam setiap sendi pendidikan sama dengan membunuh kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Membatasi program studi pendidikan berarti membatasi kemampuan bangsa untuk melahirkan generasi yang tidak sekadar pandai berhitung, tetapi juga memiliki hati nurani dan keterampilan membangun peradaban.
Kesimpulannya, kemajuan Malaysia yang meninggalkan Indonesia jauh di belakang bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan. Malaysia memilih untuk memprioritaskan pendidikan dengan membuka lowongan guru sebanyak 20 ribu orang, sekaligus bertransformasi dari 3M ke 3H.
Sementara Indonesia memilih meminggirkan pendidikan dengan menutup program studi yang mencetak guru, serta tetap terperangkap dalam orientasi pasar yang menghilangkan rasa kemanusiaan.
Jika kebijakan ini terus dipertahankan, maka tidak perlu heran jika suatu saat nanti Indonesia justru harus mendatangkan guru-guru dari Malaysia untuk mengajar anak-anaknya sendiri, karena kita sendiri telah sengaja membunuh pabrik pencetak pendidik yang berhati, berakal, dan berkarya.***
Editor : Redaksi