Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono atau Buleks menerima berbagai keluhan warga saat menggelar reses di Kampung Pandean Gang IV, beberapa waktu lalu.
Farida (45), warga RT 03 menanyakan prosedur pelayanan BPJS bagi pasien yang belum sembuh total namun harus dipulangkan terlebih dahulu sebelum kembali dirujuk ke rumah sakit.
Baca juga: Respons Deklarasi Disabilitas, Fathoni: RS Pemkot Harus Punya Penerjemah Tuna Rungu
Menurut Farida, persoalan serupa pernah dialami seorang warga penderita kanker payudara di lingkungannya.
Padahal, pasien tersebut tercatat sebagai peserta BPJS Mandiri.
"Masalahnya kemarin ada kejadian warga RT 03 menderita kanker payudara. Padahal menggunakan BPJS Mandiri, tapi diperlakukan juga seperti itu hingga pada akhirnya pasien meninggal," keluhnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan penanganan kedaruratan Command Center 112.
Menurutnya, petugas yang datang ke lokasi kerap tidak bisa mengambil keputusan kendati kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
"Padahal keadaan warga sudah tidak bisa apa-apa, lalu lapor ke pusat hingga kembali karena diprotes warga karena dilaporkan tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya pasien tiga hari di rumah sakit lalu meninggal," katanya.
Selain itu, warga Kampung Pandean yang juga dikenal sebagai kampung wisata mengusulkan perbaikan paving dan gorong-gorong.
"Kampung Pandean membutuhkan perbaikan akses jalan paving dan gorong-gorong untuk keselamatan pengguna jalan," ujarnya.
Keluhan lain datang dari warga yang berharap program Pendidikan Paket B dan Paket C dapat kembali berjalan.
Pasalnya, program tersebut sempat dihentikan sebelum proses pembelajaran selesai.
Baca juga: Reses di Gundih, Zuhrotul Mar’ah Serap Keluhan BPJS hingga Anak Putus Sekolah
"Padahal banyak warga berminat untuk pendidikan yang tidak mengenal umur dan warga meminta diaktifkan kembali. Kalau terlalu jauh kasihan karena masih ada aktivitas warga yang bekerja," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Lusy (46), warga RT 01, meminta informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurutnya, masih banyak warga yang memiliki anak usia sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Buleks mengaku akan menjadikannya sebagai catatan untuk ditindaklanjuti kepada Pemkot Surabaya, termasuk usulan perbaikan paving dan gorong-gorong di Kampung Pandean.
"Untuk Pendidikan Paket C dan B nanti dialihkan untuk diadakan di kantor kecamatan selama seminggu tiga kali, dan nanti kami sampaikan ke Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan beserta jadwal PIP," terangnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya itu juga mengingatkan adanya program Sekolah Rakyat yang dapat dimanfaatkan bagi anak-anak putus sekolah maupun yang enggan melanjutkan pendidikan.
Baca juga: Reses di Sejumlah Titik, Aning Rahmawati Terima Keluhan DTSEN hingga Sengketa Tanah
"Termasuk Sekolah Rakyat bisa didaftarkan bagi anak-anak yang malas atau putus sekolah, dengan syarat minimal masuk dalam desil 1 hingga 3 sesuai yang terdata di DTSEN," imbuhnya.
Terkait penanganan Command Center 112, Buleks menyebut akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi agar pelayanan kedaruratan dapat berjalan lebih optimal.
"Ini memang perlu menjadi perhatian utama agar tim Command Center yang digadang-gadang Pemerintah Kota bisa menangani dan melayani masyarakat, terutama di saat kedaruratan warga yang mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan penanganan dengan cepat," tegasnya.
Buleks juga mengaku prihatin terhadap persoalan layanan BPJS Kesehatan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.
Maka dari itu, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
"Nanti akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, karena ini menjadi catatan khusus. Termasuk perlakuan layanan kesehatan pihak rumah sakit kepada pasien BPJS PBI dan BPJS Mandiri," beber Budi Leksono. (*)
Editor : Miftahul Rachman