Catatan Redaksi - Surabaya memang membutuhkan ketertiban. Trotoar harus kembali menjadi ruang pejalan kaki. Bahu jalan tidak bisa terus berubah fungsi menjadi lapak permanen.
Kota yang padat seperti Surabaya memang membutuhkan aturan agar ruang publik tidak semrawut. Namun, penertiban tidak boleh berhenti pada urusan membongkar dan mengosongkan.
Baca juga: Penertiban Tak Cuma Asal Gusur, Komisi A Minta Nasib PKL Dipikirkan
Di balik lapak-lapak kecil yang dianggap mengganggu estetika kota, ada keluarga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian.
Ada masyarakat kecil yang bertahan di tengah biaya hidup kota yang terus naik. Ketika mereka dipindahkan, setelah itu mereka makan dari mana?
Di titik inilah penataan kota sering kehilangan sisi kemanusiannya.
Pemerintah kerap berbicara tentang wajah kota yang rapi, indah, dan tertib demi investasi maupun pariwisata. Tetapi kota tidak hanya dibangun dari beton, taman, dan trotoar yang bersih.
Baca juga: Ngagel dan Tambak Wedi Jadi Lokasi Rusunami Gen Z Surabaya, HGB Selama 80 Tahun
Kota juga dibentuk oleh denyut ekonomi rakyat kecil yang hidup di sudut-sudut jalan.
Relokasi semestinya tidak cuma memindahkan pedagang dari satu titik ke titik lain. Harus ada kepastian mereka tetap bisa bertahan hidup.
Sebab relokasi tanpa pembeli hanya akan melahirkan masalah baru.
Baca juga: Mulai Dilirik Investor, Simak Syarat Memiliki Rusunami untuk Gen Z di Surabaya
Penertiban yang tidak disertai solusi ekonomi berpotensi menjadi rutinitas tanpa akhir.
Hari ini digusur, besok kembali muncul. Dipindahkan, lalu kembali ke jalan karena kebutuhan hidup tidak pernah ikut dipindahkan.
Surabaya tentu berhak menjadi kota yang tertib. Tetapi ketertiban seharusnya tidak membuat kota kehilangan empati terhadap rakyat kecilnya.
Editor : Redaksi