Surabaya,JatimUPdate.id -Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengingatkan Pemkot Surabaya lebih hati-hati dalam mengelola anggaran termasuk utang Rp885,85 M.
Pasalnya sebut Risma ruang fiskal pemkot semakin sempit sementara beban belanja semakin meningkat.
Baca juga: Dana JLLB Cair, Komisi C Minta Pembangunan Tak Hanya Barat
Menurutnya, Pemkot harus mencari sumber pendapatan lain. Namun tetap terukur tidak menimbulkan persoalan baru. Misalnya mengandalkan sumber non-pajak seperti reklame di ruang publik.
“Pemerintah kota itu kesulitan dana operasional. Kalau tidak bertahan, kita tidak bisa merawat kota ini. Sementara kebutuhan terus berjalan, dari kebersihan, jalan, penerangan, sampai pendidikan dan kesehatan gratis,” kata Risma, beberapa waktu lalu.
Risma juga mengingatkan utang sebesar Rp885,85 M bukan tanpa risiko.
Maka dari itu, Risma menekankan utang tersebut harus digunakan untuk program yang benar-benar produktif.
Baca juga: Kota Ditata, Rakyat Dipinggirkan?
“Pinjaman itu harus untuk kegiatan yang bisa menghasilkan, supaya bisa bayar utang dan bunganya. Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, itu tidak ada keuntungan secara finansial,” jelasnya.
Pemkot Surabaya sebelumnya menyebut anggaran turun lebih dari Rp1 triliun, dipicu berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Pada 2026, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar, turun 48,3 persen dibanding 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar, sesuai PMK Nomor 12 Tahun 2026.
Baca juga: Camat Tambaksari: Pedagang Pasar Tumpah Gresikan Direlokasi ke Pasar Tambahrejo
Kondisi ini memaksa pemkot menghadapi pilihan yang tidak mudah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui adanya tarik-menarik antara menjaga program sosial dan mengejar pembangunan infrastruktur.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan program Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay jalan dan lainnya,” ungkapnya. (*)
Editor : Miftahul Rachman