Oleh: Rosnindar Prio Eko Rahardjo
Baca juga: Margono Djojohadikusumo, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan
Komisioner KPID Jawa Timur, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unuversitas Bahaudin Mudhary
Surabaya, JatimUPdate.id - Banyak yang menyorot gaya militer Prabowo Subianto dalam memimpin. Ketegasannya. Tapi seringkali orang lupa satu hal: DNA ekonomi yang mengalir di darahnya. DNA itu berasal dari sang kakek. Raden Mas Margono Djojohadikusumo.
Orang mengenal Margono yang lahir pada 16 Mei 1894 sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Sejarah mencatatnya dengan tinta emas. Tapi Margono sejatinya lebih dari sekadar bankir. Ia arsitek kedaulatan.
Dalam kajian ekonomi politik, ada yang namanya teori Institusionalisme. Tokohnya Douglass North, peraih Nobel Ekonomi. North bilang, negara maju bukan sekadar karena sumber daya alamnya melimpah. Tapi karena mereka punya institusi yang kuat. Aturan main yang jelas.
Itulah yang dilakukan Margono. Saat proklamasi baru seumur jagung, kas negara kosong. Belanda masih memblokade. Margono tidak mengangkat senjata. Ia membangun institusi. Ia mendirikan bank sirkulasi. Memelopori Oeang Republik Indonesia (ORI). Margono membuktikan: merdeka secara politik itu omong kosong jika perut dan dompet masih dijajah.
Margono juga tidak setuju keberadaan De Java Bank sebagai syarat Perundingan KMB agar dijadikan bank sentral menggantikan peran BNI. Menurutnya, State Bank adalah bank central. Margono menolak syarat itu.
Tapi visi Margono tidak berhenti di perbankan elitis. Hatinya ada di ekonomi kerakyatan. Ia penganjur koperasi.
Bersama Bung Hatta, Margono percaya pada teori ekonomi sosialistik khas Indonesia. Kapitalisme yang liar tidak cocok untuk bangsa yang baru merangkak. Koperasi adalah jawaban. Sistem di mana kepemilikan dibagi, risiko ditanggung bersama, dan keadilan didistribusikan. Margono mengorkestrasi agar kredit bank tidak hanya mengalir ke konglomerat, tapi menetes ke urat nadi kaum pribumi.
Lalu, apa hubungannya dengan dunia penyiaran?
Ini yang menarik. Dalam teori Komunikasi Pembangunan (Development Communication), Everett Rogers menegaskan bahwa informasi adalah katalisator perubahan sosial dan ekonomi. Koperasi dan bank nasional tidak akan pernah membumi tanpa adanya saluran komunikasi yang masif.
Margono hidup di era di mana radio—yang waktu itu—menjadi satu-satunya urat nadi informasi revolusi. Kedaulatan ekonomi butuh "pengeras suara".
Baca juga: Menteri Koperasi Tinjau Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Bojonegoro
Hari ini, prinsip kedaulatan itu bergeser ke ranah digital dan frekuensi publik. Ekonomi kerakyatan tidak hanya butuh modal, tapi butuh literasi. Dan literasi itu lahir dari layar televisi, gelombang radio, dan platform digital.
Inilah mengapa ekosistem media kita harus dijaga. Ruang publik, meminjam istilah Jurgen Habermas, tidak boleh hanya dikuasai oleh oligarki media yang mengejar rating dan iklan. Frekuensi adalah milik publik. Sama seperti uang negara.
Penyiaran yang sehat (siaran sehat) adalah syarat mutlak bagi ekonomi yang sehat. Bayangkan jika media massa kita hari ini secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang semangat koperasi digital. Tentang literasi keuangan. Bukankah itu kelanjutan dari visi Margono? Sebuah bangsa yang mandiri pikirannya, mandiri pula kantongnya.
Kini, tongkat estafet itu ada di tangan sang cucu. Prabowo Subianto.
Secara politik, kepemimpinan Prabowo saat ini sedang diuji dalam labirin Sistem Sosial dari Talcott Parsons. Sistem harus bisa beradaptasi, mencapai tujuan, terintegrasi, dan memelihara pola latennya.
Prabowo mengusung "Asta Cita". Swasembada pangan. Hilirisasi. Makan bergizi gratis. Jika ditarik benang merahnya, ini adalah resonansi dari visi sang kakek. Prabowo sedang mencoba menerjemahkan kemandirian ekonomi Margono ke dalam bahasa abad 21. Jika Margono dulu membangun bank untuk melawan blokade ekonomi, Prabowo kini membangun lumbung pangan untuk melawan ketidakpastian global.
DNA-nya sama: jangan bergantung pada pihak luar.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Genjot Pembangunan KDKMP, Gandeng Swasta Percepat Akses Gerai
Dengan semua rekam jejak itu, layakkah RM Margono Djojohadikusumo diberi gelar Pahlawan Nasional? Sangat layak. Bahkan mungkin, sudah terlambat.
Selama ini, kita terlalu terjebak pada definisi pahlawan yang romantis. Pahlawan selalu identik dengan bambu runcing, bedil, dan heroisme di medan pertempuran. Kita lupa bahwa perang mempertahankan kemerdekaan juga punya banyak front.
Margono bertempur di front yang paling sunyi, tapi paling mematikan: front ekonomi. Tanpa ORI, revolusi kita tidak punya alat tukar. Tanpa bank nasional, kita tidak punya kedaulatan fiskal. Tanpa fondasi koperasi, ekonomi kita akan rapuh sejak dalam kandungan.
Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Margono bukanlah bentuk nepotisme sejarah karena cucunya kini menjadi presiden. Bukan. Ini adalah bentuk kewarasan bangsa dalam membaca sejarah.
Ini adalah pengakuan bahwa mencetak uang, menjaga kas negara, dan membangun sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat adalah tindakan yang sama heroiknya dengan memimpin pasukan di garis depan.
Margono telah meletakkan fondasi kedaulatannya. Tugas kita hari ini—termasuk para pelaku ekonomi dan insan penyiaran—adalah memastikan fondasi itu tidak lapuk dimakan zaman. Kemerdekaan ekonomi harus terus disiarkan. Tanpa henti. Di setiap frekuensi. (*)
Editor : Redaksi